Tata Kelola Desa

LEGALITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Integralitas implementasi atas Permendagri 18/2018 dan 20/2018 dalam Tata Kelola Keuangan Desa adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa itu bisa dialokasikan anggaran operasional dan atau anggaran lainnya manakala Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut sudah di SK kan keberadaannya oleh Kepala Desa. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka penggunaan anggaran desa sebagaimana yang tercantum …

Legalitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Selengkapnya »

PERAN ATAU TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Adapun tugas lembaga kemasyarakatan Desa dijelaskan dalam pasal 94 ayat 3 UU Desa dan pasal 150 ayat PP 43. Dimana berangkat dari pola hubungan antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa adalah kemitraan, konsultatif dan koordinatif, maka tugas yang bisa dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan desa meliputi: 1. Melakukan pemberdayaan masyarakat …

Peran Atau Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Selengkapnya »

FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Ada beberapa hal yang bisa dijadikan isu garapan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan, diantaranya; isu terkait dengan penyediaan pelayanan dasar, isu terkait dengan Peningkatan kapasitas pemerintahan desa, isu terkait dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, isu terkait dengan pengembangan pasar yang pro kemiskinan, atau isu yang terkait dengan pengembangan akses untuk bantuan keadilan …

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Selengkapnya »

PROSES MEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Artinya, hak prakarsa pembentukan lembaga kemasyarakatan desa bisa dari dua jalur, inisasi masyarakat, atau iniasiasi pemerintah desa, atau prakarsa bersama antara pemerintah dan masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya alur hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat …

Proses Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Selengkapnya »

MACAM-MACAN STATUS KEPALA DESA 1. KEPALA DESA DEFINITIF Yaitu kepala Desa yang terpilih secara normal dengan masa jabatan 6 (enam) tahun .(UU no 6 th 2014 pasal 39 dan PP no 43 th 2014 pasal 47) 2. PLT KEPALA DESA Yaitu apabila krpala Desa diberhentikan sementara, cuti, dan/atau meninggal dunia, sebelum diangkatnya PJ. (UU no …

Macam-macam Status Kepala Desa Selengkapnya »

CALON KADES PETAHANA BISA DITOLAK PENDAFTARANNYA Tulisan-tulisan berikut adalah jalan-jalan menuju penolakan pendaftaran Calon Kepala Desa Petahana: 1 TAHAPAN PERSIAPAN PILKADES YANG TIDAK TUNTAS (Apa konsewensi hukumnya?) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa itu terdiri tahapan-tahapaan tertentu. Setiap tahapan harus tuntas, baru boleh dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Hal ini tidak bisa ditawar dengan kebijakan apapun. Tentunya apabila …

Calon Kades Petahana Bisa Ditolak Pendaftarannya Selengkapnya »

KEMUTLAKAN VISI DAN MISI BAGI CALON KADES Bahwa menyampaikan Visi dan Missi bagi calon kepala desa itu adalah kemutlakan yang harus dilakukan. Hal ini disebabkan bagi kepala desa terpilih nanti harus menyusun RPJMDes yang merupakan penjabaran atas Visi dan Missi yang disampaikan saat pencalonannya yang selanjutnya diuraikan dalam arah kebijakan dan kegiatan. Sebagai pedoman, mari …

Kemutlakan Visi Dan Misi Bagi Calon Kades Selengkapnya »

KAMPANYE PILKADES Permendagri 112/2014 Kampanye Esensi: Pasal 27 (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang. (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. …

Kampanye Pilkades Selengkapnya »

PENEGAKAN HUKUM DALAM PILKADES Ada beberapa cara mencegah politik uang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam rangka menegakkan hukum pada penyelenggaraan Pilkades, diantaranya memakai teori sistem hukum L. M. Friedman, ada beberapa elemen yang dapat dibangun, yaitu: 1. Memperkuat struktur hukum pada aparatur penegak hukum. 2. Sosialisasi dan penegakan substansi hukum. …

Penegakan Hukum Dalam Pilkades Selengkapnya »

POLITIK UANG DAN JANJI KAMPANYE PILKADES YANG BISA DIPIDANAKAN Setiap tahun banyak daerah menyelenggarakan Pesta Demokrasi Pilkades yang akan dilaksanakan srcara serentak sepanjang tahun dengan jadwal pelaksanaan berbeda-beda. Adanya penyelenggara dan pelaksana yang jujur dan adil serta aparatur penegak hukum yang tegas sangat diharapkan oleh semua lapisan masyarakat agar dapat bersama sama mewujudkan kesatuan dan …

Politik Uang dan janji Kampanye Pilkades Yang Bisa Dipidanakan Selengkapnya »

DIALOG PUBLIK CALON KADES Dari seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkades, tidak ada pasal dan ayat yang melarang pihak-pihak lain selain panitia Pilkades bila menyelenggarakan Dialog Publik Calon Kepala Desa. Oleh sebab itu siapapun atau komunitas atau organisasi apapun yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Desa dan berdomisili di desa tersebut, sah-sah saja bila menyelenggarakan …

Dialog Publik Calon Kades Selengkapnya »

KAMPANYE DIALOGIS DALAM PILKADES Sampai saat ini di banyak daerah masih jarang yang melakukan kampanye dalam bentuk dialogis dalam perhelatan demokrasi pilkades, mengapa demikian? hal ini bila dicermati dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Faktanya panitia tidak cukup kemampuan menyelenggarakan bentuk kampanye dialogis, karena mereka semangat jadi panitia itu bukan berorientasi pada pilkades yang berkualitas, tapi …

Kampanye Dialogis Dalam Pilkades Selengkapnya »

BENTUK KAMPANYE PILKADES Dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014 diuraikan mengenai bentuk kampanye pilkades sebagaimana Pasal 29 sbagai berikut: Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. tatap muka c. dialog; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain …

Bentuk Kampanye Pilkades Selengkapnya »

MATERI KAMPANYE PILKADES Berbicara materi kampanye pilkades yang disusun oleh setiap calon kades sama halnya dengan tawaran konsep oleh para calon kades kepada masyarakat dalam rangkah membangun desa untuk 6 tahun kedepan. Konsep dan pemikiran calon tersebut disusun dalam naskah atau dokumen Visi dan Missi Calon Kades. Agar masyarakat tidak salah memilih, maka penyampaian Visi …

Materi Kampanye Pilkades Selengkapnya »

PRINSIP KANPANYE PILKADES Pada dasarnya prinsip-prinsip kapanye pilkades sebagaimana di atur dalam permendagri nomor 112 tahun 2014 yang meliputi: 1. Jujur. Bahwa materi pampanye itu harus mengedepankan kejujuran. Jangan melakukan kebohongan publik. 2. Terbuka. Bahwa materi pampanye itu harus disampaikan dengan cara keterbukaan. Jangan ada hal yang ditutupi dibdepan publik. 3. Dialogis. Bahwa bentuk pampanye …

Prinsip Kampanye Pilkades Selengkapnya »

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, bahwa yang dimaksud Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. Yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, …

Informasi Yang Dikecualikan Selengkapnya »

INFORMASI PUBLIK DESA TERSEDIA SETIAP SAAT Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, bahwa yang dimaksud Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. Yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda …

Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat Selengkapnya »

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, bahwa yang dimaksud Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. Yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, …

Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Selengkapnya »

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, bahwa yang dimaksud Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. Yang dimaksud Informasi adalah keterangan, …

Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Selengkapnya »

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan dan urusan pemerintahan umum, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa. Pasal 8, Permendesa No. 1 Tahun 2015 menyebutkan ada 21 kewenangan dalam bidang pemerintahan …

Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Selengkapnya »