Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desetralisasi
Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desetralisasi Negara Indonesia adalah negara yang dengan segenap kebhinnekaannya secara konsesus memilih sebagai negara demokrasi […]
Regulasi yang Harus Diterbitkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Regulasi yang Harus Diterbitkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Yang perlu disiapkan oleh Pemerintahan Desa baik berupa
Cermati Pendapatan Lainnya Desa
Cermati Pendapatan Lainnya Desa Sebelum kita cermati secara mendalam, sebaiknya kita baca dan pahami dulu Pasal 14 Permendagri nomor 20
Cermati Dana Transfer Masuk Ke Desa
Cermati Dana Transfer Masuk Ke Desa Sebelum kita cermati secara mendalam, sebaiknya kita baca dan pahami dulu Pasal 13 Permendagri
Cermati Pendapatan Asli Desa
Cermati Pendapatan Asli Desa Sebelum kita cermati secara mendalam, sebaiknya kita baca dan pahami dulu Pasal 12 Permendagri nomor 20
Kedudukan Hukum LPJ Dan LPPDes
Kedudukan Hukum LPJ Dan LPPDes Dalam tulisan saya berjudul “PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN KEUANGAN” bahwa penyebutan secara tertulis “LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)”
Fungsi Dan Tugas Institusional Dan Personal Kegiatan Anggaran Pemerintahan Desa
Fungsi Dan Tugas Institusional Dan Personal Kegiatan Anggaran Pemerintahan Desa Tulisan ini saya rilis kembali dengan sebagian editing, atas dasar
Perubahan Perdes APBDes Dan Perkades Penjabaran APBDes
Perubahan Perdes APBDes Dan Perkades Penjabaran APBDes Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam pasal 40 sampai dengan pasal 42
PPKD, PKA, TPK Dan TIMWAS
PPKD, PKA, TPK Dan TIMWAS Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015,
Kedudukan BPD Dalam Kegiatan Anggaran Desa
Kedudukan BPD Dalam Kegiatan Anggaran Desa 3 posisi penting bagi BPD dalam kerangka penyelenggaraan p3merintahan, pelaksanaan pembanguna, pembinaan kemasyarakatan, dan