Tata Kelola Keuangan Desa

Substansi Laporan Dan Informasi Dari Kepala Desa Sesungguhnya substansi laporan dan/atau informasi yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa dapat diuraikan sebagai berikut: 1. LPPDes dan LPRP-APBDes mulai untuk tahun anggaran 2019 […]

Ringkasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Manakala membaca Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dapat diambil ringkasan substansial sbb: 1.Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang

Info Grafis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018, bahwa Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi pengelolaan keuangan

Tahapan Penyusunan Perdes APBDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berkenaan dibuat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan, dan/atau apabila pada akhir bulan Oktober belum selesai menjadi Perdes,

Alur Penerbitan Peraturan Desa Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagai berikut : I.

Postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Postur Anggaran Pendapatn Dan Belanja Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut: ==1. Pendapatan Desa 1. Pendapatan

Macam-macam Keberadaan APBDes APBDes itu dokumen publik, artinya rakyat berhak tahu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasinya. Kedudukan hukumnya adala Perdes, dirancang dan disampaikan oleh Kades kepada

Cermati Pendapatan Lainnya Desa Sebelum kita cermati secara mendalam, sebaiknya kita baca dan pahami dulu Pasal 14 Permendagri nomor 20 tahun 2018 berikut: Pasal 14 Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud

Cermati Dana Transfer Masuk Ke Desa Sebelum kita cermati secara mendalam, sebaiknya kita baca dan pahami dulu Pasal 13 Permendagri nomor 20 tahun 2018 berikut: Pasal 13 (1) Kelompok transfer

Cermati Pendapatan Asli Desa Sebelum kita cermati secara mendalam, sebaiknya kita baca dan pahami dulu Pasal 12 Permendagri nomor 20 tahun 2018 berikut: Pasal 12 (1) Kelompok pendapatan asli Desa

Perubahan Perdes APBDes Dan Perkades Penjabaran APBDes Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam pasal 40 sampai dengan pasal 42 apabila dibaca dengan cerdas, maka dapat disarikan sebagai berikut: 1.

Kecurangan Dan Korupsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG

Dokumen Yang Menyertai Perdes APBDes Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 34, diuraikan bahwa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa itu harus melampirkan atau menyertakan

Tahapan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDes dibuat selambat-lambatnya mulai bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya, dan selesai menjadi Perdes paling lambat 31 Desember atau sehari sebelum tahun anggaran

Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bengkok Sebagai Tambahan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Hingga sekarang ini (2020), masih sangat kecil prosentase Pemerintahan Desa yang menerapkan Ayat (3), Pasal 100,

Tanah Bengkok Dalam Sistem APBDes Semua aset desa (termasuk tanah bengkok) yang bisa diuangkan, itu harus dijadikan uang dulu, masuk APBDes dan Rekening Kas Desa (RKD). Selanjutnya pemanfaatannya ditentukan berdasarkan

Azas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas

Postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat diuraikan sebagai berikut: ==1. Pendapatan Desa 1. Pendapatan

Info Grafis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018, bahwa Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi pengelolaan keuangan

Biaya Pilkades Mutlak Harus Dari APBD Kab/Kot Ketika Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 mengatur bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu itu menjadi dengan uraian