PENYIMPANGAN PAJAK/RETRIBUSI DESA YANG TIDAK DISETORKAN KE KAS DESA ATAU KANTOR PAJAK Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pendapatan desa dari pajak dan retribusi adalah pilar pembiayaan layanan publik, infrastruktur, dan […]
PENYIMPANGAN PAJAK/RETRIBUSI DESA YANG TIDAK DISETORKAN KE KAS DESA ATAU KANTOR PAJAK Read More »
MARK UP PEMBAYARAN ALAT TULIS KANTOR DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Alat tulis kantor (ATK) adalah belanja rutin yang tampak kecil, tetapi sering menjadi pintu kebocoran anggaran karena
MARK UP PEMBAYARAN ALAT TULIS KANTOR DALAM APBDES Read More »
MARK UP HONORARIUM PERANGKAT DESA SEBAGAI MODUS KORUPSI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Honorarium perangkat desa adalah komponen pengeluaran rutin dalam APBDes yang berfungsi menjaga keberlangsungan layanan publik di
MARK UP HONORARIUM PERANGKAT DESA SEBAGAI MODUS KORUPSI APBDES Read More »
PERJALANAN DINAS FIKTIF DALAM APBDES DAN PENYALAHGUNAAN PELATIHAN SEBAGAI PELESIRAN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Perjalanan dinas seharusnya menjadi instrumen peningkatan kapasitas aparatur desa, transfer praktik baik, dan koordinasi kebijakan
PERJALANAN DINAS FIKTIF DALAM APBDES DAN PENYALAHGUNAAN PELATIHAN SEBAGAI PELESIRAN Read More »
PUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN DANA DESA OLEH OKNUM PEJABAT KECAMATAN/KABUPATEN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dana Desa (DD) dirancang untuk memperkuat layanan dasar, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, praktik pungutan
PUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN DANA DESA OLEH OKNUM PEJABAT KECAMATAN/KABUPATEN Read More »
BUDAYA EWUH-PAKEWUH SEBAGAI PENGHAMBAT PENGAWASAN APBDES DAN CELAH KORUPSI Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Budaya ewuh-pakewuh—enggan menegur atau mengkritik karena sungkan, hormat berlebihan, atau takut dianggap tidak sopan—adalah realitas sosial
BUDAYA EWUH-PAKEWUH SEBAGAI PENGHAMBAT PENGAWASAN APBDES DAN CELAH KORUPSI Read More »
MODUS KORUPSI APBDES MELALUI “PINJAM SEMENTARA” DANA DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan APBDes adalah tulang punggung tata kelola dan pelayanan publik di desa. Di antara modus
MODUS KORUPSI APBDES MELALUI “PINJAM SEMENTARA” DANA DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Read More »
MODUS KORUPSI APBDES MELALUI PEMBIAYAAN GANDA PROYEK FISIK Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen utama tata kelola pembangunan dan pelayanan publik di tingkat
MODUS KORUPSI APBDES MELALUI PEMBIAYAAN GANDA PROYEK FISIK Read More »
MODUS KORUPSI APBDES MELALUI RAB DI ATAS HARGA PASAR Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan APBDes adalah instrumen strategis yang mengarahkan prioritas, pembiayaan, dan akuntabilitas pembangunan desa. Di balik perannya, terdapat
MODUS KORUPSI APBDES MELALUI RAB DI ATAS HARGA PASAR Read More »
DESA MEMILIKI HAK UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SENDIRI Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kewenangan lokal skala desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsep ini
DESA MEMILIKI HAK UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SENDIRI Read More »
DESA MEMILIKI RUANG OTONOMI Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kewenangan lokal skala desa merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsep ini menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk
DESA MEMILIKI RUANG OTONOMI Read More »
PENGGUNAAN ISTILAH MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT, DAN LEMBAGA ADAT Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Masyarakat adat di Indonesia memiliki kedudukan yang unik dalam sistem sosial, budaya,
ISTILAH MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT, DAN LEMBAGA ADAT Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Masyarakat adat di Indonesia memiliki posisi yang unik dalam struktur sosial dan hukum.
ISTILAH MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT, DAN LEMBAGA ADAT Read More »
BATAS KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENGATUR DAN MENGURUS DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Desa memiliki kedudukan istimewa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan
BATAS KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENGATUR DAN MENGURUS DESA Read More »
ANALISIS KRITIS ATAS REDUKSI DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Desa memiliki kedudukan istimewa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan
ANALISIS KRITIS ATAS REDUKSI DESA Read More »
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TIDAK BERWENANG MEREDUKSI DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Desa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan unik sebagai entitas hukum sekaligus pemerintahan lokal. Desa bukan sekadar unit administratif
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TIDAK BERWENANG MEREDUKSI DESA Read More »
PIHAK KETIGA DAPAT TERLIBAT DALAM PENDAMPINGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 mengatur pedoman umum pendampingan masyarakat desa, termasuk pengaturan tentang peran Pihak Ketiga dalam
PIHAK KETIGA DAPAT TERLIBAT DALAM PENDAMPINGAN DESA Read More »
PIHAK KETIGA DAPAT BEKERJA DI SELURUH WILAYAH NKRI UNTUK MEMBANTU PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 mengatur pedoman umum pendampingan masyarakat desa,
KPMD DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 memberi kerangka formal bagi pendampingan masyarakat desa dan menempatkan KPMD sebagai aktor lokal penting.
KPMD DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT DESA Read More »
KPMD AKTOR LOKAL DI TINGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 mengatur pedoman umum pendampingan masyarakat desa, termasuk pengaturan tentang Kelompok Pendamping Masyarakat Desa (KPMD).
KPMD AKTOR LOKAL DI TINGKAT DESA Read More »
PENDAMPINGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 menetapkan pedoman umum pendampingan masyarakat desa sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas desa dan tata kelola pelaksanaan program
METODE PENDAMPINGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 adalah pedoman umum pendampingan masyarakat desa yang disusun untuk menyelaraskan praktik pendampingan dengan amanat UU Desa dan
METODE PENDAMPINGAN DESA Read More »
CAMAT BERTANGGUNG JAWAB MENGOORDINASIKAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa mengatur kerangka pendampingan yang bertujuan meningkatkan kapasitas
CAMAT BERTANGGUNG JAWAB MENGOORDINASIKAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA Read More »
KECAMATAN MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan daerah, termasuk hubungan fungsional
KECAMATAN MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Read More »
KADES DAN BPD SEBAGAI PENERIMA MANDAT DARI RAKYAT Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Demokrasi di tingkat desa merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan
KADES DAN BPD SEBAGAI PENERIMA MANDAT DARI RAKYAT Read More »
PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Publikasi informasi publik desa merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Peraturan Komisi Informasi Nomor
PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DESA Read More »
KOORDINASI DAN FASILITASI INFORMASI PUBLIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Keterbukaan informasi publik desa tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah desa, tetapi juga pada dukungan struktural dari pemerintah daerah.
KOORDINASI DAN FASILITASI INFORMASI PUBLIK DESA Read More »
SENGKETA INFORMASI PUBLIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Keterbukaan informasi publik desa merupakan hak fundamental masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara
SENGKETA INFORMASI PUBLIK DESA Read More »
KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Keterbukaan informasi publik desa merupakan hak fundamental masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, tidak semua permohonan informasi
KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK DESA Read More »
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik merupakan bagian fundamental dari demokrasi lokal. Di tingkat desa, mekanisme permohonan informasi publik diatur dalam
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DESA Read More »
