Tata Kelola Pemerintahan Desa

CALON KADES PETAHANA BISA DITOLAK PENDAFTARANNYA Tulisan-tulisan berikut adalah jalan-jalan menuju penolakan pendaftaran Calon Kepala Desa Petahana: 1 TAHAPAN PERSIAPAN […]

POSISI BPD DALAM KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA Terdapat 3 posisi penting bagi BPD dalam kerangka penyelenggaraan p3merintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

SK PERANGKAT DESA KOLEKTIF AKIBAT DARI GAGAL PAHAM DAN AROGANSI Masih saja ada yang ngotot SK perangkat itu kolektif. Tidak

MENYEBARLUASKAN PERDES Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 13, ayat (1) dan (2) disebutkan: (1) Penyebarluasan

TESTIMONI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA Oleh : Tata Setiawan Nataatmadja, SE Para Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Penduduk Desa yang terpilih mendapat

DESA DALAM IMPLEMENTATIF Alhamdulillah, patut kita bersyukur, bahwa kehadiran kita di sini, bukan karena keterbatasan pengetahuan, bukan pula hanya ingin

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA Masih merujuk kepada UU KIP, sejumlah langkah dimuatkan pula dalam PerKI Nomor 1 Tahun 2018

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT Pemerintah Desa harus melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik karena Pemerintah Desa

BADAN PUBLIK DI DESA Selaras kata “keterbukaan” atas kehadiran kedua UU di atas penulis mencoba menterjemahkan semangat yang dimaksudkan, mengingat