BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK KADES, SEKDES, BPD, KAUR, KASI, KASUN/KADUS, LKD, KADER, DAN PETUGAS DESA SELURUH INDONESIA SECARA VIRTUAL […]
SILTAP KADES DAN PERADES Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 diuraikan: 1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai
PEMERINTAHAN DESA BUKAN BAGIAN PEMERINTAHAN KEBUPATEN Desa dalam konteks Indonesia memiliki bagian penting dan strategis, desa tidak hanya dilihat dari
BPD SEBAGAI PEMERAN UTAMA DALAM PROSES PEMBUATAN PERDES Uraiannya sbb: 1. Rancangan Perdes itu bisa diusulkan dari BPD dan atau
ALUR REGULASI MENDIRIKAN PASAR DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 dan Permendesa Nomor 4 tahun 2015, untuk mendirikan Pasar
Pungutan Desa (telaah atas konten berita Media……….. yang berjudul “Mahalnya Pungutan Ristribusi Penjualan Tanah di Desa ………… Dikeluhkan Warga.”) Membaca
KLASIFIKASI DESA BERDASARKAN IDM Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa Indeks Desa Membangun itu
KLASIFIKASI DESA BERDASARKAN PRODESKEL Berdasarka Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan susunan organisasi pemerintah desa
PRINSIP DALAM PERENCANAAN DESA Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa harus melaksanakan sistem perencanaan pembangunan secara
ASET DESA BERDASARKAN UU 6-2014 Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur tentang Aset Desa sebagaimana diuraikan pada pasal-pasal
