Tata Kelola Desa

KEPEMIMPINAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA Desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh UU Desa, merujuk pada pasal 19 huruf a dan b UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut yang dimaksud dengan menyebutkan kewenangan Desa, antara lain kewenangan tersebut adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa. Kewenangan lokal berskala Desa …

Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Lokal Skala Desa Selengkapnya »

PARADOK ANTARA UU 6/2014 DAN TURUNANNYA DENGAN SKB DAN MoU Sistem, mekanisme, prosedur dan SOP pengawasan kinerja Pemerintah Desa itu sudak sangat jelas, tegas dan detail dituangkan dalam UU 6/2014 dan seluruh turunan aturan pelaksanaannya, yaitu oleh: 1. Internal desa yang menjadi hak dan kewenangan dan kewajiban BPD sebagai lembaga legeslasi dan arpirasi masyarakat desa, …

Paradoks Antara Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Turunannya Dengan SKB Dan MoU Selengkapnya »

MENGUJI LEGALITAS KEPUTUSAN KEPALA DESA DI PENGADILAN Oleh : Mubassirin, S.H.* I. Pengantar Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan seorang Kepala desa oleh Peraturan perundang undangan telah dibekali dengan berbagai macam kewenangan yang perinciannnya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diuraikan dalam pasal 26 ayat (2). Selain kewenangan yang …

Menguji Legalitas Keputusan Kepala Desa Di Pengadilan Selengkapnya »

PPID DAERAH KIP DAERAH DAN PPID DESA Sejak diterbitkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tertanggal 30 April 2008, lalu ditindaklanjuti dengan terbit Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 yang mengatur pelayanan informasi dan dokumentasi publik daerah dan keberadaan Komisi Informasi Publik di daerah (propinsi dan kabupaten/kota), serta Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 …

PPID Daerah KIP Daerah Dan PPID Desa Selengkapnya »

PANDUAN MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK Setiap orang memiliki hak kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional oleh PBB sejak tahun 1946 dalam article 19. Negara kita menjamin hak ini dalam UUD 1945 pasal 28F, dan pada Tahun 2008 yang lalu, lahirlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang membawa angin segar bagi …

Panduan Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi Publik Selengkapnya »

RENCANA KERJA TAHUNAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Oleh : Tata Setiawan, SE Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Tugas Fungsi, Hak dan Kewajiban BPD 1. Membahas dan menyepakati Rancangan …

Rencana Kerja Tahunan Badan Permusyawaratan Desa Selengkapnya »

KEWENANGAN MENANGANI DESA ADALAH MENTERI DALAM NEGERI (Dalam Prespektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014) Dalam Penjelasan Atas Undang-undang republik indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pada angka romawi I. Umum, angka 1. Dasar pemikiran, Alenia ke-9 diuraikan: “Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedududukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan …

Kewenangan Menangani Desa Adalah Menteri Dalam Negeri Selengkapnya »

PERAN BADAN PERMUSYARATAN DESA DALAM PENGAWASAN Oleh : BUYUNG TANJUNG Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi, yang beranggotakan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 dan paling banyak 9 dan …

Peran Badan Permusyaratan Desa Dalam Pengawasan Selengkapnya »

PERANAN BPD PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Oleh : Tata Setiawan, SE Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa bersama BPD, sedangkan yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, para Kepala Urusan, para Kepala Seksi dan para Kepala Dusun. Badan Permusyawaratan …

Peranan BPD Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Selengkapnya »

KALENDER KEGIATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAN NOPEMBER 1. Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52). 2. Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36). 3. Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal …

Kalendre Kegiatan BPD Bulan Nopember Selengkapnya »

KALENDER KEGIATAN PEMERINTAH DESA BULAN NOPEMBER 1. Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap 2. Evaluasi dan persetujuan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 34 s.d.38 Permendagri 20/2018) 3. Pembekalan seluruh aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang terkait dengan 4. RKPDes dan APBDes tahun anggaran berikutnya. (pasal 60 dan 61 Permendagri 114/2014) 5. Kegiatan semua bidang …

Kalender Kegiatan Pemerintah Desa Bulan Nopember Selengkapnya »

TUGAS PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA Oleh: Tata Setiawan, SE Sebagaimana diketahui tugas Penyelenggara Pemerintahan Desa meliputi Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksana Pembangunan, Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, guna memudahkan mengingatnya keempat bidang garapan tersebut merupakan satu kesatuan yang harus berjalan seirama, saya pergunakan istilah sendiri “CATUR KARYA MANUNGGAL“. Untuk merealisasikan tugas–tugas tersebut, dibutuhkan Profil Desa yang berisi Data …

Tugas Penyelenggara Pemerintahan Desa Selengkapnya »

PASANG SURUT KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI ERA REFORMASI Oleh: Ateng Jaelani Dengan berlakunya UU No.22 Tahun 1999 dan terbentuknya lembaga demokrasi yang baru bagi desa, dalam hal ini BPD, memang memberikan harapan akan berjalannya prosedur demokrasi di level desa tidak hanya secara procedural akan tetapi yang lebih penting adalah secara substantial. Sarana partisipasi masyarakat …

Pasang Surut Kewenangan BPD Di Era Reformasi Selengkapnya »

SINERGITAS KADES DAN BPD TOLAK UKUR KEMAJUAN DESA Oleh: Arohati Bago, S.Th Sinergitas adalah sebuah bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasikan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga menghasilkan sesuatu yang optimum. Hubungan yang harmonis seharusnya terjalin antara Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan BPD agar proses pembangunan desa dapat tercapai sebab keduanya …

Sinergitas Kades Dan BPD Tolak Ukur Kemajuan Desa Selengkapnya »

PROBLEMATIKA KEPALA DESA PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA Oleh: Ibnu Hanafi Delematika yang masih sering terjadi pasca pemilihan kepala desa salah satunya adalah persoalan perangkat desa. Selain faktor tidak netralnya perangkat desa dalam pilkades juga persoalan tuntutan masyarakat yang menghendaki pergantian perangkat desa terkait dengan profesionalitas perangkat desa. terhadap hal ini, seorang kepala desa yang baru …

Problematika Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Selengkapnya »

KALENDER KEGIATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAN OKTOBER 1. Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52). 2. Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36). 3. Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal …

Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan Oktober Selengkapnya »

KALENDER KEGIATAN PEMERINTAH DESA BULAN OKTOBER 1. Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap 2. Pencairan DD termin II dan ADD termin III 3. Penyusunan dan penyepakatan Rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya (pasal 32 dan 33 Permendagri 20/2018) 4. Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan 5. Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran …

Kalender Kegiatan Pemerintah Desa Bulan Oktober Selengkapnya »

MASYARAKAT DESA BERHAK DAPAT INFORMASI PUBLIK “Keterbukaan Informasi Publik perlu dimengerti dan dipahami oleh perangkat Desa. Hal ini perlu kerjasama yang baik serta dukungan dari semua pihak baik masyarakat dan Pemerintah Desa sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat disampaikan dengan baik tanpa harus menunggu lama,” Keterbukaan Informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Badan …

Masyarakat Desa Berhak Dapat Infomasi Publik Selengkapnya »

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PAMARINTAHAN DESA Oleh: Tata Setiawan, SE. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD, sedangkan Pemerintah Desa sendiri terdiri dari Kepala Desa dibantu Perangkat Desa dan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, para Kepala Urusan, para Kepala Seksi dan para Kepala Dusun, tugas Pemerintahan Desa meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan …

Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Selengkapnya »