Tata Kelola Pemerintahan Desa

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. […]

BIMTEK PEMBEKALAN KEPALA DESA SETELAH DILANTIK Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan

BIMTEK PENYUSUNAN VISI DAN MISSI CALON KEPALA DESA Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan

ANTARA MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT DAN LEMBAGA ADAT Pengertian masyarakat adat sering disebut masyarakat pribumi atau

BATAS KEWENANGAN PEMKAB ATAU PEMKOT DALAM MENGATUR DAN MENGURUS DESA Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah

PEMERINTAH KABUPATEN ATAU KOTA TIDAK BERWENANG MEREDUKSI DESA Merujuk pada UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18

EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI MASA JABATAN KEPALA DESA Tanggapan atas unggahan berita dari media PRFMNEWS (pikiran-rakyat.com), yang ditulis oleh Farauq Arfiansah

PETA JALAN PEMEKARAN DUSUN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA Persoalan pemekaran wilayah Dusun Dusun atau dengan sebutan lainnya, Rukun Warga

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA LAINNYA TENTANG TATA KELOLA DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa