Penyelarasan RPJM Desa
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA DALAM PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA Baik berdasarkan Permendagri 114/2014 maupun Permendes 21/2020, […]
Tata Kelola Pembangunan Desa
Tata Kelola Pembangunan Desa
Pengelolaan Dana Desa Perlu Pebaikan
Pengelolaan Dana Desa Perlu Pebaikan Berkaca dari paparan pada bagian sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan
Dampak Dari Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Jauh Dengan Harapan
Dampak Dari Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Jauh Dengan Harapan Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dari dana
Pengelolaan Dana Desa Jauh Dari Standart
Pengelolaan Dana Desa Jauh Dari Standart Dengan besarnya anggaran dana desa yang selalu meningkat tiap tahunnya, diperlukan kesiapan, baik dari
Komisi Informasi
KOMISI INFORMASI Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 diuraikan sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 4. Komisi Informasi
Indikator Transparansi Pada Pemerintahan Desa
INDIKATOR TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu: 1.Indikator
Fakta Tentang BUMDes
FAKTA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA Setelah lebih dari sepuluh tahun program Bumdes digulirkan, yaitu sejak tahun 2008, tetapi keberadaannya
Fakta Tentang Pendamping Lokal Desa
FAKTA TENTANG PENDAMPING LOKAL DESA Fakta yang termonitor Tetang Pendamping Lokal Desa (PLD) dari informan di sebagian besar daerah seluruh
Tim Penyusun RPJMDes Dan RPKDes
TIM PENYUSUN RPJMDES DAN RKPDES Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai
Kesejahteraan Aparatur Desa
KESEJAHTERAAN APARATUR DESA Saya mengkategorikan aparatur desa menjadi 3 macam, yaitu: 1. Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat Desa). 2. BPD.