TANAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA Persoalan tanah di desa yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintahan Desa sering kali dan bahkan sampai sekarang masih banyak yang menjadi polemik di desa. Lalu tanah-tanah di desa itu macamnya apa saja? Berikut contoh nama atau istilah tanah-tanah di wilayah desa dan menjadi kewenangan Pemerintahan desa dalam sejarah desa di …
Tanah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Desa Selengkapnya »
VERIFIKATOR DOKUMEN ANGGARAN (Berdasarkan Permendagri 20/2018) Dalam pasal 5, ayat (3) Permendagri nomor 20 tahun 2018 diuraikan sebagai berikut: (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB …
MENEJEMEN PEDAGANG BAKSO Memprihatinkan sekali, kabar dari berbagai daerah, masih banyak perangkat desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutaman sekdes sebagai koordinator PPKD dan Verifikator, serta kaur keuangan sebagai bendahara. Tugas Sekdes sebagai koordinator PPKD dan sebagai Verifikator Dokumen kegiatan anggaran, Kaur Keuangan sebagai bendahara, Kasi dan Kaur sebagai PKA, bahkan TPK pun tugas …
MENEJEMEN PEDAGANG SOTO Miris memang, info dari berbagai daerah, masih banyak elemen pemerintahan dan kemasyarakatan di desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutama urusan pengelolaan keuangan dan pelaksana pembangunan. Banyak dilaksanakan secara tunggal. Bahkan ada yang lebih memilih minta bantuan dari pihak lain untuk pelaksanaannya dan penyelesaian laporannya. Sistem pengawasan dari internal (BPD dan …
Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Hingga sekarang ini, Juni 2021, masih saja banyak yang bertanya dari berbagai daerah, terkait dengan adanya Kepala Desa atau Perangkat Desa yang masih merangkap jabatan/pekerjaan sebagai: 1. Guru sertifikasi. 2. UPK (eks PNPM) 3. Pendamping PKH 4. TKSK 5. Pendamping Desa 5. Atau Pendampin Program lainnya yang juga mendapatkan …
LAMAN LINK WEBSET SID KEMENDES RESMI DIHAPUS ? Siang ini, Rabu, 02 Juni 2021, saya coba berkali-kali untuk membuka laman link webset SID KEMENDES https://sid.kemendesa.go.id/ ternyata sudah tidak bisa dibuka dengan peramban apapun baik di Handphone maupun di PC. Dengan demikian seluruh konten yang ada di dalamnya termasuk konten DANA DESA, APBDES, dan BLTDD tidak …
Laman Link Webset SID KEMENDES Resmi Dihapus ? Selengkapnya »
MUSYAWARAH DI DESA YANG IDEAL Kita berasumsi bahwa tidak ada desa yang tidak melakukan musyawarah desa (Musdes). Apakah dalam pelaksanaanya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat atau hanya melibatkan segelintir orang saja. Itu yang masih diragukan?! Musyawarah Desa yang ideal yaitu musyawarah yang diselenggarakan dan dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan …
MACAM-MACAM MUSYAWARAH DESA Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, Musyawarah Desa itu ada 2 macam, yaitu Musdes Regular dan Musdes Insidensial. Musdes Regular itu ada 2 macam, yaitu: Musdes RPJMDes dan Musdes Evaluasi. Musdes Evaluasi itu ada 2 macam, yaitu: Musdes Evaluasi Kinerja Kades, dan Musdes Evaluasi LKPPDes. Musdes Evaluasi Kinerja Kades itu ada 2 …
KALENDER KEGIATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAN JUNI 1. Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52). 2. Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36). 3. Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal …
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan Juni Selengkapnya »
KALENDER KEGIATAN PEMERINTAH DESA BULAN JUNI 1. Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap 2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes .(pasal 33, ayat (5), Permendagri 114-2014). 3. MUSBANGDES Pelaksanaan Pembangunan Desa. (pasal 81 dan 82, Permendagri 114-2014). 4. Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan 5. Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah …
Sejarah Undang-Undang Desa di Indonesia Dalam sejarah Undang-Undang Desa, ada 8 Undang-Undang yang secara ekslusif maupun inklusif mengatur tentang desa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Setelah Anda membaca seluruh artikel ini, anda dapat mengetahui perkembangan dan sejarah yang panjang di dalamnya, dimulai dari tahun 1948 hingga yang paling akhir saat ini yaitu UU No.6 Tahun …
STRATA LINIER DAN BENTUK SEBANGUN SISTEM PEMERINTAHAN DI NKRI Sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintahan pusat, pemerintahan propinsi, pemerintahan kabupaten/kota, dan pemerintahan desa, bila dicermati strata nya relatif linier dan bentuknya juga relatif sebangun. Sistem Perencanaan: Pemerintahan Pusat. Dalam menyusun perencanaan, Presiden membentuk tim dengan melibatkan seluruh Kementerian, lembaga dan Badan …
Alur Dan Peran Dalam Penyusunan APBDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDes [perencanaan (penyusunan), pelaksanaan …
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus PKTD Dana Desa Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum terutama di masa pademi 2020 ini yang dapat diuraikan sebagai berikut: KHUSUS PKTD DANA DESA 1. Penggelembungan data pekerja program PKTD Dana Desa, yaitu data pekerja yang dilaporkan lebih banyak daripada …
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus PKTD Dana Desa Selengkapnya »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus BLT Dana Desa Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum terutama di masa pademi 2020 ini yang dapat diuraikan sebagai berikut: KHUSUS BLT DANA DESA 1. Penggelembungan data penerima BLT Dana Desa, yaitu data yang dilaporkan lebih banyak daripada data warga …
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Khusus BLT Dana Desa Selengkapnya »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Kegiatan pemberdayaan fiktif, yaitu membuat DLPA kegiatan pemberdayaan fiktif yang sesungguhnya tidak ada kegiatan pemberdayaan apa-apa. 2. Membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) …
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Selengkapnya »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1. Kegiatan pembinaan fiktif, yaitu membuat DLPA kegiatan pembinaan fiktif yang sesungguhnya tidak ada kegiatan pembinaan kemasyarakatan apa-apa. 2. Membuat RAB (Rencana Anggaran …
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Selengkapnya »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1. Kegiatan Pembangunan fiktif, yaitu membuat DLPA kegiatan pembangunan fiktif yang sesungguhnya tidak ada kegiatan pembangunan apa-apa. 2. Membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) …
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Selengkapnya »
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi terhadap APBDes secara umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan fiktif, yaitu membuat DLPA kegiatan penyelenggaraan pemerintahan fiktif yang sesungguhnya tidak ada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan apa-apa. 2. Belanja barang …
Kecurangan Dan Korupsi APBDes Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Selengkapnya »
Link webset SID KEMENDES https://sid.kemendesa.go.id/ masih bisa dibuka dengan peramban tertentu, misalnya dengan peramban bawaan handphone tertentu. Tetapi konten DANA DESA, APBDES, dan BLTDD tidak bisa dibuka. Tentang 3 (tiga) kontern tersebut dapat diterangkan: Konten DANA DESA berisi informasi tentang besaran nominal Dana Desa yang diterima setiap desa seluruh Indonesi dari tahun ke tahun. Konten ini …
Bedanya Sebutan Ketua Dengan Kepala Dalam Tata Bahasa Indonesia, sebutan Ketua dengan Kepala itu dua hal yang sangat berbeda. Kita mengenal sebutan Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Kepala Cabang, Kepala Negara. Tapi tidak ada Ketua Sekolah, Ketua Dinas, Ketua Negara, tidak ada. Kita juga mengenal sebutan Ketua MA, Ketua MK, Ketua Pengadilan, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua …
Diskresi Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 1 Angka 9 diuraikan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya …
Indonesia Menuju Negara Gagal ? Dalam ilmu tata negara, terdapat ciri-ciri negara dapat dikategorikan gagal, yaitu: 1. Tidak ada jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah. Saat ini teror, kekerasan, terjadi di mana-mana yang menegaskan pemerintah tidak bisa menjamin rasa keamanan. 2. Pemerintah tidak bisa menyediakan kebutuhan secara maksimal, seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya. 3. Korupsi …
Badan Publik Di Desa Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, Badan Publik di Desa itu meliputi: 1. Pemerintah Desa. 2. Badan Permusyawaratan Desa. 3. Badan Kerjasama Desa. 4. Badan Usaha Milik Desa. Terhadap keempat badan tersebut di atas, semua dokumen yang terkait dengan tugas dan fungsinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, …
INFO BIMTEK TOT TKD-2 Assalamu’alaikum. Salam sejahtera. Kesempatan dari PusBimtek Palira bagi anda yang minat mengikuti Bimtek Calon Tutor atau TOT (Training Of Trainer) TKD (Tata Kelola Desa) Angkatan Ke Dua antara lain: 1. Menjadi narasumber atau Tutor Tata Kelola, Tata Niaga, dan/atau Tata Sosial Desa, Daerah, dan/atau Institusi Sektoral. 2. Menjadi Pengelola Cabang PusBimtek …
Info Bimtek Training Of Trainer Tata Kelola Desa Angkatan Ke-2 Selengkapnya »
Desa Lebih Tua Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI lahir pada 17 Agustus 1945, jauh sebelum itu desa-desa di wilayah NKRI itu sudah ada dan sudah punya pemerintahan yang terbentuk secara adat. Dari sinilah UUD 1945 pada pasal 18B mengisyaratkan adanya pengakuan negara atas pemerintahan desa sebagai strata pemerintahan tersendiri dalan Negara Kesatuan Republik Indonesia. …
Desa Lebih Tua Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia Selengkapnya »
Pendamping PKH Siapa Bermain? Tulisan ini diunggah sehubungan banyak pertanyaan dan permintaan pencerahan atas Program yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, terkait dengan Pendamping nya. Oleh sebab itu, mari kita cermati dulu perihal pendamping PKH Kemensos berikut ini. A. Syarat-syarat Pendamping PKH: 1. Pelamar berdomisili di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan 2. Tidak berkedudukan …
Tugas Dan Fungsi Pendamping Di Desa Perbedaan mendasar model pendampingan paska ditetapkannya Undang Undang Desa adalah ada tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan “kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa” menjadi pendekatan “pemberdayaan masyarakat desa”. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan self goverment community diberdayakan …
Prinsip Prinsip Desa Membangun Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, prinsip-prinsip Desa Membangun dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Desa mempunyai perencanaan mandiri. Artinya bahwa dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa itu dilakukan sendiri oleh desa secara Partisipatif dan Demokratis dengan memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. 2. Berdasarkan pada kearifan lokal dalam pengelolaan …
Aktor Demokrasi Di Desa Dalam rangka menciptakan, mengembangkan, dan merawat demokrasi di desa, manakala kita merujuk pada substansi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, maka sesungguhnya komponen-komponen di desa baik secara institusional maupun personal berikut inilah yang paling bertanggungjawab atas keberadaan demokrasi di desa. komponen-komponen dimaksud antara lain: 1. Pemerintah Desa …
