BPJS LAHIR ANTARA HARAPAN DAN REALITAS NEGARA BERBISNIS KESEHATAN RAKYATNYA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Program BPJS lahir dengan semangat menjamin kesehatan rakyat melalui sistem jaminan sosial nasional. Harapannya, seluruh […]
BPJS LAHIR ANTARA HARAPAN DAN REALITAS NEGARA BERBISNIS KESEHATAN RAKYATNYA Read More »
NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI BIDANG KESEHATAN RAKYAT (Sebuah Kontradiksi) Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang
NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI BIDANG KESEHATAN RAKYAT Read More »
KESEHATAN SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT, TAPI BEROBAT DISURUH BAYAR Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan
KESEHATAN SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT, TAPI BEROBAT DISURUH BAYAR Read More »
BPJS MANDIRI ITU KESEHATAN RAKYAT TANPA TANGGUNG JAWAB NEGARA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Namun dalam praktiknya, program BPJS
BPJS MANDIRI ITU KESEHATAN RAKYAT TANPA TANGGUNG JAWAB NEGARA Read More »
PENENTUAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM SIKLUS RKPDES Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Program ketahanan pangan desa merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk mendukung ketersediaan, akses, dan
PENENTUAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM SIKLUS RKPDES Read More »
MUSYAWARAH DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PENERIMA BLT DANA DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk
MUSYAWARAH DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PENERIMA BLT DANA DESA Read More »
MUSYAWARAH DESA PENENTUAN PENERIMA BLT DANA DESA SECARA REGULER Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin
MUSYAWARAH DESA PENENTUAN PENERIMA BLT DANA DESA SECARA REGULER Read More »
MUSYAWARAH DESA PENENTUAN PENERIMA BLT DANA DESA SEBAGAI MUSYAWARAH DESA REGULER Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum deliberatif yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
MUSYAWARAH DESA PENENTUAN PENERIMA BLT DANA DESA SEBAGAI MUSYAWARAH DESA REGULER Read More »
MUSYAWARAH DESA KHUSUS DAN BATASAN PENGGUNAANNYA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum deliberatif yang diatur dalam regulasi desa untuk membahas hal-hal strategis. Namun, terdapat istilah Musyawarah
MUSYAWARAH DESA KHUSUS DAN BATASAN PENGGUNAANNYA Read More »
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDES SEBAGAI FORUM YANG SALAH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa. Ia menjadi dasar pelaksanaan
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDES SEBAGAI FORUM YANG SALAH Read More »
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKPDES SEBAGAI FORUM YANG SALAH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pembangunan desa. Proses penyusunannya sering
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKPDES SEBAGAI FORUM YANG SALAH Read More »
MUSYAWARAH DESA ITU FORUM DISKUSI, BUKAN FORUM PENETAPAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Musyawarah Desa (Musdes) merupakan salah satu instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Ia sering dipahami sebagai
MUSYAWARAH DESA ITU FORUM DISKUSI, BUKAN FORUM PENETAPAN Read More »
KONSEKUENSI HUKUM BENDAHARA DESA BUKAN KAUR KEUANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Penyerahan tugas bendahara desa kepada orang yang bukan Kaur Keuangan memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang serius bagi Kepala Desa.
KONSEKUENSI HUKUM BENDAHARA DESA BUKAN KAUR KEUANGAN Read More »
BENDAHARA DESA SELAIN KAUR KEUANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Penunjukan bendahara desa selain Kaur Keuangan bertentangan dengan ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut penjelasan lengkapnya: 1. Dasar Hukum dan Perubahan
BENDAHARA DESA SELAIN KAUR KEUANGAN Read More »
KPM – PKH MASIH TERDAFTAR TETAPI TIDAK PERNAH MENERIMA BANTUANNYA Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan komprehensif dan berbasis fakta mengenai kasus Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang
KPM – PKH MASIH TERDAFTAR TETAPI TIDAK PERNAH MENERIMA BANTUANNYA Read More »
PRAKTIK PENYALURAN DANA JASMAS KEPADA POKMAS ABAL-ABAL Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan komprehensif dan berbasis fakta hukum mengenai praktik penyaluran Dana Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) kepada kelompok masyarakat (pokmas) abal-abal,
PRAKTIK PENYALURAN DANA JASMAS KEPADA POKMAS ABAL-ABAL Read More »
PRAKTIK PENGURUS BUMDES YANG MENGGUNAKAN DANA BUMDES UNTUK USAHA PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan komprehensif dan berbasis regulasi mengenai praktik pengurus BUMDes yang menggunakan dana BUMDes untuk usaha pribadi,
PRAKTIK PENGURUS BUMDES YANG MENGGUNAKAN DANA BUMDES UNTUK USAHA PRIBADI Read More »
PRAKTIK KADES YANG MEMEGANG SENDIRI DANA PENYERTAAN MODAL BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan komprehensif dan berbasis regulasi mengenai praktik kepala desa (Kades) yang memegang sendiri dana penyertaan modal Badan
PRAKTIK KADES YANG MEMEGANG SENDIRI DANA PENYERTAAN MODAL BUMDES Read More »
KADES YANG MENGERJAKAN SENDIRI PROYEK DARI BANTUAN KEUANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan komprehensif dan berbasis regulasi mengenai praktik kepala desa (Kades) yang mengerjakan sendiri proyek dari Bantuan Keuangan (BK),
KADES YANG MENGERJAKAN SENDIRI PROYEK DARI BANTUAN KEUANGAN Read More »
PRAKTIK KEPALA DESA YANG MEMBELANJAKAN SENDIRI KEUANGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Ini penjelasan secara komprehensif dan berbasis regulasi mengenai praktik kepala desa (Kades) yang membelanjakan sendiri keuangan desa, tanpa melalui
PRAKTIK KEPALA DESA YANG MEMBELANJAKAN SENDIRI KEUANGAN DESA Read More »
PRAKTIK KEPALA DESA YANG MEMBAWA ATAU MENGUASAI LANGSUNG KEUANGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan secara komprehensif dan berbasis regulasi mengenai praktik kepala desa (Kades) yang membawa atau menguasai langsung keuangan
PRAKTIK KEPALA DESA YANG MEMBAWA ATAU MENGUASAI LANGSUNG KEUANGAN DESA Read More »
SIKAP YANG WAJIB DIAMBIL MASYARAKAT JIKA KEPALA DESA MENGELOLA KEUANGAN DESA SECARA SEPIHAK DENGAN BANTUAN PENDAMPING DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa karena menyangkut peran masyarakat sebagai pengawas sosial dan pemilik
SIKAP YANG WAJIB DIAMBIL BPD JIKA KEPALA DESA MENGELOLA KEUANGAN DESA SECARA SEPIHAK DENGAN BANTUAN PENDAMPING DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa manakala menyangkut fungsi pengawasan BPD terhadap tata kelola keuangan
SIKAP YANG WAJIB DIAMBIL PERANGKAT DESA JIKA KEPALA DESA MENGELOLA KEUANGAN DESA SECARA SEPIHAK DENGAN BANTUAN PENDAMPING DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa inti dari pengendalian internal, etika tata kelola, dan
SIKAP DAN LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH KADES BILA PEMKAB/PEMKOT (MELALUI DINAS ATAU KECAMATAN) MEMERINTAHKAN AGAR PROGRAM RKPD KAB/KOTA DIDANAI DARI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Perihal yang sangat strategis, salah
SIKAP DAN LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH MASYARAKAT BILA KEPALA DESA MEMBELANJAKAN UANG DESA SECARA SEPIHAK Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa menyangkut peran masyarakat sebagai pengawas sosial dalam tata kelola desa.
SIKAP DAN LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH BPD BILA KEPALA DESA MEMBELANJAKAN UANG DESA SECARA SEPIHAK Oleh: NUR ROZUQI* Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga pengawasan dan penyalur aspirasi
SIKAP DAN LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH SEKDES, KAUR, DAN KASI BILA KEPALA DESA MEMBELANJAKAN UANG DESA SECARA SEPIHAK Oleh: NUR ROZUQI* Menyangkut integritas, akuntabilitas, dan perlindungan hukum dalam pengelolaan
KEPALA DUSUN DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) SEBAGAI TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan ini sangat penting, karena Kepala Dusun dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sering
PERAN KEPALA URUSAN (KAUR) DAN KEPALA SEKSI (KASI) SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan ini sangat relevan, karena Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) memiliki peran
