Tata Kelola Regulasi Desa

MASA JABATAN DAN BATAS PERIODE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 […]

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI JUMLAH CALON TIDAK MENCUKUPI BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 34A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan persyaratan

KEWAJIBAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan

KEWAJIBAN PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

HAK-HAK KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan

KEWENANGAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan

TUGAS POKOK KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

HAK DESA DALAM KONTEKS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 5A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

TUJUAN PENGATURAN DESA MENURUT PASAL 4 UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan

PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan prinsip dasar penyelenggaraan

MENANG BANDING ADMINISTRASI, DIREKTUR PENYELIDIKAN KPK BALIK KE GEDUNG MERAH PUTIH Oleh : Mubassirin* Kembalinya Brigjen Pol Endar Priantoro ke Komisi Pemberantasan Korupsi setelah diberhentikan dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK

KETIDAKHADIRAN POLWAN DAN DISKRESI DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA RIHANA RIHANI Oleh : Mubassirin* Penerapan diskresi Kepolisian dalam penangkapan si kembar Rihana Rihani menurut Direskrimum Polda Metro Jaya didasari asas keperluan dan

BIMTEK TATA KELOLA REGULASI DESA PusBimtek PALIRA Kembali Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) dalam rangka memenuhi target minimal Satu Kabupaten/Kota Satu Tutor Palira, maka kali ini melanjutkan

DASAR PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERDES Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ada dua macam proses melahirkan Peraturan Desa, yaitu: 1. Atas usulan Kepala Desa. 2. Atas usulan

Ragam Bahasa Peraturan Di Desa Memilih dan menyusun bahasa dalan diskripsi peraturan di desa adalah unsur verbal yang sangat penting, agar dalam peraturan tersebut diperoleh bahasan yang baku, artinya tidak

JEJAK PEMERINTAHAN DESA BERPIJAK Oleh: Tata Setiawan Nataatmadja, SE Berbicara Pasal 18 UUD 1945 berikut amandemennya, sampailah pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 6

Regulasi apa saja yang seharusnya dimiliki Desa Oleh: Bambang Willianto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, angka 1: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

PPID DAERAH KIP DAERAH DAN PPID DESA Sejak diterbitkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tertanggal 30 April 2008, lalu ditindaklanjuti dengan terbit Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 yang

ALUR REGULASI MENDIRIKAN PASAR DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 dan Permendesa Nomor 4 tahun 2015, untuk mendirikan Pasar Desa itu dapat tempuh dua alternatif yang secara regulatif dapat

Pungutan Desa (telaah atas konten berita Media……….. yang berjudul “Mahalnya Pungutan Ristribusi Penjualan Tanah di Desa ………… Dikeluhkan Warga.”) Membaca konten berita onlina dari Media………… dengan judul “Mahalnya Pungutan Ristribusi

PERANGKAT DESA DALAM PEMILU Masih saja terjadi, ada Perangkat Desa yang daftar PPS, PLS, PPK, dan PANWASCAM. Apakah mereka itu benar gak paham atau memang sengaja memanfaatkan keadaan? Bahwa dalam

POKOK-POKOK TENTANG PERATURAN DI DESA Peraturan Desa diatur dalam Bab VII Pasal 69 dan 70 UU No. 6/2014 tentang Desa. Di Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan Desa terdiri

BPD YANG CACAT HUKUM Apabila BPD desa anda tidak dari hasil pilihan rakyat, maka anda berhak menuntut diadakan pembentukan ulang. Bila terbukti adanya BPD yang bukan hasil pilihan rakyat, maka

PENYEROBOTAN TANAH SECARA TIDAK SAH DALAM PRESPEKTIF PIDANA Latar belakang Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak

ARTI PENGGELAPAN Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan