Penegakan Hukum Dalam Pilkades
Penegakan Hukum Dalam Pilkades Ada beberapa cara mencegah politik uang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam […]
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Politik Uang Dan Janji Kampanye Pilkades Yang Bisa Dipidanakan
Politik Uang Dan Janji Kampanye Pilkades Yang Bisa Dipidanakan Tahun 2019 ini banyak daerah menyelenggarakan Pesta Demokrasi Pilkades yang akan
Bentuk Kampanye Pilkades
Bentuk Kampanye Pilkades Dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014 diuraikan mengenai bentuk kampanye pilkades sebagaimana Pasal 29 sbagai berikut: Kampanye
Materi Kampanye Pilkades
Materi Kampanye Pilkades Berbicara materi kampanye pilkades yang disusun oleh setiap calon kades sama halnya dengan tawaran konsep oleh para
Prinsip Kampanye Pilkades
Prinsip Kampanye Pilkades Pada dasarnya prinsip-prinsip kapanye pilkades sebagaimana di atur dalam permendagri nomor 112 tahun 2014 yang meliputi: 1.
Waspadai janji Kapanye Kepala Desa Kebablasan
Waspadai janji Kapanye Kepala Desa Kebablasan Pada perhelatan pilkades, para calon kades diberi waktu untuk berkampanye, selain penyampaian visi dan
Panitia Pilkades kewenangan BPD
Panitia Pilkades kewenangan BPD Dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016, pasal 39 diuraikan sbb: Pasal 39 (1) BPD membentuk pantia
Pilkades Sebagai Kegiatan Anggaran Desa
PILKADES SEBAGAI KEGIATAN ANGGARAN (Komparasi Permendagri 112/2014, 65/2017, dan 20/2018) Pilkades itu merupakan kegiatan anggaran, tupoksinya Kasi Pemerintahan yang dibantu
Ijin Cuti Mencalonkan Kepala Desa
Ijin Cuti Mencalonkan Kepala Desa Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 5 orang yang apabila mencalonkan diri sebagai kepala desa harus
Netralitas Panitia Pilkades
Netralitas Panitia Pilkades Dalam peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri tidak ada