ANTARA MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT DAN LEMBAGA ADAT
ANTARA MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT DAN LEMBAGA ADAT Pengertian masyarakat adat sering disebut masyarakat pribumi atau […]
ANTARA MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT DAN LEMBAGA ADAT Pengertian masyarakat adat sering disebut masyarakat pribumi atau […]
BATAS KEWENANGAN PEMKAB ATAU PEMKOT DALAM MENGATUR DAN MENGURUS DESA Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah
PEMERINTAH KABUPATEN ATAU KOTA TIDAK BERWENANG MEREDUKSI DESA Merujuk pada UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18
INDIKATOR AZAS TRANSPARATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi (information society) yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya
EKSISTENSI DESA DIROBEK PARA ELIT NEGERI Tanggapan atas pemberitaan dari media on line TEMPO.CO pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni
BUKU KERJA KEPALA DESA Buku Kerja Kepala Desa merupakan sarana bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penanggungjawab
TENGARA KUAT TIDAK BACA PP 60/2014 Tanggapan atas beritan yang berjudul: DPR Komitmen Tetapkan Dana Desa Bisa Untuk Operasional Pemdes
PENDAFTARAN BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-7 PusBimtek PALIRA Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) dalam rangka
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas adalah pemberian sebagian kewenangan dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat
EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI MASA JABATAN KEPALA DESA Tanggapan atas unggahan berita dari media PRFMNEWS (pikiran-rakyat.com), yang ditulis oleh Farauq Arfiansah