Tata Kelola Regulasi Desa

DEFINISI CACAT HUKUM Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Contohnya, adalah saat pemilihan pimpinan KPK […]

ARTI PENYALAGUNAAN WEWENANG Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kita simak bunyi Pasal 3Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah

CARA MELAPORKAN KORUPSI DI DESA Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus

Peraturan Desa Evaluatif Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 14, diuraikan bahwa Rancangan Peraturan Desa yang harus dievaluasi lebih dulu oleh Bupati sebelum ditetapkan meliputi: 1. Raperdes tentang APBDes,

Penyusunan Peraturan Di Desa Berdasarkan Permendagri 111/2014 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu: 1. Peraturan Desa (Perdes) yaitu Peraturan Desa

Antara Desa Nusantara Dengan Rimba Nusantara Dalam sekian topik diskusi baik di media sosial maupun secara tatapo muka yang selama ini kita ikuti, sangat dirasakan kalau para pemangku dan aparatur

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Piranti Legalisasi “Perampok” Uang Rakyat Desa Pada tanggal 9 Januari 2021 yang lalu, saya telah membuat tulisan yang sangat singkat tentang spirit Peraturan Menteri Dalam

Kedudukan Hukum LPJ Dan LPPDes Dalam tulisan saya berjudul “PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN KEUANGAN” bahwa penyebutan secara tertulis “LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)” dan “LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)” berdasarkan era keberlakuannya itu

Alur Regulasi Kerjasama Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 tahun 2017, untuk membuat atau melakukan kerjasama desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa 2.

Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 4) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan

Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota Baik berdasarkan Permendagri 114/2014 maupun Permendes 17/2019, salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa

Biaya Pilkades Dan Pilkades PAW Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, biaya Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu diatur sebagai berikut: 6. Ketentuan Pasal 48 diubah,

Bagaimana Cara Melaporkan Korupsi Di Desa Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara

Pedoman Yang Terabaikan Dalam Permendagri 20/2018 substansinya memberi pedoman tentang: – Apa obyeknya. – Dimana lokasinya – Berapa volumenya. – Berapa anggarannya. – Dari mana anggarannya. – Siapa pelaksananya. Yang

Masa Jabatan Kepala Desa Sebagamana pada tulisan saya yang lain tentang macam-macam Kepala Desa, saya mengkategorikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 1. Kepala Desa. (KADES) 2. Pelaksana Tugas Kepala Desa.

LPJ Dan LKPJ Itu Sebuatan Kadaluwarsa Permendagri no 114 th 2014. Pada lampiran terdapat format sistematika penyusunan RPJMDes, RKPDes, LPPDes dan LKPPDes yang harus dijadikan pedoman. Permendagri no 20 th

Tantangan Jelang Saat Dan Usai Pilkades Pencermatan saya, pada perhelatan pilkades sampai saat ini, ada beberapa hal yg menjadi tantangan bagi BPD dan masyarakat desa, baik menjelang, saat, dan usai

SDGs Desa Harapan, Tantangan, atau Utopia? Sesungguhnya SDGs Desa itu sangat mudah dijalankan, dengan catatan: a. Desa dalam kondisi normal menjalankan peraturan yang berlaku. b. Pemdes, LKD, Badan Desa, Petugas