Evaluasi LKPPDes Dan LKPRP-APBDes Oleh BPD Terhadap Kinerja KADES
EVALUASI LKPPDES DAN LKPRP-APBDES OLEH BPD TERHADAP KINERJA KADES Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 pada pasal […]
Tata Kelola Pembangunan Desa
EVALUASI LKPPDES DAN LKPRP-APBDES OLEH BPD TERHADAP KINERJA KADES Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 pada pasal […]
MENGENAL TUGAS PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA BIDANG PEMBINAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Oleh Tata Setiawan Nataatmadja, SE Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki arti,
APA SIAPA DAN BAGAIMANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Oleh: Tata Setiawan Nataatadja, SE Bidang ini sangat akrab dengan LKD dan sangat dekat
MUSDES PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN (berdasarkan Permendagri 114/2014) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pada Pasal 81 dan
MENATA BUMDes MODEL DESA Oleh Tata Setiawan Nataatadja, SE Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah
KEDUDUKAN HUKUM LPPDES DAN LPRP APBDES AKHIR MASA JABATAN DALAM PRESPEKTIF PERMENDAGRI 46/2016 DAN 20/2018 Setelah kita mencermati dua permendagri,
KOMUNITAS INDEPENDEN MASYARAKAT Bila membentuk KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) secara partisipatif terganjal Permenkominfo 8/2010, maka bentuklah KIM (Komunitas Independen Masyarakat)
HAK-HAK MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan UU no 6 th 2014) Peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan
KEPUTUSAN BPD ATAS LKPPDES DAN LKPRP APBDES LKPPDes dan LKPRP APBDes baik ATA (Akhir Tahun Anggaran) maupun AMJ (Akhir Masa
KEPEMIMPINAN DALAM MUSYAWARAH DESA Pasal 54 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Musyawarah Desa merupakan forum