Netralitas Panitia Pilkades Dalam peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri tidak ada yang secara eksplisit mengatur bagaimana yang berkaitan dengan netralitas panitia. Tetapi secara implisit kita tetap bisa menjustiskan dua hal yang bisa dipedomani, yaitu: 1. Bahwa azas pilkades adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil …
Sumber Lain Biaya Pilkades Biaya Pilkades telah jelas diatur dalam pasal 48 Permendagri nomor 65 tahun 2017. Yaitu yang bersumber dari APBD Kabupaten dimasukkan APBDes melalui pos anggaran BKPK. Karena anggaran tersebut masuk dalam APBDes, maka tata kelola penganggarannya harus berpedoman pada Permendagri nomor 20 tahun 2018. Terkait dengan rujukan kedua ini, dapat diuraikan sbb: …
Demokrasi Sebagai Sistem Di Desa Demokrasi sebagai sistem politik di desa merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentutkan atas dasar musyawarah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kebersamaan dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Setidaknya 5 (lima) …
Pilkades Demokrasi Abal-abal Adanya calon kades suami isteri, itu menunjukkan demokrasi di desa tersebut abal-abal. Adanya calon kades suami isteri, itu menunjukkan demokrasi di desa tersebut camping dan bopeng. Adanya calon kades “boneka”, itu menunjukkan Pemerintah Desa tersebut gagal urus pendidikan demokrasi. Bila di daerah anda byk calon kades suami dan isteri atau kerabatnya, itu …
Spirit Kemandirian Desa Melawan Imposisi dan Mutilasi Manakala ditelaah secara mendalam, semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU 6/2014 atau UU Desa adalah semangat dan prespektif satu desa, satu rencana dan satu anggaran. Semangat ini sejalan dengan prinsip kewenangan asal usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas) diatur dan diurus sendiri oleh desa. …
Spirit Kemandirian Desa Melawan Imposisi dan Mutilasi Selengkapnya »
Aset Desa Berdasarkan UU 6/2014 Dan Permendagri 1/2016 Aset Desa Berdasarkan UU 6-2014 Pasal 76 (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. (2) Aset lainnya …
Aset Desa Berdasarkan UU 6/2014 Dan Permendagri 1/2016 Selengkapnya »
Hak Prerogatif Kepala Desa Sebuah Pemahaman Sesat Dan Menyesatkan Tentang Hak Prerogatif ini sering kali jadi perdebatan dala Pemerintahan Desa, bahkan ada yang memahami dan memahamkan serta mengimplementasikan secara sesat dalam praktik pemerintahan desa. Sekarang mari disimak uraian di bawah ini. Dalam mata pelajaran PPKN Kelas X SMA/MA terdapat Pokok Bahasan (Kategori) Hak Presiden, Sub …
Hak Prerogatif Kepala Desa Sebuah Pemahaman Sesat Dan Menyesatkan Selengkapnya »
Tata Kelola Biaya Pilkades (Berdasarkan Permendagri 20/2018) Sebagai generalisasinya, ada beberapa hal yang harus dipedomani dalam menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pilkades dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, diantaranya: 1. Bahwa biaya pilkades itu sumber anggarannya dari APBD yang dimasukkan ke APBDes melalui pos anggaran BKPK (Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten). …
Tata Kelola Biaya Pilkades (Berdasarkan Permendagri 20/2018) Selengkapnya »
Antara Desa Nusantara Dengan Rimba Nusantara Dalam sekian topik diskusi baik di media sosial maupun secara tatapo muka yang selama ini kita ikuti, sangat dirasakan kalau para pemangku dan aparatur desa serta para pembina desa di Indonesia sampai sekarang ini mayoritas masih belum banyak pengetahuan dan keterampilannya dalam menyusun atau membuat produk hukum di desa. …
Desa Purba Desa lahir setelah zaman nomaden, dimana populasi manusia mulai menyadari perlunya hidup berkomunitas dan menetap di suatu area yang kemudian kita kenal dengan sebutan pemukiman, kampung, dukuh, dusun, desa dan/atau sebutan lainnya. Populasi manusia ini kemudian memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Melanjutkan keturunan, membangun sistem kehidupan bersama melalui konvensi-konvensi dan simbol-simbol yang …
Desa Rimba Masih saja ada desa yang kadesnya sudah dilantik lebih dari 3 bulan bahkan ada yang lebih dari 1 tahun namun belum buat RPJMDes. Desa seperti ini laksana rimba. Sesungguhnya bila lebih dari 3 bulan setelah dilantik, kades tidak menetapkan RPJMDes, kades tersebut bisa diusulkan pemberhentian oleh rakyat melalui BPD kepada Bupati melalui Camat. …
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019 sebagaimana telah diubah sebagian dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2019 dijelaskan bahwa perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu menjadi kewenangan Desa atau Kelurahan dimana mekanismenya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pendaftaran (mendaftar dan/atau didaftar) bagi keluarga miskin yang belum …
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Selengkapnya »
Cara Cek Data SID Kemendesa Sistem Informasi Desa (SID) berisi informasi data lengkap tentang desa. /Tangkap layar halaman SID / Anda sebagai warga negara mempunyai hak untuk mengetahui dana desa yang sudah disalurkan melalui pemerintah desa. Anggaran dari pemerintah pusat tersebut dapat dipastikan tersimpan di dalam kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun apakah …
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Upaya Melenyapkan Pancasila Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diundangkan pada 31 Maret 2021, menandai bahwa Pemerintah telah menghapus Pancasila sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib di seluruh jenjang pendidikan di NKRI. Keputusan Pemerintah ini mengingatkan kembali pada kita terhadap UU No. 20 …
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Upaya Melenyapkan Pancasila Selengkapnya »
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Piranti Legalisasi “Perampok” Uang Rakyat Desa Pada tanggal 9 Januari 2021 yang lalu, saya telah membuat tulisan yang sangat singkat tentang spirit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 yang sangat naif bagi rezim di NKRI ini mulai dari pusat sampai ke desa begitu semangatnya secara berjamaah hendak “menggarong” …
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Piranti Legalisasi “Perampok” Uang Rakyat Desa Selengkapnya »
Tahapan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri 112/2014, 65/2017, dan 72/2020, secara umum tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak itu dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pembentukan Panitia Pemilihan: a. Tim Pokja Kabupaten b. Tim Pokja Kecamatan c. Panitia Pemilihan Desa oleh BPD. 2. Pembekalan teknis bagi panitia pemilihan oleh DPMD. 3. Panitia pemilihan menyusun tata tertib, jadwal …
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI Peraturan di desa itu memiliki sifat berkekuatan hukum yang mengikat. Bahkan bisa jadi tujuan dalam proses peradilan. kedudukan seperti ini adalah atas dasar dari ketentuan Pasal 8 UU 12 Tahun 2011 yang menyebutkan: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan …
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI Selengkapnya »
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diuraikan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban. Sedangkan dalam Pasal 30 diuraikan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas yang pencatatan transaksinya dilakukan pada …
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Selengkapnya »
Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diuraikan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban. Sedangkan dalam Pasal 30 diuraikan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas yang pencatatan transaksinya dilakukan pada …
Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Selengkapnya »
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diuraikan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban. Sedangkan dalam Pasal 30 diuraikan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas yang pencatatan transaksinya dilakukan pada …
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Selengkapnya »
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diuraikan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; dan pertanggungjawaban. Sedangkan dalam Pasal 30 diuraikan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas yang pencatatan transaksinya dilakukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan …
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Selengkapnya »
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diuraikan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban. Sedangkan dalam Pasal 30 diuraikan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas yang pencatatan transaksinya dilakukan pada …
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Selengkapnya »
