Tata Kelola Pemerintahan Desa
Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik …
Krisis Regulasi Di Desa Dari sekian topik diskusi baik di halaman facebook Padepokan Desa, grup facebook GERAKAN DESA MERDEKA, grup WhatsApp GERAKAN DESA MERDEKA 1 dan 2, grup WhatsApp LEMBAGA KAJIAN DESA, grup WhatsApp PADEPOKAN DESA, grup WhatsApp NGAJI DESA, grup WhatsApp AS-BPD-SI, dan grup Telegran GERAKAN DESA MERDEKA, sangat dirasakan kalau para pemangku dan …
Hukuman Bagi Kades Perangkat Desa Anggota BPD Dan Pengurus LKD Yang Terlibat Politik Terhadap larangan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terlibat dalam Pemilu dituangkan dalam beberapa Undang-Undang, antara lain: Larangan bagi Kepala Desa dituangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut: Pasal 29 Kepala …
Hukuman Bagi Kades Perangkat Desa Anggota BPD Dan Pengurus LKD Yang Terlibat Politik Selengkapnya »
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan April Secara rutin pula webset ini selalu menginformasikan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan yang disampaikan pada akhir bulan berkenaan atau pada awal bulan berjalan. hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan Badan Permusyawaratan Desa atas tugas dan tanggungjawabnya. adapun kalender kegiatan Badan Permusyawaratan bulan April antara lain: 1. Monitoring dan …
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan April Selengkapnya »
Kalender kegiatan Pemerintah Desa Bulan April Secara rutin webset ini selalu menginformasikan kegiatan Pemerintah Desa tiap bulan yang disampaikan pada akhir bulan berkenaan atau pada awal bulan berjalan. hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan Pemerintah Desa atas tugas dan tanggungjawabnya. adapun kalender kegiatan Pemerintah Desa bulan April antara lain: 1. Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap 2. …
Kalender kegiatan Pemerintah Desa Bulan April Selengkapnya »
Peta Jalan Pemekaran Desa Alur pemekaran Desa bagaimana cara pengusulannya. Terus apa syarat-syaratnya? dan poin apa saja saja yang perlu disiapkan dalam menunjang bahwa Desa itu sudah bisa dimekarkan dari Desa Induk. Pemekaran Desa memang tidak dilarang. “tapi tidak dengan sesuka hati”. Pemekaran Desa menurut UU Desa Dalam UU Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, …
Inilah Cara Melaporkan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 60/2014”) sebagaimana …
Inilah Cara Melaporkan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Selengkapnya »
Tim Penyusun RPJMDes Dan RKPDes Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu dari bentukan Kades, bukan dari musyawarah. Diumumkan pada saat Mesrenbangdes. 2. Bahwa personal yang berada dalam Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu keberadaannya karena jabatannya …
Reformliasi Jid 2 Adalah Revolusi Desa Sebagaimana telah sering saya paparkan bahwa desa itu pemilik otonomi asli, rakyat desa itu adalah pemilik kedaulatan mutlak desa. Dua hal tersebut harus dipahami oleh semua elemen dalam berdesa yang benar. Terkait dengan otonomi asli desa dan kedaulatan rakyat desa, realita di banyak daerah belum diimplementasikan dengan sepenuhnya. Bahkan …
Legalitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Integralitas implementasi atas Permendagri 18/2018 dan 20/2018 dalam Tata Kelola Keuangan Desa adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa itu bisa dialokasikan anggaran operasional dan atau anggaran lainnya manakala Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut sudah di SK kan keberadaannya oleh Kepala Desa. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka penggunaan anggaran desa sebagaimana yang tercantum …
Aset Dan Inventaris Desa Berbicara Aset dan/atau Inventaris desa seringkali masyarakat desa dihadapkan dengan kondisi dimana aset dan/atau inventaris desa itu sesungguhnya milik siapa, milik aparatur desa apa milik desa. sebab banyak kejadian aset dan/atau inventaris desa itu dikelola, digunakan laksana miliknya sendiri atau kelompok tertentu. Bahkan ada yang dipindahtangankan kepada pihak lain. oleh sebab …
Impeachment Istilah impeachment berasal dari kata “to impeach”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah “removal from office”, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata “impeachment” itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan Charles L. Black, “Strictly speaking, ‘impeachment’ means …
Menyusun Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sebagai Implementatif atas Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, beragam kondisi yang dihadapi di desa di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut antara lain: 1. Nama jabatan dan tupoksi berubah atau berbeda dengan peraturan sebelumnya. 2. Adanya personal dengan jabatan yang tidak cocok dengan kompetensinya. 3. Jamlah personal lebih …
Menyusun Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Selengkapnya »
SK dan MASA JABATAN Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan keberlakuan UU Manakala kita lakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap SK dan MASA JABATAN Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan keberlakuan UU dapat diuraikan sebagai berikut: 1. UU no 5 th 1974 dan UU sebelumnya. a. SK Kades oleh Bupati. b. SK Sekdes oleh Pembantu Bupati. c. SK Prades oleh …
SK dan MASA JABATAN Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan keberlakuan UU Selengkapnya »
Mengangkat Dan/Atau Memberhentikan Prangkat Desa Bukan Hak Kepala Desa Masih saja ada yang gagal paham tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, itu bukan hak Kepala Desa, tapi merupakan kewenangan Kepala Desa. Kepala Desa juga tidak punya hak prerogatif, hanya Presiden yang punya hak prerogatif. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 26 ayat (2) mengatur …
Mengangkat Dan/Atau Memberhentikan Prangkat Desa Bukan Hak Kepala Desa Selengkapnya »
Perangkat Desa Dan Prosesnya Fenomena ganti Kepala Desa ganti Perangkat Desa ternyata merupakan fenomena sebab dan akibat yang beragam. Realitanya peristiwa tersebut tidak semuanya kesalahan Kepala Desa baru, melainkan juga karena kesalahan Perangkat Desa yang ada. Dengan mendasarkan pada Permendagri nomor 83 tahun 2015 dan nomor 67 tahun 2017, proses pengisian kekosongan perangkat desa dan …
Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Mengenai Lembaga Kemasyarakatan di desa, berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018, dan nomor 44 tahun 2016, serta Perraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 ada beberapa hal penting yang harus dipahami, karena ada perbedaan dengan peraturan sebelumnya yang mengatur tentang itu. Hal- hal yang berlaku sekarang antara lain: Macam-macamnya: 1. Lembaga …
Posisi Ganda Kepala Desa Dan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-undang 6/2014, PP 43/2014 dengan peraturan perubahannya, Permendagri 82/2015 dengan peraturan perubahannya, Permendagri 83/2015 dengan peraturan perubahannya, dan Permendagri 84/2015. A. Yang tidak boleh jabatannya oleh Kepala Desa dimensi hukum adalah menjadi Perangkat desa (Sekdes, Kaur, Kasi, Kasun). Kecuali harus mengundurkan diri dulu dari jabatannya. B. Yang …
Posisi Ganda Anggota BPD Posisi ganda anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa tidak semuanya dilarang, ada posisi ganda yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: A. Berdasarkan Permendagri 110/2016 yang tidak boleh mendaftar BPD dimensi hukum antara lain: 1. Kades. 2. Prgkt desa (Sekdes, Kaur, Kasi, Kasun). 3. …
Jabatan Ganda Dalam Pemerintahan Desa Berbagai pertanyaan masih saja bermunculan setiap hari dari hampir semua wilayah di Indonesia, antara lain: 1.Bolehkah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota BPD menjadi pengurus, anggota, atau simpatisan parpol? 2.Bolehkah Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus LPM, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengurus Posyandu, Ketua RT atau Ketua RW …
Kades Dapat Diusulkan Pemberhentian Oleh BPD Dalam Permendagri nomor 46 tahun 2016, pasal 3, ayat (1) berbunyi: “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.” Kemudian dalam Permendagri nomor 66 tahun 2017, pasal 8, ayat (2), menjelaskan …
SK Perangkat Desa Tragis memang, baru saja dapat kabar lagi dari salah satu daerah, bahwa atas petunjuk oknum kepala dinas kabupaten nya, kalau SK Penetapan Perangkat Desa dalam rangka penyesuaian dengan Permendagri 84/2016 itu SK nya kolektif. Mungkin tulisan saya yang lalu ini bisa mencerahkan kita semua lagi. SK PERSONAL DAN SK KOLEKTIF Mohon dipahami, …
Fakta Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bahwa fakta yang termonitor Tetang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. BPD sekedar dilantik. 2. BPD dibimtek abal-abal. 3. BPD dianggarkan insentif yang rendah. 4. BPD dipaksa tanda tangan dokumen yang tanpa dimusyawarahkan. 5. BPD dikambing hitamkan oleh Pemdes ketika menolak …
Fakta Tentang Kepala Desa Bahwa fakta yang termonitor Tetang Kades dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Kades mencalonkan diri dengan ijazah Paket. 2. Kades berijazah palsu 3. Kades hasil pilkades yang money politic. 4. Kades hasil pilkades yang mistis (ada keterlibatan dukun). 5. Kades dibimtek abal-abal. 6. Kades dikasih Siltap …
Fakta Tentang Perangkat Desa Bahwa fakta yang termonitor Tetang Perangkat Desa dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Perangkat Desa asal ditunjuk Kades 2. Perangkat Desa tidak ber SK 3. Perangkat Desa tidak dilantik 4. Perangkat Desa dilantik abal-abal (tidak diberi SK) 5. Perangkat Desa hasil proses test abal-abal (formalitas) 6. …
Rencana Kerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan legeslasi di desa, BPD itu harus punya Rencana Kerja yang terdiri atas Rencana Kerja Periode (6 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan, dan setidaknya meliputi: 1. Rencana Kerja Penyelenggaraan Administrasi; Rencana Kerja dalam penyelenggaraan administrasi BPD ini dilakukan oleh Staf BPD atas arahan Sekretaris …
Desa Manipulatif Masih ingat dengan “Desa Fiktif” atau “Desa Siluman”? Ya pada tahun 2017, sebelum rame dibincangkan tahun 2019, saya sudah dapat kabar tentang Desa Fiktif atau Desa Siluman itu dari beberapa daerah. Sekarang saya dapat kabar lagi tentang kategori sebuah Desa baru yang saya menyebutnya “Desa Manipulatif” yaitu desa yang menurut data validnya dan …
Perbandingan Membangun Desa Dengan Desa Membangun Tidak jarang para pemangku desa sampai saat ini belum bahkan tidak memahami bahwa pembangunan desa di era berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 coraknya sudah berbeda sama sekali dengan di era Undang Undang sebelumnya. seiring dengan diberlakukannya azas Rekognisi dan Subsidiaritas bagi desa, maka kedua azas tersebut dalam …
Perbandingan Membangun Desa Dengan Desa Membangun Selengkapnya »
Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desetralisasi Negara Indonesia adalah negara yang dengan segenap kebhinnekaannya secara konsesus memilih sebagai negara demokrasi dengan sistem ketatanegaraan desenteralisasi. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 melengkapkan sistem tata pemerintahan Indonesia menjadi 4 (empat) strata, yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan atau Pemerintahan Kota, serta Pemerintahan Desa. Artinya, pemerintahan ditingkat …
Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desetralisasi Selengkapnya »
Regulasi yang Harus Diterbitkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Yang perlu disiapkan oleh Pemerintahan Desa baik berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah : 1. Peraturan Desa tentang RKPDes (Pasal 34 ayat 3 poin c). 2. Peraturan Desa tentang APBDes yang disahkan selambat-lambatnya 31 Desember (Pasal 38 ayat …
