Hak-Hak Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
HAK-HAK MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan UU no 6 th 2014) Peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan […]
Tata Kelola Keuangan Desa
HAK-HAK MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan UU no 6 th 2014) Peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan […]
KEPUTUSAN BPD ATAS LKPPDES DAN LKPRP APBDES LKPPDes dan LKPRP APBDes baik ATA (Akhir Tahun Anggaran) maupun AMJ (Akhir Masa
KESEJAHTERAAN APARATUR DESA Saya mengkategorikan aparatur desa menjadi 3 macam, yaitu: 1. Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat Desa). 2. BPD.
SISTEMATIKA DAN ALUR PENYUSUNAN APBDES Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI SWAKELOLA Penyusun : Bambang Willianto,SE,Ak,MAk,CA,CPA,AAP-B Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI SWAKELOLA Penyusun : Bambang Willianto,SE,Ak,MAk,CA,CPA,AAP-B Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan
KETERLIBATAN WARGA DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN DESA Perencanaan dan penganggaran desa adalah proses yang saling terkait dan keduanya tidak bisa dipisahkan
MODUS KORUPSI APBDes Manakala dicermati, ada beberapa beberapa modus aparatur dalam melakukan penyelewengan APBDes yang dilakukan baik secara personal maupun
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad Negara untuk mendorong keleluasaan Desa,
SILTAP KADES DAN PERADESĀ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 diuraikan: 1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai