SOLUSI UNTUK MENGATASI KECURANGAN DALAM PENGISIAN ATAU PEMILIHAN ANGGOTA BPD
SOLUSI UNTUK MENGATASI KECURANGAN DALAM PENGISIAN ATAU PEMILIHAN ANGGOTA BPD Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah […]
KECURANGAN DALAM PENGISIAN/PEMILIHAN ANGGOTA BPD
KECURANGAN DALAM PENGISIAN/PEMILIHAN ANGGOTA BPD Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga penting dalam struktur pemerintahan
SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penjaringan dan penyaringan perangkat desa merupakan
KECURANGAN DALAM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
KECURANGAN DALAM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penjaringan dan penyaringan perangkat desa merupakan tahapan krusial
SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu pilar
KECURANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECURANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pilkades adalah fondasi demokrasi lokal yang menentukan arah tata kelola
DISTINGSI REGISTRASI PENOMORAN LEMBARAN DESA VS BERITA DESA
DISTINGSI REGISTRASI PENOMORAN LEMBARAN DESA VS BERITA DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam tata kelola pemerintahan desa, publikasi produk
PENOMORAN LEMBARAN DESA DAN TAMBAHAN LEMBARAN DESA
PENOMORAN LEMBARAN DESA DAN TAMBAHAN LEMBARAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam tata kelola pemerintahan desa, Lembaran Desa dan
DELEGASI PENGATURAN: PERATURAN DAERAH VS PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
DELEGASI PENGATURAN: PERATURAN DAERAH VS PERATURAN BUPATI/WALIKOTA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, hierarki norma hukum harus
KONSISTENSI RUJUKAN DALAM PERATURAN DESA FOKUS PADA DESA, BUKAN DAERAH
KONSISTENSI RUJUKAN DALAM PERATURAN DESA FOKUS PADA DESA, BUKAN DAERAH Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen