IPPDES Dan IPRP-APBDES Barang Langka Bagi Rakyat
IPPDES DAN IPRP-APBDES BARANG LANGKA BAGI RAKYAT “Ketika Pemerintah Desa Abai Terhadap Rakyat, Maka Rakyat Menjadi Apatis Terhadap Pemerintah Desa” […]
Evaluasi LKPPDes Dan LKPRP-APBDes Oleh BPD Terhadap Kinerja KADES
EVALUASI LKPPDES DAN LKPRP-APBDES OLEH BPD TERHADAP KINERJA KADES Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 pada pasal
Calon Kades Petahana Bisa Ditolak Pendaftarannya
CALON KADES PETAHANA BISA DITOLAK PENDAFTARANNYA Tulisan-tulisan berikut adalah jalan-jalan menuju penolakan pendaftaran Calon Kepala Desa Petahana: 1 TAHAPAN PERSIAPAN
Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad Negara untuk mendorong keleluasaan Desa,
Tambahan Tunjangan Dari Tanah Bengkok
TAMBAHAN TUNJANGAN DARI TANAH BENGKOK Dengan diterapkannya PP 11/2019, Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kasun mendapatkan Siltap setara golongan II.
Pendirian Organisasi Kemasyarakatan
PENDIRIAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan (“Ormas”) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
Apa Siapa Dan Bagaimana Apbdes
APA SIAPA DAN BAGAIMANA APBDes Oleh Tata Setiawan, SE Berbicara tentang APBDes, terlebih dahulu harus bicara tentang Visi dan Misi,
Posisi Bpd Dalam Kegiatan Dan Anggaran Desa
POSISI BPD DALAM KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA Terdapat 3 posisi penting bagi BPD dalam kerangka penyelenggaraan p3merintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
Waspadai Modus Perdes Apbdes
WASPADAI MODUS PERDES APBDES Banyak informasi dari berbagai daerah terkait dengan cara Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan Perdes tentang
Sk Perangkat Desa Kolektif Akibat Dari Gagal Paham Dan Arogansi
SK PERANGKAT DESA KOLEKTIF AKIBAT DARI GAGAL PAHAM DAN AROGANSI Masih saja ada yang ngotot SK perangkat itu kolektif. Tidak