Tata Kelola Keuangan Desa

SISTEMATIKA DAN ALUR PENYUSUNAN APBDES Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas […]

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI SWAKELOLA Penyusun : Bambang Willianto,SE,Ak,MAk,CA,CPA,AAP-B Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, yang dilakukan melalui swakelola yg kegiatan

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI SWAKELOLA Penyusun : Bambang Willianto,SE,Ak,MAk,CA,CPA,AAP-B Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, yang dilakukan melalui swakelola

KETERLIBATAN WARGA DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN DESA Perencanaan dan penganggaran desa adalah proses yang saling terkait dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Proses perencanaan penganggaran desa harus berlandaskan pada

MODUS KORUPSI APBDes Manakala dicermati, ada beberapa beberapa modus aparatur dalam melakukan penyelewengan APBDes yang dilakukan baik secara personal maupun komunal dengan modus yang beragam yang secara ringkas dapat diuraikan

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad Negara untuk mendorong keleluasaan Desa, dengan memberikan berbagai kemandirian kepada Pemerintahan Desa salah satunya dalam

SILTAP KADES DAN PERADES  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 diuraikan: 1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 81 (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa,

PPKD, PKA, DAN TPK (Desa Swasembada 3 Kasi 3 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18 tahun 2018,

PPKD, PKA, DAN TPK (Desa Swakarya 3 Kasi 2 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18 tahun 2018,

PPKD, PKA, DAN TPK (Desa Swakarya 2 Kasi 3 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18 tahun 2018,

PPKD, PKA, DAN TPK (Desa Swadaya 2 Kasi 2 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18 tahun 2018,

Sinergitas Kemendagri, Kemendes Pdtt Dan Kemenkeu Dalam Penyaluran, Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait penyaluran dana desa diterbitkan. Tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri,

Bahan Baku Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pengelolaan Keuangan Desa memiliki asas atau nilai-niliai yang menjiwai, dimana asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan

PENGERTIAN TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Sebuah badan/lembaga/organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah transparansi. Mengapa

ASPEK TRANSPARASI PADA PEMERINTAH DESA Tiga aspek penting dalam transparansi publik, yaitu: 1. adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan; 2. adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah;

INDIKATOR TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu: 1.Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan dan

MANFAAT TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan

TUJUAN TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan

TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BENGKOK SEBAGAI TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Hingga sekarang ini (2020), masih sangat kecil prosentase Pemerintahan Desa yang menerapkan Ayat (3), Pasal 100, Peraturan

PENGELOLAAN ASET DESA YANG BERUPA TANAH TERMASUK TANAH BENGKOK Berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016, pengelolaan Aset Desa yang berupa tanah, termasuk tanah bengkok yang sekarang berdasar Peraturan Pemerintah nomor

ANTARA TANAH BENGKOK DAN E-REKENING APBDES Dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015, pada pasal 100 ayat (3) diuraikan bahwa Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada

KAPAN TANAH BENGKOK MENJADI TANAH KAS DESA? Tahun 1992 pernah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26Tahun 1992 tentang Perubahan status Tanah Bengkok dan yang sejenis menjadi Tanah Kas Desa.

BPD DAPAT DIPIDANAKAN BILA MEMBIARKAN TANAH BENGKOK DIKELOLA LANGSUNG OLEH KADES SEKDES KAUR KASI DAN KASUN Sesungguhnya penentu regulasi dalam pengelolaan tanah bengkok itu adalah BPD, karena BPD lah yang

MENCERMATI PENDAPATAN ASLI DESA Sebelum kita cermati secara mendalam, sebaiknya kita baca dan pahami dulu Pasal 12 Permendagri nomor 20 tahun 2018 berikut: Pasal 12 (1) Kelompok pendapatan asli Desa