Tata Kelola Keuangan Desa

TENGARA KUAT TIDAK BACA PP 60/2014 Tanggapan atas beritan yang berjudul: DPR Komitmen Tetapkan Dana Desa Bisa Untuk Operasional Pemdes di APBN 2023 Setelah membaca berita dengan judul: “DPR Komitmen […]

KEGIATAN ANGGARAN DESA Yang kebanyakan mesih berlangsung selama ini dalam melaksanakan kegiatan anggaran desa masih belum dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan rujukan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Kesalahan Pengelolaan Keuangan Desa M. Iqbal Muthalib Sekitar pada tahun 2015, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan tentang keuangan desa atau di sebut Dana Desa, sesuai dengan keinginan dan amanat

Azas-azas Pengelolaan Dana Desa Dana dari APBN yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBN kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdaya masyarakat desa. Dana desa dalam

Prioritas Penggunaan Dana Desa Dana desa yaitu dana APBN yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBN kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdaya masyarakat desa. Dana

Prinsip Penggunaan Dana Desa Dana desa mrupakan dana APBN yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBN kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdaya masyarakat desa. Dana

Penyaluran Dana Desa Dana desa adalah dana APBN yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBN kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdaya masyarakat desa. Dana desa

Tujuan Pemberian Dana Desa Secara umum pengertian Dana desa adalah dana APBN yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBN kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdaya

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 Versus PERMENDES NOMOR 7 TAHUN 2021 Berkenaan dengan kewenangan desa, dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 5, 6 dan 7 diuraikan: Pasal

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 Versus PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 Berkenaan dengan kewenangan desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 Versus PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 Berkenaan dengan kewenangan desa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pada pasal 7, 10, 11, 12,

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 Versus PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2016 Berkenaan dengan kewenangan desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 pada pasal

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 Versus PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 Berkenaan dengan kewenangan desa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pada pasal 38 dan 39 diuraikan:

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 Versus UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Berkenaan dengan kewenangan desa, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam Bab IV, pada pasal 18 sampai dengan

KESEJAHTERAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA Dalam pembahasan ini aparatur pemerintahan desa dikategorikan menjadi 6 macam, yaitu: 1. Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat Desa). 2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa). 3. LKD (RT,

TAMBAHAN TUNJANGAN DARI TANAH BENGKOK Dengan diterapkannya PP 11/2019, Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kasun mendapatkan Siltap setara golongan II. Bagi daerah atau desa yang ada tanah bengkok, Kades, Sekdes,

APA SIAPA DAN BAGAIMANA APBDes Oleh Tata Setiawan, SE Berbicara tentang APBDes, terlebih dahulu harus bicara tentang Visi dan Misi, yang dijabarkan ke dalam RPJMDes untuk satu Periode Masa Bhakti

WASPADAI MODUS PERDES APBDES Banyak informasi dari berbagai daerah terkait dengan cara Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Apabila kita cermati, ada

TUGAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Oleh: Ateng Jaelani Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

TUGAS KECAMATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Oleh: Ateng Jaelani Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sebagaimana diamanatkan dalam

TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Oleh: Ateng Jaelani Pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa

KAMUFLASE KEGIATAN ANGGARAN PENINGKATAN KAPASITAS Banyak informasi dari berbagai daerah atas masih maraknya modus kegiatan anggaran yang kamuflasif, yaitu kegiatan anggaran yang secara administratif berupa pelatihan atau study banding, tapi

KESEJAHTERAAN APARATUR DESA Saya mengkategorikan aparatur desa menjadi 3 macam, yaitu: 1. Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat Desa). 2. BPD. 3. LKD (RT, RW, LPM, PKK, Kartar, Posyandu, LAD, dan