Definisi Cacat Hukum
DEFINISI CACAT HUKUM Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga […]
Tata Kelola Regulasi Desa
Tata Kelola Regulasi Desa
Arti Penyalahgunaan Wewenang
ARTI PENYALAGUNAAN WEWENANG Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kita simak bunyi Pasal 3Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Cara Melaporkan Korupsi Di Desa
CARA MELAPORKAN KORUPSI DI DESA Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
Impeachment Atau Pemahzulan
IMPEACHMENT atau PEMAHZULAN Istilah impeachment berasal dari kata “to impeach”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah
Pendataan SDGs Desa Varian Baru Tumpang Tindih Data Sistem Informasi Desa
PENDATAAN SDGs DESA VARIAN BARU TUMPANG TINDIH DATA SISTIM INFORMASI DESA Pemutakhiran IDM 2021 berbasis SDGs Desa dimana aktivitas pendataannya
Pemkab / Pemkot Banyak Gagal Paham Tentang Desa
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA BANYAK GAGAL PAHAM TENTANG DESA Kondisi yang semakin menuju Desa Gagal sekarang ini, salah satunya juga
Kementerian Desa PDTT Merampas Kewenangan Kemendagri
KEMENTERIAN DESA PDTT MERAMPAS KEWENANGAN KEMENDAGRI Karut-marutnya tata kelola desa sekarang ini, salah satunya adalah akibat dari gagal pahamnya Kemendes
Peraturan Desa Evaluatif
Peraturan Desa Evaluatif Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 14, diuraikan bahwa Rancangan Peraturan Desa yang harus dievaluasi lebih
Desa Lebih Tua Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia
Desa Lebih Tua Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI lahir pada 17 Agustus 1945, jauh sebelum itu desa-desa di wilayah
Desa Adalah Otonomi Tingkat-3
Desa Adalah Otonomi Tingkat-3 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 telah mengatur letakkan desa dengan sistem pemerintahannya berbanding lurus dengan pemerintahan