Dasar Penetapan Dan Pengundangan Perdes
DASAR PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERDES Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ada dua macam proses melahirkan Peraturan […]
DASAR PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERDES Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ada dua macam proses melahirkan Peraturan […]
TUGAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Oleh: Ateng Jaelani Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan
TUGAS KECAMATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Oleh: Ateng Jaelani Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai
TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Oleh: Ateng Jaelani Pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk
MENYEBARLUASKAN PERDES Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 13, ayat (1) dan (2) disebutkan: (1) Penyebarluasan
TESTIMONI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA Oleh : Tata Setiawan Nataatmadja, SE Para Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Penduduk Desa yang terpilih mendapat
MACAM-MACAM MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan Musyawarah Desa sesuangguhnya secara ekplisit tidak banyak regulasi yang mengaturnya, tetapi yang lebih banyak adalah
DESA DALAM IMPLEMENTATIF Alhamdulillah, patut kita bersyukur, bahwa kehadiran kita di sini, bukan karena keterbatasan pengetahuan, bukan pula hanya ingin
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA Masih merujuk kepada UU KIP, sejumlah langkah dimuatkan pula dalam PerKI Nomor 1 Tahun 2018
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT Pemerintah Desa harus melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik karena Pemerintah Desa