Tata Kelola Pemerintahan Desa
Prinsip Kampanye Pilkades Pada dasarnya prinsip-prinsip kapanye pilkades sebagaimana di atur dalam permendagri nomor 112 tahun 2014 yang meliputi: 1. Jujur. Bahwa materi pampanye itu harus mengedepankan kejujuran. Jangan melakukan kebohongan publik. 2. Terbuka. Bahwa materi pampanye itu harus disampaikan dengan cara keterbukaan. Jangan ada hal yang ditutupi dibdepan publik. 3. Dialogis. Bahwa bentuk pampanye …
Waspadai janji Kapanye Kepala Desa Kebablasan Pada perhelatan pilkades, para calon kades diberi waktu untuk berkampanye, selain penyampaian visi dan missi. Moment kampanye, seringkali para calon kades mengibral janji. Tidak jarang janji tersebut kadang menabrak peraturan, bahkan kadang melampaui kewenangan Pemerintah Desa. Misalnya: 1. Janji akan mengganti Perangkat Desa yang ditengarai tidak mendukungnya dengan tim …
Waspadai janji Kapanye Kepala Desa Kebablasan Selengkapnya »
Panitia Pilkades kewenangan BPD Dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016, pasal 39 diuraikan sbb: Pasal 39 (1) BPD membentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu. (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD. Pasal 40 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri dari …
PILKADES SEBAGAI KEGIATAN ANGGARAN (Komparasi Permendagri 112/2014, 65/2017, dan 20/2018) Pilkades itu merupakan kegiatan anggaran, tupoksinya Kasi Pemerintahan yang dibantu oleh TPBJ, alasannya karena biaya pilkades yang bersumber dari APBD Kabupaten masuk ke RKD pada pos anggaran BKPK dalam APBDes (Permendagri 20/2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa). Sementara dalam peraturannya, panitia pilkades itu dibentuk oleh …
Ijin Cuti Mencalonkan Kepala Desa Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 5 orang yang apabila mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mendapatkan ijin cuti, yaitu: 1. Anggota TNI 2. Anggota POLRI 3. PNS. 4. Kepala Desa. 5. Perangkat Desa. Bagi anggota TNI, POLRI, dan PNS harus mendapatkan ijin cuti dari atasannya langsung. Bagi yang masih menjabat …
Netralitas Panitia Pilkades Dalam peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri tidak ada yang secara eksplisit mengatur bagaimana yang berkaitan dengan netralitas panitia. Tetapi secara implisit kita tetap bisa menjustiskan dua hal yang bisa dipedomani, yaitu: 1. Bahwa azas pilkades adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil …
Sumber Lain Biaya Pilkades Biaya Pilkades telah jelas diatur dalam pasal 48 Permendagri nomor 65 tahun 2017. Yaitu yang bersumber dari APBD Kabupaten dimasukkan APBDes melalui pos anggaran BKPK. Karena anggaran tersebut masuk dalam APBDes, maka tata kelola penganggarannya harus berpedoman pada Permendagri nomor 20 tahun 2018. Terkait dengan rujukan kedua ini, dapat diuraikan sbb: …
Demokrasi Sebagai Sistem Di Desa Demokrasi sebagai sistem politik di desa merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentutkan atas dasar musyawarah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kebersamaan dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Setidaknya 5 (lima) …
Pilkades Demokrasi Abal-abal Adanya calon kades suami isteri, itu menunjukkan demokrasi di desa tersebut abal-abal. Adanya calon kades suami isteri, itu menunjukkan demokrasi di desa tersebut camping dan bopeng. Adanya calon kades “boneka”, itu menunjukkan Pemerintah Desa tersebut gagal urus pendidikan demokrasi. Bila di daerah anda byk calon kades suami dan isteri atau kerabatnya, itu …
Hak Prerogatif Kepala Desa Sebuah Pemahaman Sesat Dan Menyesatkan Tentang Hak Prerogatif ini sering kali jadi perdebatan dala Pemerintahan Desa, bahkan ada yang memahami dan memahamkan serta mengimplementasikan secara sesat dalam praktik pemerintahan desa. Sekarang mari disimak uraian di bawah ini. Dalam mata pelajaran PPKN Kelas X SMA/MA terdapat Pokok Bahasan (Kategori) Hak Presiden, Sub …
Hak Prerogatif Kepala Desa Sebuah Pemahaman Sesat Dan Menyesatkan Selengkapnya »
Desa Purba Desa lahir setelah zaman nomaden, dimana populasi manusia mulai menyadari perlunya hidup berkomunitas dan menetap di suatu area yang kemudian kita kenal dengan sebutan pemukiman, kampung, dukuh, dusun, desa dan/atau sebutan lainnya. Populasi manusia ini kemudian memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Melanjutkan keturunan, membangun sistem kehidupan bersama melalui konvensi-konvensi dan simbol-simbol yang …
Desa Rimba Masih saja ada desa yang kadesnya sudah dilantik lebih dari 3 bulan bahkan ada yang lebih dari 1 tahun namun belum buat RPJMDes. Desa seperti ini laksana rimba. Sesungguhnya bila lebih dari 3 bulan setelah dilantik, kades tidak menetapkan RPJMDes, kades tersebut bisa diusulkan pemberhentian oleh rakyat melalui BPD kepada Bupati melalui Camat. …
Tahapan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 112/2014, 65/2017, dan 72/2020, secara umum tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak itu dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pembentukan Panitia Pemilihan: a. Tim Pokja Kabupaten b. Tim Pokja Kecamatan c. Panitia Pemilihan Desa oleh BPD. 2. Pembekalan teknis bagi panitia pemilihan oleh DPMD. 3. Panitia pemilihan menyusun tata tertib, jadwal …
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI Peraturan di desa itu memiliki sifat berkekuatan hukum yang mengikat. Bahkan bisa jadi tujuan dalam proses peradilan. kedudukan seperti ini adalah atas dasar dari ketentuan Pasal 8 UU 12 Tahun 2011 yang menyebutkan: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan …
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI Selengkapnya »
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Untuk mengetahui efektifitas dan optimasi kinerja pemerintah desa harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah supradesa (Kecamatan dan Kabupaten) dan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa harus memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala desa selaku penanggungjawab …
Akibat Fatal BPD Cacat Hukum Apabila Badan Permusyawaratan Desa yang di desa anda tidak dari hasil pilihan rakyat dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan peremuan, atau berdasarkan musyawarah wilayah dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan peremuan maka anda berhak menuntut diadakan pembentukan atau pengisian ulang. Bila terbukti adanya Badan Permusyawaratan Desa yang bukan hasil pilihan rakyat atau …
Modus Pemerintah Dari Orde Ke Orde Legalkan Pelanggaran Hukum Manakala diperhatikan, bagaimana pemerintahan kita dari orde ke orde dalam menerapkan peraturan perundang-undangan selalu saja berusaha mensiasati peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri dengan modus-modus yang setiap orde memiliki istilah yang khas, modus-modus dengan istilah yang khas tersebut antara lain: Di era Orde Lama, rakyat diatur berdasarkan …
Modus Pemerintah Dari Orde Ke Orde Legalkan Pelanggaran Hukum Selengkapnya »
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan Membicarakan buku administrasi desa atau yang lazim disebut buku regester desa tidak bisa cukup berpedoman pada Permendagri nomor 47 tahun 2016, tetapi harus pula peraturan yang lain yang relevan dan dibutuhkan serta kreativitas berdasarkan kearifan lokal desa. Demikian pula dengan data yang dientri dalam buku-buku administrasi desa tidak bisa dan …
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Apabila kita perhatikan di lingkungan tingkat RW (Rukun Warga) kecenderungan Ketua RW hanya sekedar mengkoordinir para Ketua RT, pengurus RW pun tidak terbentuk, apalagi buku-buku administrasinya. Semestinya RW itu harus ada kepengurusannya. Begitu juga tata kelola administrasinya, praktis tidak ada sama sekali. Berikut ini daftar administrasi …
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Selengkapnya »
Administrasi RT Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Manakala kita melihat di lingkungan tingkat RT (Rukun Tetangga) pada mayoritas desa di Indonesia, kecenderungannya adalah tidak ada kepengurusan RT secara lengkap, kebanyakan hanya ada Ketua RT saja. Apalagi buku-buku administrasinya. Seharusnya RT itu ada kepengurusannya. Begitu juga tata kelola administrasinya, praktis tidak ada sama sekali. Berikut …
Administrasi RT Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Selengkapnya »
Fase-fase Pembuatan Peraturan Desa Tata cara pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut: Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan …
Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran pada UU 6/2014, PP 43/204 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Permendagri 46/2016, 114/2014 dan 20/2018, bahwa LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LPRP-APBDes (Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Akhir Tahun Anggaran dibuat mulai Januari hingga tanggal 31 Maret sebagai …
Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran Selengkapnya »
Modus Data, Desa Jadi Ladang Pundi Rupiah? Semakin tidak bisa dipungkiri lagi terjadinya bertebaran petugas, relawan, pokja, entrier data atau sebutan lainnya yang melakukan pendataan berbasis profil desa yang terjadi akhir-akhir ini di desa menunjukkan bahwa desa semakin menjadi obyek, desa semakin dibelenggu, bahkan desa semakin dijajah oleh Kementerian, Lembaga, dan Badan yang sesungguhnya kemeterian, …
BPD Harus Berani Berkata Tidak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Nomor 114 Tahun 2014, Nomor 20 Tahun 2018, Permendesa Nomot 17 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, maka BPD harus berkata “tidak” atau menolak apabila: 1. Tidak dilibatkan …
Staf Perangkat Desa Berkaitan dengan Staf Perangkat Desa, ada baiknya dicermati rujukan aturannya, yaitu yang terdapat pada Permendagri Nomor 83 tahun 2015, yang mana pada pasal 8, ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut: “(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa. (2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala …
Pengertian Desa Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Desa mendefinisikan demikian: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui …
Pedoman PPID Desa PPID Desa ( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa ) Dan Otonomi Desa (adalah kewenangan yang diberikan kepada desa secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri) PPID Desa itu dasarnya adalah UU 6/2014, UU 14/2008, PP 43/2014, Permendagri 2/2017, dan PerKI 1/2018. Jangan dipaksakan dengan UU 14/2008, PP 61/2010, …
Peta Jalan Pemekaran Desa Alur pemekaran Desa bagaimana cara pengusulannya. Terus apa syarat-syaratnya? dan poin apa saja saja yang perlu disiapkan dalam menunjang bahwa Desa itu sudah bisa dimekarkan dari Desa Induk. Pemekaran Desa memang tidak dilarang. “tapi tidak dengan sesuka hati”. Pemekaran Desa menurut UU Desa Dalam UU Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, …
Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik …
Mutasi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik …
