IJAZAH ANAK DIPAKAI DAFTAR PERANGKAT DESA, AYAH YANG MENJALANKAN (Bukti Gagal Paham Tata Kelola) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Fenomena penggunaan ijazah anak untuk mendaftar sebagai perangkat desa, sementara yang […]
IJAZAH ANAK DIPAKAI DAFTAR PERANGKAT DESA, AYAH YANG MENJALANKAN Read More »
RT ITU LEMBAGA, BUKAN INDIVIDU (Kritik atas Kekeliruan Tata Kelola di Desa) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai ujung tombak
RT ITU LEMBAGA, BUKAN INDIVIDU Read More »
KENAPA PERANGKAT DESA TIDAK DI-ASN-KAN? (Antara Status Desa Dan Kelurahan) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Perangkat desa merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, muncul pertanyaan kritis: mengapa perangkat
KENAPA PERANGKAT DESA TIDAK DI-ASN-KAN? Read More »
DOKUMEN DESA YANG DIKECUALIKAN (Pentingnya Lembar Uji Konsekuensi dalam Status Keterbukaan Informasi) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Desa
DOKUMEN DESA YANG DIKECUALIKAN Read More »
KETIADAAN PERDES TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Implikasi Inkonstitusionalitas) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Keberadaannya diharapkan memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan
KETIADAAN PERDES TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Read More »
KETIADAAN PERATURAN DESA TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK (Implikasi terhadap Status Dokumen Desa) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Informasi publik adalah hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Desa sebagai entitas
KETIADAAN PERATURAN DESA TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK Read More »
DOKTRIN BPD SEBAGAI MITRA KEPALA DESA (Antara Kolaborasi dan Mandulnya Fungsi Representasi) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang dibentuk untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa
DOKTRIN BPD SEBAGAI MITRA KEPALA DESA Read More »
PROFESIONALISME PERANGKAT DESA (Mustahil Tanpa Bimtek Sejak Pengangkatan) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Profesionalisme perangkat desa merupakan salah satu kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan desa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan
PROFESIONALISME PERANGKAT DESA Read More »
KEUANGAN DESA YANG DIKELOLA SENDIRI OLEH KEPALA DESA (Bukti Carut-Marutnya Tata Kelola Keuangan Desa) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Keuangan desa merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
KEUANGAN DESA YANG DIKELOLA SENDIRI OLEH KEPALA DESA Read More »
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (Dari Rekomendasi Camat ke Persetujuan Bupati/Walikota, Lahan Baru Korupsi?) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan aspek penting dalam tata kelola
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Read More »
BEGITU DANA DESA MENGALAMI PEMANGKASAN, BURSA CALON KEPALA DESA KOK JADI SEPI. ADA APA YA? Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Fenomena menurunnya minat masyarakat untuk maju sebagai calon kepala desa
KALAU DESA TATA KELOLANYA BAGUS, MAKA SILTAP TIDAK AKAN TELAT TIAP BULAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Isu keterlambatan pembayaran Siltap (Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa) sering menjadi
KALAU DESA TATA KELOLANYA BAGUS, MAKA SILTAP TIDAK AKAN TELAT TIAP BULAN Read More »
KALAU DESA MANDIRI, KENAPA MASIH NGOTOT BANTUAN DANA DESA? Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pertanyaan ini mencerminkan paradoks yang sering muncul dalam wacana pembangunan desa. Di satu sisi, desa dituntut
KALAU DESA MANDIRI, KENAPA MASIH NGOTOT BANTUAN DANA DESA? Read More »
LAPORAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa sejumlah perubahan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa, salah satunya
LAPORAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 Read More »
PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan regulasi penting yang mengatur tata kelola
PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 Read More »
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 hadir sebagai aturan teknis untuk memperjelas mekanisme akuntabilitas pemerintahan desa,
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 Read More »
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa merupakan regulasi teknis yang mengatur tata
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 Read More »
LAPORAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
LAPORAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 Read More »
LAPORAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak penting dalam pengaturan tata kelola pemerintahan desa
LAPORAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Read More »
PROGRAM KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEBAGAI BENTUK IMPOSISI TERHADAP SPIRIT KEMANDIRIAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui salah satu kementerian tengah gencar mendorong program
PROGRAM SDGS DESA SEBAGAI BENTUK IMPOSISI TERHADAP SPIRIT KEMANDIRIAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Program pembangunan berkelanjutan yang populer dengan sebutan SDGs Desa (Sustainable Development Goals Desa) saat ini
PROGRAM SDGS DESA SEBAGAI BENTUK IMPOSISI TERHADAP SPIRIT KEMANDIRIAN DESA Read More »
PROGRAM BANTUAN SOSIAL SEBAGAI IMPOSISI DAN MUTILASI PROYEK DI DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Selama bertahun-tahun, desa sering diposisikan sebagai penerima pasif berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat,
PROGRAM BANTUAN SOSIAL SEBAGAI IMPOSISI DAN MUTILASI PROYEK DI DESA Read More »
KONSEP PERENCANAAN PARTISIPATIF DESA SEBAGAI “MEREBUT NEGARA” Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Perencanaan partisipatif desa bukan sekadar mekanisme teknis dalam pembangunan, melainkan sebuah gerakan politik dan sosial yang menegaskan eksistensi
KONSEP PERENCANAAN PARTISIPATIF DESA SEBAGAI “MEREBUT NEGARA” Read More »
PERENCANAAN DESA PARTISIPATIF SEBAGAI JANTUNG KEMANDIRIAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Perencanaan desa merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan kemandirian desa. Melalui proses partisipatif, desa tidak hanya menjadi penerima kebijakan
PERENCANAAN DESA PARTISIPATIF SEBAGAI JANTUNG KEMANDIRIAN DESA Read More »
PERSPEKTIF “SATU DESA, SATU RENCANA, SATU ANGGARAN” SEBAGAI BENTENG TERHADAP IMPOSISI PROYEK DARI SUPRA-DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh
PERSPEKTIF “SATU DESA, SATU RENCANA, SATU ANGGARAN” Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menegaskan posisi desa sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan
PERSPEKTIF “SATU DESA, SATU RENCANA, SATU ANGGARAN” Read More »
SEMANGAT “SATU DESA, SATU RENCANA, SATU ANGGARAN” DALAM UU DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) lahir sebagai tonggak penting dalam sejarah
SEMANGAT “SATU DESA, SATU RENCANA, SATU ANGGARAN” DALAM UU DESA Read More »
JALAN MENUJU SISTEM SERTIFIKASI TANAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Sertifikasi tanah merupakan instrumen penting dalam reforma agraria untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi sengketa, dan meningkatkan
JALAN MENUJU SISTEM SERTIFIKASI TANAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN Read More »
HARAPAN RAKYAT TERHADAP REFORMA AGRARIA YANG BERKEADILAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Reforma agraria merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan menciptakan keadilan sosial melalui pemerataan akses terhadap tanah. Program Pendaftaran
HARAPAN RAKYAT TERHADAP REFORMA AGRARIA YANG BERKEADILAN Read More »
PTSL SEBAGAI CERMIN KRISIS TATA KELOLA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digagas pemerintah sebagai bagian dari reforma agraria untuk memberikan kepastian hukum atas tanah.
PTSL SEBAGAI CERMIN KRISIS TATA KELOLA Read More »
