Tata Kelola Keuangan Desa

SEKRETARIS DESA SEBAGAI KOORDINATOR PPKD (memahami Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan lengkap dan terstruktur mengenai Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang tugas […]

KOMPOSISI PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) (memahami Pasal 4 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan terstruktur berikut tentang Pasal 4 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pelaksana

KEPALA DESA SEBAGAI PKPKD (memahami Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Oleh: NUR ROZUQI* Sebagai penjelasan terstruktur mengenai Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

TURUNAN PERATURAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA YANG TIDAK CERMAT Oleh: NUR ROZUQI* Mengenai pasal 3,4,5,6,7 dan 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 kenapa saya unggah, hal ini

KEGIATAN ANGGARAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Oleh: NUR ROZUQI* Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang apabila dikonversikan dengan Peraturan Menteri

KEGIATAN ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Oleh: NUR ROZUQI* Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang apabila dikonversikan dengan Peraturan Menteri

KEGIATAN ANGGARAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Oleh: NUR ROZUQI* Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang apabila dikonversikan dengan Peraturan Menteri

KEGIATAN ANGGARAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Oleh: NUR ROZUQI* Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang apabila dikonversikan dengan Peraturan Menteri

KONGKALIKONG DALAM PROYEK DANA DESA DARI MUSYAWARAH FIKTIF SAMPAI SUPLAYER BAYANGAN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Proyek yang dibiayai Dana Desa bertujuan memenuhi kebutuhan publik—infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan warga.

PEMANGKASAN ANGGARAN PUBLIK UNTUK KEPENTINGAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pemangkasan anggaran publik dalam APBDes yang kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa adalah bentuk manipulasi prioritas anggaran yang

PEMBELIAN INVENTARIS KANTOR BERDANA DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pembelian inventaris kantor menggunakan Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan desa. Namun, ketika

PENYIMPANGAN PAJAK/RETRIBUSI DESA YANG TIDAK DISETORKAN KE KAS DESA ATAU KANTOR PAJAK Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pendapatan desa dari pajak dan retribusi adalah pilar pembiayaan layanan publik, infrastruktur, dan

MARK UP PEMBAYARAN ALAT TULIS KANTOR DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Alat tulis kantor (ATK) adalah belanja rutin yang tampak kecil, tetapi sering menjadi pintu kebocoran anggaran karena

MARK UP HONORARIUM PERANGKAT DESA SEBAGAI MODUS KORUPSI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Honorarium perangkat desa adalah komponen pengeluaran rutin dalam APBDes yang berfungsi menjaga keberlangsungan layanan publik di

PERJALANAN DINAS FIKTIF DALAM APBDES DAN PENYALAHGUNAAN PELATIHAN SEBAGAI PELESIRAN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Perjalanan dinas seharusnya menjadi instrumen peningkatan kapasitas aparatur desa, transfer praktik baik, dan koordinasi kebijakan

PUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN DANA DESA OLEH OKNUM PEJABAT KECAMATAN/KABUPATEN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dana Desa (DD) dirancang untuk memperkuat layanan dasar, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, praktik pungutan

BUDAYA EWUH-PAKEWUH SEBAGAI PENGHAMBAT PENGAWASAN APBDES DAN CELAH KORUPSI Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Budaya ewuh-pakewuh—enggan menegur atau mengkritik karena sungkan, hormat berlebihan, atau takut dianggap tidak sopan—adalah realitas sosial

MODUS KORUPSI APBDES MELALUI “PINJAM SEMENTARA” DANA DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan APBDes adalah tulang punggung tata kelola dan pelayanan publik di desa. Di antara modus

MODUS KORUPSI APBDES MELALUI PEMBIAYAAN GANDA PROYEK FISIK Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen utama tata kelola pembangunan dan pelayanan publik di tingkat

MODUS KORUPSI APBDES MELALUI RAB DI ATAS HARGA PASAR Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan APBDes adalah instrumen strategis yang mengarahkan prioritas, pembiayaan, dan akuntabilitas pembangunan desa. Di balik perannya, terdapat

SIKAP RAKYAT YANG IDEAL BILA PENGELOLAAN CSR DARI PERUSAHAAN DI DESA TIDAK MELIBATKAN PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen

SIKAP RAKYAT YANG IDEAL BILA DANA SUMBANGAN PABRIK UNTUK PEMBANGUNAN DESA HANYA MASUK SAKU APARATUR DESA DAN TIDAK MASUK REKENING KAS DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dana sumbangan dari

SIKAP RAKYAT YANG IDEAL BILA DESA DENGAN BANYAK PABRIK MEMILIKI PADes RENDAH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian desa.

KONSEKUENSI HUKUM BILA PENGELOLAAN CSR DARI PERUSAHAAN DI DESA TIDAK MELIBATKAN PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk

KONSEKUENSI HUKUM BILA DANA SUMBANGAN PABRIK UNTUK PEMBANGUNAN DESA TIDAK MASUK REKENING KAS DESA DAN HANYA MASUK SAKU APARATUR DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dana sumbangan dari pabrik kepada

KONSEKUENSI BILA DESA DENGAN BANYAK PABRIK TAPI MEMILIKI PADES YANG RENDAH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan desa. Secara logis,

FENOMENA PENGELOLAAN CSR PERUSAHAAN DI DESA YANG TIDAK MELIBATKAN PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi

FENOMENA DANA SUMBANGAN PABRIK UNTUK DESA YANG TIDAK MASUK REKENING KAS DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pembangunan desa sering kali mendapat dukungan dari pihak swasta, termasuk pabrik yang beroperasi

MENGAPA DESA DENGAN BANYAK PABRIK BISA MEMILIKI PADES YANG RENDAH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian dan kemampuan desa

CARA MENGELOLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Agar CSR tidak sekadar