Postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat diuraikan sebagai berikut: ==1. Pendapatan Desa 1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari : = Hasil Usaha Desa Hasil Pengelolaan Kas Desa Hasil Pengelolaan Pasar Desa Hasil Pengelolaan Pasar Hewan Hasil Pelelangan Ikan …
Info Grafis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018, bahwa Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat itu dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Informasi APBDes Awal Info gafisnya memuat: a. APB Desa; b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang …
Perkumpulan Masyarakat Bisa Menyelenggarakan Dialog Publik Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu itu merupakan kemutlakan harus dilaksanakan, kenapa demikian? Sebelum ditemukan jawabannya, mari dibaca dulu aturannya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, pada pasal 47A diuraikan sebagai berikut: Pasal 47A (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa …
Kemutlakan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Selengkapnya »
Perkumpulan Masyarakat Bisa Menyelenggarakan Dialog Publik Calon Kepala Desa Dari seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkades, tidak ada pasal dan ayat yang melarang pihak-pihak lain selain panitia Pilkades bila menyelenggarakan Dialog Publik Calon Kepala Desa. Oleh sebab itu siapapun atau komunitas atau organisasi apapun yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Desa dan berdomisili di desa …
Perkumpulan Masyarakat Bisa Menyelenggarakan Dialog Publik Calon Kepala Desa Selengkapnya »
Kampanye Dialogis Dalam Pemilihan Kepala Desa Sampai saat ini di banyak daerah masih jarang yang melakukan kampanye dalam bentuk dialogis dalam perhelatan demokrasi pilkades, mengapa demikian? hal ini bila dicermati dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Faktanya panitia tidak cukup kemampuan menyelenggarakan bentuk kampanye dialogis, karena mereka semangat jadi panitia itu bukan berorientasi pada pilkades yang …
Kampanye Dialogis Dalam Pemilihan Kepala Desa Selengkapnya »
Kemutlakan Penyampaian Visi Dan Missi Bagi Calon Kepala Desa Bahwa menyampaikan Visi dan Missi bagi calon kepala desa itu adalah kemutlakan yang harus dilakukan. Hal ini disebabkan bagi kepala desa terpilih nanti harus menyusun RPJMDes yang merupakan penjabaran atas Visi dan Missi yang disampaikan saat pencalonannya yang selanjutnya diuraikan dalam arah kebijakan dan kegiatan. Sebagai …
Kemutlakan Penyampaian Visi Dan Missi Bagi Calon Kepala Desa Selengkapnya »
Kampanye Pemilihan Kepala Desa Salah satu tahapan Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kampanye bagi para calon kepala desa, lalu bagaimana aturannya? Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, aturan kampanye pemilihan kepala desa dapat diuraikan sebagai berikut: Permendagri 112/2014 Kampanye Esensi: Pasal 27 (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial …
Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Desa Demokrasi sebagai sistem politik di desa merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar musyawarah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kebersamaan dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Setidaknya 5 …
Panitia Pilkades Kewenangan BPD Dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016, pasal 39 diuraikan sbb: Pasal 39 (1) BPD membentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu. (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD. Pasal 40 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri dari …
Aib Demokrasi Dalam Pilkades Saudaraku warga desa Indonesia, kita perlu pahami bahwa adanya 2 (dua) calon kades yang masih dalam 1 (satu) keluarga itu sama hal para pemilih nanti seperti dikasih pilihan antara “kartu Mentari” dengan “kartu M3”, keduanya ya tetap Indosat. Kita memilih atau tidak memilih itu sama, ya tetap saja Indosat yang terpilih. …
Bagaimana Mantan Narapidana Mencalonkan Kepala Desa? Bagaimana mantan narapidana mencalonkan kepala desa, Bila kita memahami pasal 21, huruf i, dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut: “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 …
Bagaimana Mantan Narapidana Mencalonkan Kepala Desa? Selengkapnya »
Alur Regulasi Kerjasama Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 tahun 2017, untuk membuat atau melakukan kerjasama desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa 2. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Penataan Desa 3. Membuat Peraturan Desa Tantang Kerjasama Desa 4. Kades menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Tentang Pedoman Kerjasama …
Waspadai Kampanye Sesat Calon Kepala Desa Manakala saat digelar perhelatan pilkades, para calon kades diberi waktu untuk berkampanye, selain penyampaian visi dan missi, mereka biasanya juga menyampaikan janji-janji tertentu. Janji calon kepala desa dalam kampanye pilkades sering kali sesat dan menyesatkan, misalnya: 1. Janji akan mengganti Perangkat Desa yang ditengarai tidak mendukungnya dengan tim suksesnya. …
Menyusun Visi Dan Missi Calon Kepala Desa Manakala kita menyusun rumusan visi dan missi calon kepala desa, maka kita harus memahami kedudukan visi dan missi tersebut dalam stratifikasi sistem perundang-undangan di Indonesia, visi dan missi itu harus memenuhi syarat singkronitas dan akselerasitas program dan anggaran di masing-masing strata pemerintahan. Mari kita pahami konsep dasar dan hirarkisnya, …
Netralitas Panitia Pilkades, PJ Kades, Perangkat Desa Dan BPD Dalam Pilkades Dalam peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri tidak ada yang secara eksplisit mengatur bagaimana yang berkaitan dengan netralitas panitia. Tetapi secara implisit kita tetap bisa menjustiskan dua hal yang bisa dipedomani, yaitu: 1. Bahwa azas pilkades …
Netralitas Panitia Pilkades, PJ Kades, Perangkat Desa Dan BPD Dalam Pilkades Selengkapnya »
Biaya Pilkades Mutlak Harus Dari APBD Kab/Kot Ketika Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 mengatur bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu itu menjadi dengan uraian sebagai berikut: 6. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya …
Biaya Pilkades Mutlak Harus Dari APBD Kab/Kot Selengkapnya »
Pengawasan Pemerintahan Desa Oleh Masyarakat Desa menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Agar hak masyarakat ini dipenuhi dengan baik, maka pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi …
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh BPD Pengawasan itu sebagai proses yang menjamin agar maksud dan tujuan dalam organisasi dan manajemen akan dapat tercapai. Pengawasan juga sebagai cara untuk menetapkan patokan kinerja dalam memilih tindakan yang dapat mendukung dan sejalan dengan pencapaian hasil yang sesuai dengan patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu pengawasan adalah cara …
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh BPD Selengkapnya »
Musyawarah Desa Evaluasi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pasal 81 dan 82, bahwa Musyawarah Desa Evaluasi adalah Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. musyawarah desa ini diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni yang disebut Musdes Evaluasi Semester Pertama (MES 1) dan pada bulan Desember yang disebut …
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Lantaran masih saja ada yang bertanya bagaimana cara melakukan pemilihan kepala desa antar waktu apabila ada kepala desa yang mengundurkan diri sebelum masa kepemimpinan kades habis. Apa dasar hukumnya dan bagaimana perlakuannya? Apakah cukup dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa melibatkan warga? Atau dengan menggelar pemilihan …
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Selengkapnya »
PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Desa PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Desa itu tidak harus dengan surat tugas atau SK, sebab tergantung kasusnya yang menyebabkan di PLT Kepala Desa. Misalnya: 1. Apabila kasusnya kades meninggal dunia, maka PLT nya otomatis oleh sekdes sampai dengan diangkatnya PJ (Penjabat), yaitu selambat lambatnya 20 hari setelah kades meninggal dunia, harus …
Kalender Kegiatan BPD Bulan Maret Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52). Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36). Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan …
Kalender Kegiatan Pemerintah Desa Bulan Maret Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LPPDes dan LKPPDes (pasal 49, ayat (1), PP no 43/2014} dan Permendagri no 46/2016, psl 3 dan 4. Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang …
Kalender Kegiatan Pemerintah Desa Bulan Maret Selengkapnya »
Diskualifikasi Calon Kades Petahana Calon kades dari petahana itu bisa ditolak pendaftarannya atau didiskualifikasi pencalonannya apabila dia tidak membuat LPPDes dan LPRP APBDes baik Akhir Tahun Anggaran maupun Akhir Masa Jabatan, mekanismenya antara lain: 1. Keputusan Bupati tentang evaluasi LPPDes. Ini bisa dilakakukan oleh bupati apabila kades tidak menyampaikan LPPDes selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum …
Lampiran LPPDes Dan LPRP-APBDes Sampai saat ini, masih banyak anggota BPD yang tidak memahami dan mengetahui tentang: 1. Tanah-tanah milik desa. 2. Barang inventaris desa. 3. Fasilitas umum aset desa. 4. Jumlah dan besaran bantuan yang individu dan/atau kelembagaan masyarakat desa. Terlebih masyarakat desa, hampir 100% tidak paham dan tahu menahu terhadap hal-hal tersebut. Akibatnya …
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 4) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan pemerintahan desa atau Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa maupun Tata Sosial Desa mayoritas di seluruh Indonesia selalu karut-marut pelaksanaannya. Akibat …
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 4) Selengkapnya »
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 2) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan pemerintahan desa atau Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa maupun Tata Sosial Desa mayoritas di seluruh Indonesia selalu karut-marut pelaksanaannya. Lalu …
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 2) Selengkapnya »
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 1) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan pemerintahan desa atau Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa maupun Tata Sosial Desa mayoritas di seluruh Indonesia selalu karut-marut pelaksanaannya. Kondisi …
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 1) Selengkapnya »
Mutasi Perangkat Desa Penerapan ketentuan pada huruf a ayat (4) pasal 7 Permendagri nomor 67 tahun 2017, bila kita menerapkannya, maka harus memperhatikan kaidah penerapan aturan perundang-undangan secara integral. Hal ini agar tidak terjadi benturan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa saat Perangkat …
Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Berdasar Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam perubahan ketentuan ke-6 atas Pasal 7 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 diuraikan: 6. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa …
