BPD Harus Berani Berkata Tidak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Nomor 114 Tahun 2014, Nomor 20 Tahun 2018, Permendesa Nomot 17 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, maka BPD harus berkata “tidak” atau menolak apabila: 1. Tidak dilibatkan …
Substansi Laporan Dan Informasi Dari Kepala Desa Sesungguhnya substansi laporan dan/atau informasi yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa dapat diuraikan sebagai berikut: 1. LPPDes dan LPRP-APBDes mulai untuk tahun anggaran 2019 dibuat dalam satu Perdes. Begitu juga dengan LKPPDes, LKPRP-APBDes dan IPPDes, IPRP-APBDes. 2. Dasar hukum LPPDes, LPRP-APBDes, LKPPDes, LKPRP-APBDes, IPPDes, IPRP-APBDes adalah Permendagri 46/2016, 114/2014, …
Substansi Laporan Dan Informasi Dari Kepala Desa Selengkapnya »
Ringkasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Manakala membaca Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dapat diambil ringkasan substansial sbb: 1.Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul / hak tradisional yang di akui dan di hormati …
Staf Perangkat Desa Berkaitan dengan Staf Perangkat Desa, ada baiknya dicermati rujukan aturannya, yaitu yang terdapat pada Permendagri Nomor 83 tahun 2015, yang mana pada pasal 8, ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut: “(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa. (2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala …
Pengertian Desa Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Desa mendefinisikan demikian: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui …
Pedoman PPID Desa PPID Desa ( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa ) Dan Otonomi Desa (adalah kewenangan yang diberikan kepada desa secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri) PPID Desa itu dasarnya adalah UU 6/2014, UU 14/2008, PP 43/2014, Permendagri 2/2017, dan PerKI 1/2018. Jangan dipaksakan dengan UU 14/2008, PP 61/2010, …
Peta Jalan Pemekaran Desa Alur pemekaran Desa bagaimana cara pengusulannya. Terus apa syarat-syaratnya? dan poin apa saja saja yang perlu disiapkan dalam menunjang bahwa Desa itu sudah bisa dimekarkan dari Desa Induk. Pemekaran Desa memang tidak dilarang. “tapi tidak dengan sesuka hati”. Pemekaran Desa menurut UU Desa Dalam UU Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, …
Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik …
Mutasi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik …
Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik …
Krisis Regulasi Di Desa Dari sekian topik diskusi baik di halaman facebook Padepokan Desa, grup facebook GERAKAN DESA MERDEKA, grup WhatsApp GERAKAN DESA MERDEKA 1 dan 2, grup WhatsApp LEMBAGA KAJIAN DESA, grup WhatsApp PADEPOKAN DESA, grup WhatsApp NGAJI DESA, grup WhatsApp AS-BPD-SI, dan grup Telegran GERAKAN DESA MERDEKA, sangat dirasakan kalau para pemangku dan …
Hukuman Bagi Kades Perangkat Desa Anggota BPD Dan Pengurus LKD Yang Terlibat Politik Terhadap larangan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terlibat dalam Pemilu dituangkan dalam beberapa Undang-Undang, antara lain: Larangan bagi Kepala Desa dituangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut: Pasal 29 Kepala …
Hukuman Bagi Kades Perangkat Desa Anggota BPD Dan Pengurus LKD Yang Terlibat Politik Selengkapnya »
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan April Secara rutin pula webset ini selalu menginformasikan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan yang disampaikan pada akhir bulan berkenaan atau pada awal bulan berjalan. hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan Badan Permusyawaratan Desa atas tugas dan tanggungjawabnya. adapun kalender kegiatan Badan Permusyawaratan bulan April antara lain: 1. Monitoring dan …
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan April Selengkapnya »
Kalender kegiatan Pemerintah Desa Bulan April Secara rutin webset ini selalu menginformasikan kegiatan Pemerintah Desa tiap bulan yang disampaikan pada akhir bulan berkenaan atau pada awal bulan berjalan. hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan Pemerintah Desa atas tugas dan tanggungjawabnya. adapun kalender kegiatan Pemerintah Desa bulan April antara lain: 1. Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap 2. …
Kalender kegiatan Pemerintah Desa Bulan April Selengkapnya »
Macam Macam Buku Register BPD Salah satu yang bisa menjadi indikator BPD itu berfungsi dan bekerja sebagaimana tupoksinya adalah terselenggaranya administrasi BPD. Diakui atau tidak, realita di lapangan masih banyak BPD yang belum berfungsi dan belum bekerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan seluruh Peraturan …
Macam Macam Buku Register Pemerintah Desa Berbicara buku administrasi desa atau yang lazim disebut buku regester desa tidak bisa cukup berpedoman pada Permendagri nomor 47 tahun 2016, tetapi harus pula peraturan yang lain yang relevan dan dibutuhkan serta kreativitas berdasarkan kearifan lokal desa. Di bawah ini daftar buku Regester Desa yang dibagi berdasarkan tugas pokok …
Peta Jalan Pemekaran Desa Alur pemekaran Desa bagaimana cara pengusulannya. Terus apa syarat-syaratnya? dan poin apa saja saja yang perlu disiapkan dalam menunjang bahwa Desa itu sudah bisa dimekarkan dari Desa Induk. Pemekaran Desa memang tidak dilarang. “tapi tidak dengan sesuka hati”. Pemekaran Desa menurut UU Desa Dalam UU Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, …
Inilah Cara Melaporkan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 60/2014”) sebagaimana …
Inilah Cara Melaporkan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Selengkapnya »
Tim Penyusun RPJMDes Dan RKPDes Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu dari bentukan Kades, bukan dari musyawarah. Diumumkan pada saat Mesrenbangdes. 2. Bahwa personal yang berada dalam Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu keberadaannya karena jabatannya …
Reformliasi Jid 2 Adalah Revolusi Desa Sebagaimana telah sering saya paparkan bahwa desa itu pemilik otonomi asli, rakyat desa itu adalah pemilik kedaulatan mutlak desa. Dua hal tersebut harus dipahami oleh semua elemen dalam berdesa yang benar. Terkait dengan otonomi asli desa dan kedaulatan rakyat desa, realita di banyak daerah belum diimplementasikan dengan sepenuhnya. Bahkan …
Legalitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Integralitas implementasi atas Permendagri 18/2018 dan 20/2018 dalam Tata Kelola Keuangan Desa adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa itu bisa dialokasikan anggaran operasional dan atau anggaran lainnya manakala Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut sudah di SK kan keberadaannya oleh Kepala Desa. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka penggunaan anggaran desa sebagaimana yang tercantum …
Aset Dan Inventaris Desa Berbicara Aset dan/atau Inventaris desa seringkali masyarakat desa dihadapkan dengan kondisi dimana aset dan/atau inventaris desa itu sesungguhnya milik siapa, milik aparatur desa apa milik desa. sebab banyak kejadian aset dan/atau inventaris desa itu dikelola, digunakan laksana miliknya sendiri atau kelompok tertentu. Bahkan ada yang dipindahtangankan kepada pihak lain. oleh sebab …
Info Grafis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018, bahwa Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat itu dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Informasi APBDes Awal Info gafisnya memuat: a. APB Desa; b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang …
Impeachment Istilah impeachment berasal dari kata “to impeach”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah “removal from office”, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata “impeachment” itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan Charles L. Black, “Strictly speaking, ‘impeachment’ means …
Menyusun Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sebagai Implementatif atas Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, beragam kondisi yang dihadapi di desa di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut antara lain: 1. Nama jabatan dan tupoksi berubah atau berbeda dengan peraturan sebelumnya. 2. Adanya personal dengan jabatan yang tidak cocok dengan kompetensinya. 3. Jamlah personal lebih …
Menyusun Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Selengkapnya »
SK dan MASA JABATAN Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan keberlakuan UU Manakala kita lakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap SK dan MASA JABATAN Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan keberlakuan UU dapat diuraikan sebagai berikut: 1. UU no 5 th 1974 dan UU sebelumnya. a. SK Kades oleh Bupati. b. SK Sekdes oleh Pembantu Bupati. c. SK Prades oleh …
SK dan MASA JABATAN Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan keberlakuan UU Selengkapnya »
Mengangkat Dan/Atau Memberhentikan Prangkat Desa Bukan Hak Kepala Desa Masih saja ada yang gagal paham tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, itu bukan hak Kepala Desa, tapi merupakan kewenangan Kepala Desa. Kepala Desa juga tidak punya hak prerogatif, hanya Presiden yang punya hak prerogatif. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 26 ayat (2) mengatur …
Mengangkat Dan/Atau Memberhentikan Prangkat Desa Bukan Hak Kepala Desa Selengkapnya »
Perangkat Desa Dan Prosesnya Fenomena ganti Kepala Desa ganti Perangkat Desa ternyata merupakan fenomena sebab dan akibat yang beragam. Realitanya peristiwa tersebut tidak semuanya kesalahan Kepala Desa baru, melainkan juga karena kesalahan Perangkat Desa yang ada. Dengan mendasarkan pada Permendagri nomor 83 tahun 2015 dan nomor 67 tahun 2017, proses pengisian kekosongan perangkat desa dan …
Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Mengenai Lembaga Kemasyarakatan di desa, berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018, dan nomor 44 tahun 2016, serta Perraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 ada beberapa hal penting yang harus dipahami, karena ada perbedaan dengan peraturan sebelumnya yang mengatur tentang itu. Hal- hal yang berlaku sekarang antara lain: Macam-macamnya: 1. Lembaga …
Posisi Ganda Kepala Desa Dan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-undang 6/2014, PP 43/2014 dengan peraturan perubahannya, Permendagri 82/2015 dengan peraturan perubahannya, Permendagri 83/2015 dengan peraturan perubahannya, dan Permendagri 84/2015. A. Yang tidak boleh jabatannya oleh Kepala Desa dimensi hukum adalah menjadi Perangkat desa (Sekdes, Kaur, Kasi, Kasun). Kecuali harus mengundurkan diri dulu dari jabatannya. B. Yang …
