Tata Kelola Pemerintahan Desa

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA YANG MERUPAKAN TINDAKAN MELANGGAR MENENTANG DAN MELAWAN HUKUM (Telaah atas berita di media on line berikut: https://bimcmedia.com/oknum-keuchik-kabel-abaikan-aturan-perangkat-gampong-dibongkar-tanpa-pemberitahuan/ dan https://kongkrit.com/kades-meranti-sri-hermawan-semena-mena-pecat-perangkat-desanya/ serta https://totabuan.news/kabupaten-kaur/izin-jaga-istri-di-rs-perangkat-desa-ini-dipecat-kades/ yang ketiganya tentang pemberhentian Perangkat Desa secara sepihak oleh Kepala Desa) Keharusan untuk diketahui bahwa berkenaan dengan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 …

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA YANG MERUPAKAN TINDAKAN MELANGGAR MENENTANG DAN MELAWAN HUKUM Selengkapnya »

MUTASI PERANGKAT DESA YANG MERUPAKAN TINDAKAN MELANGGAR MENENTANG DAN MELAWAN HUKUM (Telaah atas berita dalam media online: https://metroliputan7.com/4-perangkat-desa-sooko-menyesalkan-keputusan-kepala-desa/ dan https://jurnalhukumindonesia.com/diduga-tanpa-evaluasi-kades-sooko-lakukan-mutasi-jabatan/ perihal tindakan Kepala Desa Sooko Kecamatan Wringianom Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur) Membaca berita dalam media online sebagaimana anak judul tulisan ini, penulis ajak menelaah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang …

MUTASI PERANGKAT DESA YANG MERUPAKAN TINDAKAN MELANGGAR MENENTANG DAN MELAWAN HUKUM Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DUSUN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang …

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DUSUN Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KASI PEMERINTAHAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang …

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KASI PEMERINTAHAN Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SEKRETARIS DESA Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang …

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SEKRETARIS DESA Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang …

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA Selengkapnya »

BIMTEK PEMBEKALAN KEPALA DESA SETELAH DILANTIK Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan …

BIMTEK PEMBEKALAN KEPALA DESA SETELAH DILANTIK Selengkapnya »

BIMTEK PENYUSUNAN VISI DAN MISSI CALON KEPALA DESA Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata …

BIMTEK PENYUSUNAN VISI DAN MISSI CALON KEPALA DESA Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan …

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Selengkapnya »

ANTARA MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT DAN LEMBAGA ADAT Pengertian masyarakat adat sering disebut masyarakat pribumi atau masyarakat tradisional, yakni kelompok yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geograis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumberdaya alam dan lingkungan, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, …

ANTARA MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT DAN LEMBAGA ADAT Selengkapnya »

BATAS KEWENANGAN PEMKAB ATAU PEMKOT DALAM MENGATUR DAN MENGURUS DESA Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menetapkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan yang luas dan besar dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. UU ini memberi amanat tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut: 1. Penataan …

BATAS KEWENANGAN PEMKAB ATAU PEMKOT DALAM MENGATUR DAN MENGURUS DESA Selengkapnya »

PEMERINTAH KABUPATEN ATAU KOTA TIDAK BERWENANG MEREDUKSI DESA Merujuk pada UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), UU No. 6/2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. Desa …

PEMERINTAH KABUPATEN ATAU KOTA TIDAK BERWENANG MEREDUKSI DESA Selengkapnya »

EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI MASA JABATAN KEPALA DESA Tanggapan atas unggahan berita dari media PRFMNEWS (pikiran-rakyat.com), yang ditulis oleh Farauq Arfiansah pada Tanggal 19 Mei 2022 yang berjudul: Masa Jabatan Kepala Desa akan Direvisi, 1 Periode Kades Menjadi 10 Tahun Masa jabatan Kepala Desa dari dimansi historisnya telah mengalami dinamika yang sesungguhnya dapat dicermati secara mendalam. …

EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI MASA JABATAN KEPALA DESA Selengkapnya »

PETA JALAN PEMEKARAN DUSUN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA Persoalan pemekaran wilayah Dusun Dusun atau dengan sebutan lainnya, Rukun Warga dan Rukun Tetangga sampai saat ini masih sangat lankah adanya regulasi di tingkat Kabupaten/Kota yang mengaturnya, hal ini harus dimaklumi karena persoalan pemekaran wilayah Dusun Dusun atau dengan sebutan lainnya, Rukun Warga dan Rukun Tetangga …

PETA JALAN PEMEKARAN DUSUN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA LAINNYA TENTANG TATA KELOLA DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat, jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah wilayah …

Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya Tentang Tata Kelola Desa Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) TENTANG TATA KELOLA DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat, jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah …

Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tentang Tata Kelola Desa Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA ADAT DESA TENTANG TATA KELOLA DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat, jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah wilayah otonom …

Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Desa Tentang Tata Kelola Desa Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU TENTANG TATA KELOLA DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat, jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah wilayah otonom dengan …

Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tentang Tata Kelola Desa Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS RT DAN RW TENTANG TATA KELOLA DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat, jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah wilayah …

Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengurus RT Dan RW Tentang Tata Kelola Desa Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TENTANG TATA KELOLA DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat, jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah wilayah …

Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tentang Tata Kelola Desa Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KARANG TARUNA TENTANG TATA KELOLA DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat, jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah wilayah otonom dengan …

Bimtek Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Tentang Tata Kelola Desa Selengkapnya »

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) TENTANG TATA KELOLA DESA PENDAHULUAN Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun layanan yang akan diterima oleh masyarakat, jika memang undang-undang tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah wilayah …

Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tentang Tata Kelola Desa Selengkapnya »

KALENDER KEGIATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAN PEBRUARI Secara rutin webset ini selalu menginformasikan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan yang disampaikan pada akhir bulan berkenaan atau pada awal bulan berjalan. hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan Badan Permusyawaratan Desa atas tugas dan tanggungjawabnya. adapun kalender kegiatan Badan Permusyawaratan Desa bulan Pebruari antara lain: 1. Monitoring dan …

Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan Pebruari Selengkapnya »

KALENDER KEGIATAN PEMERINTAH DESA BULAN PEBRUARI Secara rutin webset ini selalu menginformasikan kegiatan Pemerintah Desa tiap bulan yang disampaikan pada akhir bulan berkenaan atau pada awal bulan berjalan. hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan Pemerintah Desa atas tugas dan tanggungjawabnya. adapun kalender kegiatan Pemerintah Desa bulan Pebruari antara lain: 1. Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap 2. …

Kalender Kegiatan Pemerintah Desa Bulan Pebruari Selengkapnya »

KALENDER KEGIATAN PEMDES BULAN JANUARI 1. Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap (pasal 66, ayat (1), UU no 6/2014) 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir atau LRP-APBDes S-2 (pasal 7 0 , ayat (2), Permendagri 20/2018) 3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes atau LPRP-APBDes, LKPRPAPBDes.(pasal 70, Permendagri 20/2018). 4. MUSRENBANGDES menyusun bahan usulan ke Pemerintah …

KALENDER KEGIATAN PEMDES BULAN JANUARI Selengkapnya »

KALENDER KEGIATAN BPD BULAN JANUARI 1. Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52). 2. Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36). 3. Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, …

KALENDER KEGIATAN BPD BULAN JANUARI Selengkapnya »

Azas Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tentang Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diatur pada pasal 24 di mana angka 11 diuraikan tentang asas Partisipatif yang diuraikan sebagai berikut: Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. Asas partisipatif merupakan salah satu asas yang penting selain …

Azas Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Selengkapnya »

Azas Keberagaman Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tentang Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diatur pada pasal 24 di mana angka 10 diuraikan tentang asas Keberagaman yang diuraikan sebagai berikut: Keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. Prinsip keberagaman mendukung nilai-nilai seperti : inklusif, terbuka, damai dan …

Azas Keberagaman Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Selengkapnya »