DESA SIAGA AKTIF
KMK no 1539 th 2010
Saya melihat ada kegagapan dan ada keteledoran terhadap substansi kebijakan di masa lalu yang sebenarnya masih dan ideal berlaku.
Sebenarnya tidak perlu membuat rujukan hukum lagi untuk membentuk tim tanggap apa saja yang ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat.
Cukup merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
Kepmenkes ini sebenarnya sejak tahun 2010 para pemangku kebijakan baik di daerah maupun di kelurahan dan Desa harus membuat regulasi yang mengamanatkan terbentuknya Badan, Satgas, Tim, Pengurus dan/atau sebutan lainnya tentang kesiagaan aktif dalam menghadapi kondisi darurat kesehatan. Di desa institusi ini biasanya disebut Tim atau Pengurus Desa Siaga.
Pengurus Desa Siaga ini dibentuk berdasarkan Perdes, maka semestinya sejak tahun 2010, desa itu harus sudah punya Perdes tentang Desa Siaga.
Dengan demikian tidak perlu mengeluarkan Surat Edaran atau Keputusan yang lainnya, sebab Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 itu sudah cukup menjadi dasar.
Untuk desa, solusi regulasinya adalah:
1. Silakan buat Perdes Tentang Desa Siaga,
2. Tindak lanjuti dengan Perkades Tentang tata Kelola Desa Siaga
3. Bentuk Pengurus Desa Siaga.
Sekali lagi, Saya melihat ada kegagapan dan ada keteledoran terhadap substansi kebijakan di masa lalu yang sebenarnya masih dan ideal berlaku.
Peraturan Menteri Kesehatan di atas sesungguhnya sudah cukup dalam menghadapi kondisi darurat kesehatan di desa, manakala pemerintah memiliki komitmen dan integritas dalam mengatasi pandemi ini, bukan malah sibuk dengan membuat peraturan masing-masing kementerian dan lembaga.
Sungguh sebuah kegagapan.
Terimakasih. Semoga barokah. Aamiin..
Penulis adalah:
Direktur PusBimtek Palira.
Ketua Umum DPP LKDN.
