Cakupan Peraturan Tentang Badan Permusyawaratan Desa
CAKUPAN PERATURAN TENTANG BPD Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan […]
Rakyat Harus Mengambil Hak Konstitusi Dan Demokrasinya
RAKYAT HARUS MENGAMBIL HAK KONSTITUSI DAN DEMOKRASINYA Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Mengenal Akronim Plt. Plh. Pj. Dan Pjs
MENGENAL SINGKATAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs. Pasti Anda kerap mendengar istilah Plt. dan Plh. untuk urusan administrasi di pemerintahan.
Pengertian Transparansi Pada Pemerintah Desa
PENGERTIAN TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Sebuah badan/lembaga/organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses
Aspek Transparansi Pada Pemerintah Desa
ASPEK TRANSPARASI PADA PEMERINTAH DESA Tiga aspek penting dalam transparansi publik, yaitu: 1. adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan; 2. adanya
Indikator Transparasi Pada Pemerintah Desa
INDIKATOR TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu: 1.Indikator
Manfaat Transparasi Pada Pemerintah Desa
MANFAAT TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi
Tujuan Transparansi Pada Pemerintah Desa
TUJUAN TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah
Penyelarasan RPJM Desa
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA DALAM PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA Baik berdasarkan Permendagri 114/2014 maupun Permendes 21/2020,
Peta Jalan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa
Peta Jalan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Sedemikian banyaknya praktik pengisian Badan Permusyawaratan Desa yang mencerminkan betapa pemangku desa dan pembina