Tata Kelola Keuangan Desa
FAKTA TENTANG APBDES APBDes itu dokumen publik, artinya rakyat berhak tahu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasinya. Kedudukan hukumnya adala Perdes, dirancang dan disampaikan oleh Kades kepada […]
Fakta Tentang APBDes Read More »
KETERLIBATAN WARGA DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN DESA Perencanaan dan penganggaran desa adalah proses yang saling terkait dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Proses perencanaan penganggaran desa harus berlandaskan pada
Keterlibatan Warga Dalam Perencanaan Penganggaran Desa Read More »
KETERGANTUNGAN AKUT PEMERINTAH DESA TERHADAP DANA TRANSFER Beberapa hari lalu, saya menerima pesan berantai dari teman lewat WA, setelah saya baca, akhirnya saya coba untuk menulis simpulnya, antara lain sebagai
Ketergantungan Akut Pemerintahan Desa Terhadap Dana Transfer Read More »
KESEJAHTERAAN APARATUR DESA Saya mengkategorikan aparatur desa menjadi 3 macam, yaitu: 1. Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat Desa). 2. BPD. 3. LKD (RT, RW, LPM, PKK, Kartar, Posyandu, LAD, dan
Kesejahteraan Aparatur Desa Read More »
DASAR HUKUM KEPALA DESA TERLAMBAT DAN/ATAU TIDAK MENYAMPAIKAN LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES, LKPRP-APBDES, DAN IPRP-APBDES SAPAT DIBERHENTIKAN Kepala Desa dapat diberhentikan bila terlambat dan/atau tidak menyampaikan LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES,
Dasar Hukum Kades Diberhentikan Akibat Terlambat Menyampaikan Laporan Read More »
TERLAMBAT MEMBUAT ATAU TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN, LAPORAN KETERANGAN, DAN INFORMASI, KEPALA DESA DAPAT DIBERHENTIKAN Kepala Desa dapat diberhentikan bila terlambat dan/atau tidak menyampaikan LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES, LKPRP-APBDES, DAN IPRP-APBDES
Terlambat Menyampaikan Laporan Kepala Desa Dapat Diberhentikan Read More »
KORUPSI DI DESA MENINGKAT APA MENURUN ? Laporan ICW, tahun 2019, tindak pidana Korupsi dengan jumlah pelaku dan nominal terbesar adalah tindak pidana Korupsi di desa dan ini meningkat dari
Korupsi Di Desa Meningkat Apa Menurun ? Read More »
BAHAN APBDes Merujuk pada akselerasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
BAHAN RKPDes Berpedoman pada akselerasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa
BAHAN RPJMDes Berdasarkan akselerasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
TUNJANGAN APARATUR DESA Aparatur desa itu apabila diklasifikasikan dapat dirincikan sebagai berikut: 1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) 2. Badan Pemusyawaratan Desa 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK,
Tunjangan Aparatur Desa Read More »
PERUBAHAN PERDES APBDES DAN PERUBAHAN PERKADES PENJABARAN APBDES Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam pasal 40 sampai dengan pasal 42 apabila dibaca dengan cerdas, maka dapat disarikan sebagai berikut:
Perubahan Perdes APBDes Dan Perkades Penjabaran APBDes Read More »
PERKADES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN LKD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA LAINNYA YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHA DESA LPPDes adalah laporan yang mengacu dan sebagai pelaksanaan atas RKPDes, sedangkan LPRP-APBDes adalah laporan yang mengacu
Perlunya Perkades Tentang Laporan Pertanggungjawaban LKD Dan LAD Read More »
BELANJA TAK TERDUGA DALAM APBDES Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengatur dalam: Pasal 23 (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada
Belanja Tak Terduga Dalam APBDes Read More »
PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN Sebutan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sekarang ini sudah diganti dengan sebutan LPKA (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran), yaitu laporan setiap item atau titik kegiatan anggaran yang
Pengganti Sebutan Dokumen Pembangunan Dan Keuangan Read More »
TANAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA Persoalan tanah di desa yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintahan Desa sering kali dan bahkan sampai sekarang masih banyak yang menjadi polemik di desa. Lalu
Tanah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Desa Read More »
VERIFIKATOR DOKUMEN ANGGARAN (Berdasarkan Permendagri 20/2018) Dalam pasal 5, ayat (3) Permendagri nomor 20 tahun 2018 diuraikan sebagai berikut: (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai
Verifikator Dokumen Anggaran Read More »
MENEJEMEN PEDAGANG BAKSO Memprihatinkan sekali, kabar dari berbagai daerah, masih banyak perangkat desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutaman sekdes sebagai koordinator PPKD dan Verifikator, serta kaur keuangan sebagai
Menejemen Pedagang Bakso Read More »
MENEJEMEN PEDAGANG SOTO Miris memang, info dari berbagai daerah, masih banyak elemen pemerintahan dan kemasyarakatan di desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutama urusan pengelolaan keuangan dan pelaksana pembangunan.
Menejemen Pedagang Soto Read More »
LAMAN LINK WEBSET SID KEMENDES RESMI DIHAPUS ? Siang ini, Rabu, 02 Juni 2021, saya coba berkali-kali untuk membuka laman link webset SID KEMENDES https://sid.kemendesa.go.id/ ternyata sudah tidak bisa dibuka
Laman Link Webset SID KEMENDES Resmi Dihapus ? Read More »
MUSYAWARAH DI DESA YANG IDEAL Kita berasumsi bahwa tidak ada desa yang tidak melakukan musyawarah desa (Musdes). Apakah dalam pelaksanaanya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat atau hanya
Musyawarah Di Desa Yang Ideal Read More »
Alur Dan Peran Dalam Penyusunan APBDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan
Alur Dan Peran Dalam Penyusunan APBDes Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus PKTD Dana Desa Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum terutama di masa pademi 2020 ini
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus PKTD Dana Desa Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus BLT Dana Desa Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum terutama di masa pademi 2020 ini
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus BLT Dana Desa Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Read More »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Read More »
Link webset SID KEMENDES https://sid.kemendesa.go.id/ masih bisa dibuka dengan peramban tertentu, misalnya dengan peramban bawaan handphone tertentu. Tetapi konten DANA DESA, APBDES, dan BLTDD tidak bisa dibuka. Tentang 3 (tiga) kontern
Rakyat Terluka SID KEMENDES Dicabik Read More »
Anggaran Operasional Dan Rencana Kerja BPD Atau Program Kegiatan LKD Sebenarnya, anggaran Operasional dan Rencana Kerja atau Kegiatan untuk BPD, dan untuk LKD (LPM, PKK, KARTAR, LINMAS, KADER POSYANDU, RT,
Anggaran Operasional Dan Rencana Kerja BPD Atau Program Kegiatan LKD Read More »
