Tata Kelola Desa

Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa Oleh BPD berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, dalam Bab IV, Pasal 20, 21 dan 22 serta lampirannya, berkatitan dengan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa, Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa diuraikan sebagai berikut: Pasal 20 (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …

Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa Oleh BPD Selengkapnya »

Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan Oleh BPD Bila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, dalam Bab IV, Pasal 20, 21 dan 22 serta lampirannya, berkatitan dengan Kegiatan Pelaksanaan Non APB Desa, Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa diuraikan sebagai berikut: Pasal 20 (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 …

Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan Oleh BPD Selengkapnya »

Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non APB Desa Oleh BPD Bila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, dalam Bab IV, Pasal 20, 21 dan 22 serta lampirannya, berkatitan dengan Kegiatan Pelaksanaan Non APB Desa, Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa diuraikan sebagai berikut: Pasal 20 (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam …

Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non APB Desa Oleh BPD Selengkapnya »

Pengawasan Laporan Pelaksanaan APB Desa Oleh BPD Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, dalam Bab IV, Pasal 20, 21 dan 22 serta lampirannya, berkatitan dengan Laporan Pelaksanaan APB Desa, Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa diuraikan sebagai berikut: Pasal 20 (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 …

Pengawasan Laporan Pelaksanaan APB Desa Oleh BPD Selengkapnya »

Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APBDes Oleh BPD Manakala merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, dalam Bab IV, Pasal 20, 21 dan 22 serta lampirannya, berkatitan dengan Kegiatan Pelaksanaan APBDes, Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa diuraikan sebagai berikut: Pasal 20 (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c …

Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APBDes Oleh BPD Selengkapnya »

Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa Oleh BPD Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, dalam Bab IV, Pasal 20, 21 dan 22 serta lampirannya, berkatitan dengan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa, Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa diuraikan sebagai berikut: Pasal 20 (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …

Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa Oleh BPD Selengkapnya »

Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Desa Oleh BPD Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, dalam Bab IV, Pasal 20, 21 dan 22 serta lampirannya, berkatitan dengan Penyusunan APBDes, Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa diuraikan sebagai berikut: Pasal 20 (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terhadap …

Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Desa Oleh BPD Selengkapnya »

Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa Oleh BPD Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, dalam Bab IV, Pasal 20, 21 dan 22 serta lampirannya, berkatitan dengan Penyusunan RKPDes, Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa diuraikan sebagai berikut: Pasal 20 (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terhadap kinerja …

Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa Oleh BPD Selengkapnya »

Pengawasan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa Oleh BPD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, dalam Bab IV, Pasal 20, 21 dan 22 serta lampirannya, berkatitan dengan Penyusunan RPJMDes, Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa diuraikan sebagai berikut: Pasal 20 (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terhadap kinerja …

Pengawasan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa Oleh BPD Selengkapnya »

KETERBUKAAN IMFORASI PUBLIK KULTUR MASYARAKAT DESA Oleh : Tata Setiawan Nataatadja, SE Keterbukaan Inforasi Publik pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat Desa bukan sesuatu yang baru apalagi istimewa, karena Penyelenggaraan Pemerintahan Desa wajib menyertakan penduduk / masyarakat desa dalam berbagai kesepatan yang ada, …

Keterbukaan Imforasi Publik Kultur Masyarakat Desa Selengkapnya »

UNSUR STAF PERANGKAT DESA Bedah Pasal 8 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Berkenaan dengan pengangkatan Staf Perangkat Desa dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, pada pada pasal 8 diuraikan sebagai berikut: Pasal 8 (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa. (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, …

Unsur Staf Perangkat Desa Selengkapnya »

MENGISI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA Bedah Pasal 7 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Terhadap adanya kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada angka 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 …

Mengisi Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Selengkapnya »

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA Bedah Pasal 6 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Berkaitan dengan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada angka 5. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b …

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Selengkapnya »

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bedah Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Berkenaan dengan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada angka 4. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, …

Pemberhentian Perangkat Desa Selengkapnya »

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bedah Pasal 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, pada Bab II terkait Pengangkatan Perangkat Desa, di Bagian Kedua mengenai Mekanisme Pengangkatan didiskrpsikan sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, …

Pengangkatan Perangkat Desa Selengkapnya »

PERDES DAN PERKADES TENTANG PERANGKAT DESA Perihal mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bagian Kedua terkait dengan Mekanisme Pengangkatan, pasal 4 diuraikan sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa dapat …

Perdes Dan Perkades Tentang Perangkat Desa Selengkapnya »

PERDA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Terkait dengan Pangangkatan Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada angka 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) …

Perda Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Selengkapnya »

PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DESA Berkenaan dengan publikasi informasi publik desa, dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, pada pasal 20 dibunyikan: Pasal 20 (1) Standar Layanan Informasi Publik melalui Pengumuman PPID Desa media atau alat pengumuman/penyampaian dapat mempertimbangkan dengan kemampuan dan kondisi sosiologis masyarakat desa setempat. (2) Laporan dan evaluasi layanan publik Badan Publik …

Publikasi Informasi Publik Desa Selengkapnya »