Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tugas Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Rukun Warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok […]

MENGENAL UPAYA ADMINISTRASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMERINTAHAN NON YUDISIAL Oleh : Mubassirin* Pengantar Pemerintah sebagai organ yang diberi kekuasaan

SEBAGIAN HAK ASN/PNS YANG MENJADI PERANGKAT DESA Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, berkaitan dengan seorang Aparatur Sipil

SEBAGIAN HAK ASN/PNS YANG MENJADI KADES Berdasarka Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, berkenaan dengan sebagian hak seorang

BPD MENAMPUNG MENGGALI MENGELOLA DAN MENYALURKAN ASPIRASI Oleh: Ateng Jaelani Berdasarkan Permendagri no 110 tahun 2016 tentang BPD, terkait dengan

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PARTISIPATIF Oleh: Tata Setiawan, SE Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Umum BAB I

MEMAHAMI TUGAS DAN FUNGSI BPD SECARA RINGKAS Oleh: Bambang Willianto UU Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur

KAPAN KEPALA DESA TERPILIH DILANTIK ? Dalam Permendagri 82/2015, Pasal 4, ayat (1) diuraikan: “Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan

TUGAS WEWENANG KEWAJIBAN DAN HAK PJ KADES Dalam UU 6/2014, Pasal 46, Ayat (2) diuraikan bahwa “Penjabat Kepala Desa melaksanakan

BERBANDING LURUSNYA EMPAT TINGKAT PEMERINTAHAN DI INDONESIA (Cop Surat dan Stempel) 1. Pemerintahan Pusat: a. Presiden b. Sekretaris Negara c.