Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desentralisasi
Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desentralisasi Negara Indonesia adalah negara yang dengan segenap kebhinnekaannya secara konsesus memilih sebagai negara demokrasi […]
Tata Kelola Regulasi Desa
Tata Kelola Regulasi Desa
Penyusunan Peraturan Di Desa Berdasarkan Permendagri 111/2014
Penyusunan Peraturan Di Desa Berdasarkan Permendagri 111/2014 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, ada tiga jenis peraturan
Ijin Cuti Mencalonkan Kepala Desa
Ijin Cuti Mencalonkan Kepala Desa Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 5 orang yang apabila mencalonkan diri sebagai kepala desa harus
Netralitas Panitia Pilkades
Netralitas Panitia Pilkades Dalam peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri tidak ada
Demokrasi Sebagai Sistem Di Desa
Demokrasi Sebagai Sistem Di Desa Demokrasi sebagai sistem politik di desa merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentutkan
Antara Desa Nusantara Dengan Rimba Nusantara
Antara Desa Nusantara Dengan Rimba Nusantara Dalam sekian topik diskusi baik di media sosial maupun secara tatapo muka yang selama
Desa Purba
Desa Purba Desa lahir setelah zaman nomaden, dimana populasi manusia mulai menyadari perlunya hidup berkomunitas dan menetap di suatu area
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Piranti Legalisasi “Perampok” Uang Rakyat Desa
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Piranti Legalisasi “Perampok” Uang Rakyat Desa Pada tanggal 9 Januari 2021 yang lalu, saya telah
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI Peraturan di desa itu memiliki sifat berkekuatan hukum yang mengikat. Bahkan bisa
Kedudukan Hukum LPJ Dan LPPDes
Kedudukan Hukum LPJ Dan LPPDes Dalam tulisan saya berjudul “PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN KEUANGAN” bahwa penyebutan secara tertulis “LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)”