Tata Kelola Regulasi Desa
ARTI PENGGELAPAN Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan […]
DEFINISI CACAT HUKUM Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Contohnya, adalah saat pemilihan pimpinan KPK
Definisi Cacat Hukum Read More »
ARTI PENYALAGUNAAN WEWENANG Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kita simak bunyi Pasal 3Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah
Arti Penyalahgunaan Wewenang Read More »
CARA MELAPORKAN KORUPSI DI DESA Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus
Cara Melaporkan Korupsi Di Desa Read More »
IMPEACHMENT atau PEMAHZULAN Istilah impeachment berasal dari kata “to impeach”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah “removal from office”, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain,
Impeachment Atau Pemahzulan Read More »
PENDATAAN SDGs DESA VARIAN BARU TUMPANG TINDIH DATA SISTIM INFORMASI DESA Pemutakhiran IDM 2021 berbasis SDGs Desa dimana aktivitas pendataannya mengklaim sebagai upaya pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi,
Pendataan SDGs Desa Varian Baru Tumpang Tindih Data Sistem Informasi Desa Read More »
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA BANYAK GAGAL PAHAM TENTANG DESA Kondisi yang semakin menuju Desa Gagal sekarang ini, salah satunya juga akibat dari gagal pahamnya Pemerintah Kabupaten / Kota dalam memahami
Pemkab / Pemkot Banyak Gagal Paham Tentang Desa Read More »
KEMENTERIAN DESA PDTT MERAMPAS KEWENANGAN KEMENDAGRI Karut-marutnya tata kelola desa sekarang ini, salah satunya adalah akibat dari gagal pahamnya Kemendes kedudukan, tugas, dan fungsinya terhadap desa sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kementerian Desa PDTT Merampas Kewenangan Kemendagri Read More »
Peraturan Desa Evaluatif Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 14, diuraikan bahwa Rancangan Peraturan Desa yang harus dievaluasi lebih dulu oleh Bupati sebelum ditetapkan meliputi: 1. Raperdes tentang APBDes,
Peraturan Desa Evaluatif Read More »
Desa Lebih Tua Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI lahir pada 17 Agustus 1945, jauh sebelum itu desa-desa di wilayah NKRI itu sudah ada dan sudah punya pemerintahan yang terbentuk
Desa Lebih Tua Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia Read More »
Desa Adalah Otonomi Tingkat-3 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 telah mengatur letakkan desa dengan sistem pemerintahannya berbanding lurus dengan pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini dapat kita lihat uraian berikut: Kedudukan. Kabupaten/Kota
Desa Adalah Otonomi Tingkat-3 Read More »
Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desentralisasi Negara Indonesia adalah negara yang dengan segenap kebhinnekaannya secara konsesus memilih sebagai negara demokrasi dengan sistem ketatanegaraan desenteralisasi. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 melengkapkan
Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desentralisasi Read More »
Penyusunan Peraturan Di Desa Berdasarkan Permendagri 111/2014 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu: 1. Peraturan Desa (Perdes) yaitu Peraturan Desa
Penyusunan Peraturan Di Desa Berdasarkan Permendagri 111/2014 Read More »
Ijin Cuti Mencalonkan Kepala Desa Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 5 orang yang apabila mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mendapatkan ijin cuti, yaitu: 1. Anggota TNI 2. Anggota POLRI
Ijin Cuti Mencalonkan Kepala Desa Read More »
Netralitas Panitia Pilkades Dalam peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri tidak ada yang secara eksplisit mengatur bagaimana yang berkaitan dengan netralitas panitia.
Netralitas Panitia Pilkades Read More »
Demokrasi Sebagai Sistem Di Desa Demokrasi sebagai sistem politik di desa merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentutkan atas dasar musyawarah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Demokrasi Sebagai Sistem Di Desa Read More »
Antara Desa Nusantara Dengan Rimba Nusantara Dalam sekian topik diskusi baik di media sosial maupun secara tatapo muka yang selama ini kita ikuti, sangat dirasakan kalau para pemangku dan aparatur
Antara Desa Nusantara Dengan Rimba Nusantara Read More »
Desa Purba Desa lahir setelah zaman nomaden, dimana populasi manusia mulai menyadari perlunya hidup berkomunitas dan menetap di suatu area yang kemudian kita kenal dengan sebutan pemukiman, kampung, dukuh, dusun,
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Piranti Legalisasi “Perampok” Uang Rakyat Desa Pada tanggal 9 Januari 2021 yang lalu, saya telah membuat tulisan yang sangat singkat tentang spirit Peraturan Menteri Dalam
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Piranti Legalisasi “Perampok” Uang Rakyat Desa Read More »
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI Peraturan di desa itu memiliki sifat berkekuatan hukum yang mengikat. Bahkan bisa jadi tujuan dalam proses peradilan. kedudukan seperti ini adalah atas
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI Read More »
Kedudukan Hukum LPJ Dan LPPDes Dalam tulisan saya berjudul “PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN KEUANGAN” bahwa penyebutan secara tertulis “LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)” dan “LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)” berdasarkan era keberlakuannya itu
Kedudukan Hukum LPJ Dan LPPDes Read More »
Alur Regulasi Kerjasama Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 tahun 2017, untuk membuat atau melakukan kerjasama desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa 2.
Alur Regulasi Kerjasama Desa Read More »
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 4) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 4) Read More »
Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota Baik berdasarkan Permendagri 114/2014 maupun Permendes 17/2019, salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa
Biaya Pilkades Dan Pilkades PAW Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, biaya Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu diatur sebagai berikut: 6. Ketentuan Pasal 48 diubah,
Biaya Pilkades Dan Pilkades PAW Read More »
Bagaimana Cara Melaporkan Korupsi Di Desa Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara
Bagaimana Cara Melaporkan Korupsi Di Desa Read More »
Pedoman Yang Terabaikan Dalam Permendagri 20/2018 substansinya memberi pedoman tentang: – Apa obyeknya. – Dimana lokasinya – Berapa volumenya. – Berapa anggarannya. – Dari mana anggarannya. – Siapa pelaksananya. Yang
Pedoman Yang Terabaikan Read More »
Masa Jabatan Kepala Desa Sebagamana pada tulisan saya yang lain tentang macam-macam Kepala Desa, saya mengkategorikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 1. Kepala Desa. (KADES) 2. Pelaksana Tugas Kepala Desa.
Masa Jabatan Kepala Desa Read More »
LPJ Dan LKPJ Itu Sebuatan Kadaluwarsa Permendagri no 114 th 2014. Pada lampiran terdapat format sistematika penyusunan RPJMDes, RKPDes, LPPDes dan LKPPDes yang harus dijadikan pedoman. Permendagri no 20 th
LPJ Dan LKPJ Itu Sebuatan Kadaluwarsa Read More »
Tantangan Jelang Saat Dan Usai Pilkades Pencermatan saya, pada perhelatan pilkades sampai saat ini, ada beberapa hal yg menjadi tantangan bagi BPD dan masyarakat desa, baik menjelang, saat, dan usai
Tantangan Jelang Saat Dan Usai Pilkades Read More »
