PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bedah Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Berkenaan dengan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan […]
Tata Kelola Pemerintahan Desa
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bedah Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Berkenaan dengan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan […]
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bedah Pasal 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, pada Bab II
PELAKU MUSYAWARAH DESA Oleh : LODE, S.Si Ketua BPD Pusuea kecamatan Poleang Utara Kab. Bombana SULTRA Musyawarah Desa merupakan
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Oleh: LODE Ketua BPD Pusuea, Kab Bombana, Sultra Tutor Pubimtek Palira Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA YANG MERUPAKAN TINDAKAN MELANGGAR MENENTANG DAN MELAWAN HUKUM (Telaah atas berita di media on line berikut: https://bimcmedia.com/oknum-keuchik-kabel-abaikan-aturan-perangkat-gampong-dibongkar-tanpa-pemberitahuan/
MUTASI PERANGKAT DESA YANG MERUPAKAN TINDAKAN MELANGGAR MENENTANG DAN MELAWAN HUKUM (Telaah atas berita dalam media online: https://metroliputan7.com/4-perangkat-desa-sooko-menyesalkan-keputusan-kepala-desa/ dan https://jurnalhukumindonesia.com/diduga-tanpa-evaluasi-kades-sooko-lakukan-mutasi-jabatan/
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DUSUN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis.
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KASI PEMERINTAHAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis.
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KAUR TATA USAHA DAN UMUM Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SEKRETARIS DESA Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis.