Tata Kelola Keuangan Desa

PERANCANGAN APBDES (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 Pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan […]

TAHAPAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 Pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan;

PENYERTAAN MODAL (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 28 (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain digunakan

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan

PEMBIAYAAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 24 1. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan

BELANJA TAK TERDUGA DALAM BELANJA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 19 Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),

BELANJA MODAL DALAM BELANJA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 19 Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri

BELANJA BARANG DALAM BELANJA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 19 Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri

BELANJA PEGAWAI DALAM BELANJA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 19 Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri

KEGIATAN BELANJA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 18 (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan

SUB BIDANG BELANJA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

KLASIFIKASI BELANJA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 16 (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; b.

BELANJA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 15 (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu

POSTUR PENDAPATAN LAINNYA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 14 Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf

POSTUR PENDAPATAN DARI TRANSFER KE DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 13 (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

POSTUR PENDAPATAN ASLI DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12 (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

POSTUR PENDAPATAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 11 (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,

POSTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9 (1) APB Desa terdiri dari: a. pendapatan Desa; b.

TUGAS KAUR KEUANGAN DALAM PRNGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

TPK DALAM PRNGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

TUGAS KAUR DAN KASI DALAM PRNGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam

TUGAS SEKRETARIS DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 5 (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: a.

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

DEVINISI TERKAIT SUBYEK DAN OBYEK KEUANGAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KAUR KEUANGAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya

TANAH BENGKOK DALAM PRESPEKTIF HUKUM Tanggapan Atas Substansi Berita Dari Media hosnews.id Tanggal 2 Agustus 2022 dengan Judul ”Kasun Tawun Sukodadi Diduga Korupsi Dan Menguasai Tanah Kas Desa, Pemdes Diam

INDIKATOR AZAS TRANSPARATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi (information society) yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara umum , maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun