PANDANGAN LEMBAGA KAJIAN DESA ATAS RENCANA REVISI UU DESA
PANDANGAN LEMBAGA KAJIAN DESA ATAS RENCANA REVISI UU DESA Alibi mendesaknya perubahan atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 setelah menjalani […]
Regulasi
PANDANGAN LEMBAGA KAJIAN DESA ATAS RENCANA REVISI UU DESA Alibi mendesaknya perubahan atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 setelah menjalani […]
PERANGKAT DESA DALAM PEMILU (2) Ternyata terhadap tulisan yang berjudul “PERANGKAT DESA DALAM PEMILU” terdapat beberapa komentar yang menunjukkan ketidaksepakatan
PERKADES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LKD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA LAINNYA YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHA DESA LPPDes adalah laporan yang mengacu
DESA SIAGA AKTIF KMK no 1539 th 2010 Saya melihat ada kegagapan dan ada keteledoran terhadap substansi kebijakan di masa
PENDATAAN SDGs DESA VARIAN BARU TUMPANG TINDIH DATA SISTIM INFORMASI DESA Pemutakhiran IDM 2021 berbasis SDGs Desa dimana aktivitas pendataannya
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA BANYAK GAGAL PAHAM TENTANG DESA Kondisi yang semakin menuju Desa Gagal sekarang ini, salah satunya juga
KEMENTERIAN DESA PDTT MERAMPAS KEWENANGAN KEMENDAGRI Karut-marutnya tata kelola desa sekarang ini, salah satunya adalah akibat dari gagal pahamnya Kemendes
Waspada Dan Laporkan Pungutan Liar di Desa Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA HARUS MENGUATKAN KEDUDUKAN DESA PADA SISTEM PEMERINTAHAN DAN KETATANEGARAAN DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
MUQODIMAH LKDN ATAS RENCANA REVISI UU 6/2014 Mendesaknya perubahan atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 setelah menjalani pemberlakuan selama 7