Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Untuk mengetahui efektiļ¬tas dan optimasi kinerja pemerintah desa harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah supradesa (Kecamatan dan Kabupaten) dan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa harus memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala desa selaku penanggungjawab …
Akibat Fatal BPD Cacat Hukum
Akibat Fatal BPD Cacat Hukum Apabila Badan Permusyawaratan Desa yang di desa anda tidak dari hasil pilihan rakyat dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan peremuan, atau berdasarkan musyawarah wilayah dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan peremuan maka anda berhak menuntut diadakan pembentukan atau pengisian ulang. Bila terbukti adanya Badan Permusyawaratan Desa yang bukan hasil pilihan rakyat atau …
Ngaji Desa Bulan Ramadhan
Desa dengan segenap dinamikanya menarik untuk terus dikaji, dimana pun dan kapan pun, termasuk di bulan Ramadhan. Dalam rangkah meningkatkan kapasitas para pemangku dan pemerhati desa, dengan memanfaatkan bulan suci ramadhan, berburu berkah di bulan suci, PusBimtek Palira dengan bangga menggelar “Ngaji Desa Bulan Ramadhan”. Acara ini digelar dengan uraian sebagai berikut: 1. Bentuk: Berupa …
Data dan dokumen desa (kategori laporan) Sebagai konsekwensi dari kegiatan pemerintahan desa
Data dan dokumen desa (kategori laporan) Sebagai konsekwensi dari kegiatan pemerintahan desa Sesungguhnya aktivitas Pemerintahan Desa yang harus termonitor dan/atau dilaporkan dokumentasinya kepada Bupati melalui Camat dapat diuraikan sebagai berikut: HARIAN / SEWAKTU-WAKTU Keuangan secara online dalam Siskeudes, tiap hari termonitor baik oleh kecamatan maupun oleh kabupaten. Kejadian yang menurut sifat dan potensinya harus dilaporkan. …
Program Bantuan Dana Desa Dihentikan ?
Program Bantuan Dana Desa Dihentikan ? Pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017, dalam berbagai diskusi dan saat menyampaikan materi bimbingan teknis Tata Kelola Pemerintahan Desa di berbagai daerah telah saya sampaikan antara lain: Pemerintahan Desa harus kreatif menggali Pendapatan Asli Desa. Dalam penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa harus memperioritaskan pada program pemberdayaan masyarakat. …
Modus Pemerintah Dari Orde Ke Orde Legalkan Pelanggaran Hukum
Modus Pemerintah Dari Orde Ke Orde Legalkan Pelanggaran Hukum Manakala diperhatikan, bagaimana pemerintahan kita dari orde ke orde dalam menerapkan peraturan perundang-undangan selalu saja berusaha mensiasati peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri dengan modus-modus yang setiap orde memiliki istilah yang khas, modus-modus dengan istilah yang khas tersebut antara lain: Di era Orde Lama, rakyat diatur berdasarkan …
Modus Pemerintah Dari Orde Ke Orde Legalkan Pelanggaran Hukum Selengkapnya »
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan Membicarakan buku administrasi desa atau yang lazim disebut buku regester desa tidak bisa cukup berpedoman pada Permendagri nomor 47 tahun 2016, tetapi harus pula peraturan yang lain yang relevan dan dibutuhkan serta kreativitas berdasarkan kearifan lokal desa. Demikian pula dengan data yang dientri dalam buku-buku administrasi desa tidak bisa dan …
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Apabila kita perhatikan di lingkungan tingkat RW (Rukun Warga) kecenderungan Ketua RW hanya sekedar mengkoordinir para Ketua RT, pengurus RW pun tidak terbentuk, apalagi buku-buku administrasinya. Semestinya RW itu harus ada kepengurusannya. Begitu juga tata kelola administrasinya, praktis tidak ada sama sekali. Berikut ini daftar administrasi …
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Selengkapnya »
Administrasi RT Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa
Administrasi RT Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Manakala kita melihat di lingkungan tingkat RT (Rukun Tetangga) pada mayoritas desa di Indonesia, kecenderungannya adalah tidak ada kepengurusan RT secara lengkap, kebanyakan hanya ada Ketua RT saja. Apalagi buku-buku administrasinya. Seharusnya RT itu ada kepengurusannya. Begitu juga tata kelola administrasinya, praktis tidak ada sama sekali. Berikut …
Administrasi RT Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Selengkapnya »
Pengembalian Uang Hasil Korupsi Tidak Menghilangkan Pidananya
Pengembalian Uang Hasil Korupsi Tidak Menghilangkan Pidananya Berdasarkan Undanhg-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, kedudukan sanksi pidana bagi koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsinya dapat diuraikan sebagai berikut: Relevansi antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan …
Pengembalian Uang Hasil Korupsi Tidak Menghilangkan Pidananya Selengkapnya »
Fase-fase Pembuatan Peraturan Desa
Fase-fase Pembuatan Peraturan Desa Tata cara pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut: Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan …
Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran
Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran pada UU 6/2014, PP 43/204 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Permendagri 46/2016, 114/2014 dan 20/2018, bahwa LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LPRP-APBDes (Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Akhir Tahun Anggaran dibuat mulai Januari hingga tanggal 31 Maret sebagai …
Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran Selengkapnya »
Modus Data, Desa Jadi Ladang Pundi Rupiah?
Modus Data, Desa Jadi Ladang Pundi Rupiah? Semakin tidak bisa dipungkiri lagi terjadinya bertebaran petugas, relawan, pokja, entrier data atau sebutan lainnya yang melakukan pendataan berbasis profil desa yang terjadi akhir-akhir ini di desa menunjukkan bahwa desa semakin menjadi obyek, desa semakin dibelenggu, bahkan desa semakin dijajah oleh Kementerian, Lembaga, dan Badan yang sesungguhnya kemeterian, …
