Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Piranti Legalisasi “Perampok” Uang Rakyat Desa
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Piranti Legalisasi “Perampok” Uang Rakyat Desa Pada tanggal 9 Januari 2021 yang lalu, saya telah […]
Tahapan Pemilihan Kepala Desa
Tahapan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 112/2014, 65/2017, dan 72/2020, secara umum tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak itu dapat diuraikan
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI Peraturan di desa itu memiliki sifat berkekuatan hukum yang mengikat. Bahkan bisa
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018
Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Untuk mengetahui efektifitas dan optimasi kinerja pemerintah desa harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi
Akibat Fatal BPD Cacat Hukum
Akibat Fatal BPD Cacat Hukum Apabila Badan Permusyawaratan Desa yang di desa anda tidak dari hasil pilihan rakyat dengan keterwakilan