Tata Kelola Desa

Keterlibatan Warga Dalam Perencanaan Penganggaran Desa

KETERLIBATAN WARGA DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN DESA Perencanaan dan penganggaran desa adalah proses yang saling terkait dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Proses perencanaan penganggaran desa harus berlandaskan pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang pengaturan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47/2015. Perencanaan …

Keterlibatan Warga Dalam Perencanaan Penganggaran Desa Selengkapnya »

SK Perangkat Desa

SK PERANGKAT DESA Tragis memang, baru saja dapat kabar lagi dari salah satu daerah, bahwa atas petunjuk oknum kepala dinas kabupaten nya, kalau SK Penetapan Perangkat Desa dalam rangka penyesuaian dengan Permendagri 84/2016 itu SK nya kolektif. Mungkin tulisan saya yang lalu ini bisa mencerahkan kita semua lagi. SK PERSONAL DAN SK KOLEKTIF Mohon dipahami, …

SK Perangkat Desa Selengkapnya »

Perangkat Desa Dalam Pemilu

PERANGKAT DESA DALAM PEMILU Masih saja terjadi, ada Perangkat Desa yang daftar PPS, PLS, PPK, dan PANWASCAM. Apakah mereka itu benar gak paham atau memang sengaja memanfaatkan keadaan? Bahwa dalam setiap perhelatan Pemilu, posisi Perangkat Desa itu sudah jelas dan paten, yaitu menjadi bagian dari Sekretariat PPS. Memang tidak ada larangan untuk ikut mendaftar, tetapi …

Perangkat Desa Dalam Pemilu Selengkapnya »

BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-3

BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-3 Masih langkanya tenaga Tutor yang relevan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diberikan kepada peserta pelatihan dengan pengetahuan dan keterampilan Tata Kelola Desa, mendorong Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PUSBIMTEK PALIRA) untuk mencetak tutor-tutor Tata Kelola, Tata Niaga dan Tata Sosial Desa yang memiliki kemampuan sebagaimana yang menjadi …

BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-3 Selengkapnya »

Pokok-Pokok Tentang Peraturan Di Desa

POKOK-POKOK TENTANG PERATURAN DI DESA Peraturan Desa diatur dalam Bab VII Pasal 69 dan 70 UU No. 6/2014 tentang Desa. Di Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur …

Pokok-Pokok Tentang Peraturan Di Desa Selengkapnya »

Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Norma Hukum Dasar Negara

Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Norma Hukum Dasar Negara Dari sudut hukum, batang tubuh UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 (lima) norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara Republik Indonesia pada …

Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Norma Hukum Dasar Negara Selengkapnya »

Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Dasar

Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Dasar Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945, merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi, kandungan cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi Batang-tubuh UUD 1945 …

Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Dasar Selengkapnya »

Butir-Butir Pancasila Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Butir-Butir Pancasila Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam pendekatan filsafat, dapat diuraikan mengenai Pancasila sebagai Ideologi, nilai-nilai Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, nilainilai Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan Sasaran pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Sedangkan dalam level teori, akan menggunakan teori perundang-undangan dan konsep negara hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri …

Butir-Butir Pancasila Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Selengkapnya »

Butir-Butir Pancasila Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Butir-Butir Pancasila Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Dalam pendekatan filsafat, dapat diuraikan mengenai Pancasila sebagai Ideologi, nilai-nilai Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, nilainilai Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan Sasaran pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Sedangkan dalam level teori, akan menggunakan teori perundang-undangan dan konsep negara hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila …

Butir-Butir Pancasila Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Selengkapnya »

Butir-Butir Pancasila Sila Persatuan Indonesia

Butir-Butir Pancasila Sila Persatuan Indonesia Dalam pendekatan filsafat, dapat diuraikan mengenai Pancasila sebagai Ideologi, nilai-nilai Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, nilainilai Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan Sasaran pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Sedangkan dalam level teori, akan menggunakan teori perundang-undangan dan konsep negara hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yang melandaskan …

Butir-Butir Pancasila Sila Persatuan Indonesia Selengkapnya »

Butir-Butir Pancasila Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Butir-Butir Pancasila Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam pendekatan filsafat, dapat diuraikan mengenai Pancasila sebagai Ideologi, nilai-nilai Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, nilainilai Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan Sasaran pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Sedangkan dalam level teori, akan menggunakan teori perundang-undangan dan konsep negara hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa …

Butir-Butir Pancasila Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Selengkapnya »

Butir-Butir Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Butir-Butir Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam pendekatan filsafat, dapat diuraikan mengenai Pancasila sebagai Ideologi, nilai-nilai Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, nilainilai Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan Sasaran pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Sedangkan dalam level teori, akan menggunakan teori perundang-undangan dan konsep negara hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, …

Butir-Butir Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Selengkapnya »

Pendampingan Desa

Pendampingan Desa Dalam mengimplementasikan UU Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan UU Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang berdampak langsung pada …

Pendampingan Desa Selengkapnya »

Bimtek Tutor Palira

Bimtek Tutor Palira Dalam mengimplementasikan UU Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan UU Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang berdampak langsung …

Bimtek Tutor Palira Selengkapnya »

Bimtek Mahasiswa Calon Peserta KKN

Bimtek Mahasiswa Calon Peserta KKN Dalam mengimplementasikan UU Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan UU Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang …

Bimtek Mahasiswa Calon Peserta KKN Selengkapnya »

Bimtek Pembina Desa

Bimtek Pembina Desa Dalam mengimplementasikan UU Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan UU Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang berdampak langsung …

Bimtek Pembina Desa Selengkapnya »

Bimtek Program Secara Virtual

Bimtek Program Secara Virtual Dalam mengimplementasikan UU Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan UU Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang berdampak …

Bimtek Program Secara Virtual Selengkapnya »

Bimtek Program Secara Tatap Muka

Bimtek Program Secara Tatap Muka Dalam mengimplementasikan UU Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan UU Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang …

Bimtek Program Secara Tatap Muka Selengkapnya »

Bimtek Jabatan Secara Virtual

Bimtek Jabatan Secara Virtual Dalam mengimplementasikan UU Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan UU Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang berdampak …

Bimtek Jabatan Secara Virtual Selengkapnya »

Bimtek Jabatan Secara Tatap Muka

Bimtek Jabatan Secara Tatap Muka Dalam mengimplementasikan UU Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan UU Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang …

Bimtek Jabatan Secara Tatap Muka Selengkapnya »

Lambang Garuda Dalam Lencana

LAMBANG GARUDA DALAM LENCANA Kita prihatin adanya perilaku latah para pemangku desa terhadap Lambang Negara, yaitu Lambang Garuda yang dipakai dalam lencana atau pin jabatannya. Tentunya kita patut bertanya, antara lain: 1. Apakah mereka itu mengerti peraturan tentang penggunaan Lambang Garuda dalam lencana atau pin? 2. Apakah itu sebagai bukti bahwa mereka adalah para penjunjung …

Lambang Garuda Dalam Lencana Selengkapnya »

Fakta Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Fakta Tentang Badan Permusyawaratan Desa Permendagri 110/2016 sudah jelas mengatur tentang BPD, tetapi sampai sekarang keberadaan BPD masih banyak yang karut dan banyak pula yang hidup segan mati tak hendak. Kondisi karut itu antara lain: 1. BPD hasil tunjukan. 2. BPD tidak ada PAW nya. 3. Pergantian anggota tidak berdasarkan PAW. 4. BPD yang tidak …

Fakta Tentang Badan Permusyawaratan Desa Selengkapnya »

Tim Penyusun RPJMDes Dan RPKDes

TIM PENYUSUN RPJMDES DAN RKPDES Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu dari bentukan Kades, bukan dari musyawarah. Diumumkan pada saat Mesrenbangdes. 2. Bahwa personal yang berada dalam Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu keberadaannya karena jabatannya …

Tim Penyusun RPJMDes Dan RPKDes Selengkapnya »

Ketergantungan Akut Pemerintahan Desa Terhadap Dana Transfer

KETERGANTUNGAN AKUT PEMERINTAH DESA TERHADAP DANA TRANSFER Beberapa hari lalu, saya menerima pesan berantai dari teman lewat WA, setelah saya baca, akhirnya saya coba untuk menulis simpulnya, antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa sudah sedemikian akutnya ketergantungan Pemerintah Desa terhadap dana transfer, baik DD, ADD, BHP dan BK. 2. Bahwa sudah sedemikian tidak kreatifnya para …

Ketergantungan Akut Pemerintahan Desa Terhadap Dana Transfer Selengkapnya »

Pendampingan Desa PusBimtek Palira

PENDAMPINGAN DESA PUSBIMTEK PALIRA Paket spesial yang dimiliki oleh PusBimtek Palira adalah program pendampingan terhadap desa dengan cakupan kabupaten/kota, dimana seluruh desa didampingin oleh para tutor atau pendamping dari Pusbimtek Palira selama masing-masing 3 tahun dengan uraian sebagai berikut: A. Peserta Para Pelaksana tata kelola, tata niaga, dan tata sosial desa se Kabupaten meliputi: 1. …

Pendampingan Desa PusBimtek Palira Selengkapnya »

Bimtek On Line PusBimtek Palira

BIMTEK ON LINE PUSBIMTEK PALIRA Paket Bimtek yang diselenggarakan PusBimtek Palira yang dilakukan secara virtual juga dibagi dalam tiga pendekatan, yaitu: 1. pendekatan jabatan a. Tingkat Desa = Pemdes, BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. b. Tingkat Pemerintahan Daerah / Kecamatan = Pejabat yang terkait langsung dalam Pembinaan Desa, c. Institusi lainnya Tingkat Kabupaten dan …

Bimtek On Line PusBimtek Palira Selengkapnya »

Bimtek Of Line PusBimtek Palira

BIMTEK OF LINE PUSBIMTEK PALIRA Paket Bimtek yang diselenggarakan PusBimtek Palira yang dilakukan secara tatap muka dibagi dalam tiga pendekatan, yaitu: 1. pendekatan jabatan a. Tingkat Desa = Pemdes, BPD, LKD, LAD dan LKD Lainnya. b. Tingkat Pemerintahan Daerah / Kecamatan = Pejabat yang terkait langsung dalam Pembinaan Desa, c. Institusi lainnya Tingkat Kabupaten dan …

Bimtek Of Line PusBimtek Palira Selengkapnya »

Aksi Lanjutan PusBimtek Palira

AKSI LANJUTAN PUSBIMTEK PALIRA Menjadi aksi lanjutan PusBimtek palira setelah berhasil mencetak Tutor adalah Menyelenggarakan Bimtek dengan tutor dari PusBimtek Palira sendiri yang mana bimtek tersebut dilakukan dalam bentuk: 1. Bimtek of line / tatap muka a. Tata Kelola, Tata Niaga, dan Tata Sosial Pemerintahan Desa. b. Tata Kelola, Tata Niaga, dan Tata Sosial Pemerintahan …

Aksi Lanjutan PusBimtek Palira Selengkapnya »

Aksi Awal PusBimtek Palira

AKSI AWAL PUSBIMTEK PALIRA Sebagai lembaga bimtek, PusBimtek Palira tidak ingin persoalan tutor tergantung pada pihak lain, apalagi asal comot terhadap pihak yang tidak memiliki kompetensi persoalan desa. Maka upaya awal yang dilakukan PusBimtek Palira adalah menyelenggarakan bimtek Tutor atau TOT (Training of Trainer) dengan maksud untuk melahirkan Tutor/ Narasumber/Pembimbing Teknik : 1. Tata Kelola, …

Aksi Awal PusBimtek Palira Selengkapnya »

Memaju Mandirikan Desa Bersama PusBimtek Palira

PROFIL PUSBIMTEK PALIRA Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara atau disebut dengan Pusbimtek Palira adalah sebuah lembaga bimbingan teknik yang lahir dari sebuah lembaga kajian sebagai upaya untuk memperluas dan mengaplikasikan hasil kajian dalam praktek pemerintahan baik daerah maupun desa. DASAR PENDIRIAN 1. AD dan ART PusBimtek Palira. 2. Akta Notaris Rakhmat Trismiyanto, SH. Nomor …

Memaju Mandirikan Desa Bersama PusBimtek Palira Selengkapnya »

Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Bimtek Palira Perlu bantuan ? Offline
Bimtek Palira Mohon informasi tentang bimtek :