Alur Regulasi Pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014, untuk pembentukan dana cadangan itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan […]
Alur Regulasi Pembentukan Dana Cadangan Read More »
Alur Regulasi Sewa Inventaris Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016, untuk membuat perjanjian atau melakukan sewa atas inventaris desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa
Alur Regulasi Sewa Inventaris Desa Read More »
Alur Regulasi Sewa tanah Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016, untuk membuat perjanjian atau melakukan sewa atas tanah milik desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki
Alur Regulasi Sewa tanah Milik Desa Read More »
Dokumen Yang Menyertai Perdes APBDes Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 34, diuraikan bahwa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa itu harus melampirkan atau menyertakan
Dokumen Yang Menyertai Perdes APBDes Read More »
Tahapan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDes dibuat selambat-lambatnya mulai bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya, dan selesai menjadi Perdes paling lambat 31 Desember atau sehari sebelum tahun anggaran
Tahapan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Read More »
Antara SDGs Dan Penta Helix Dalam Pembangunan Desa Istilah SDGs (Sustainable Development Goals) dan Penta Helix adalah hal baru bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. Bahkan ada yang masih sangat
Antara SDGs Dan Penta Helix Dalam Pembangunan Desa Read More »
Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bengkok Sebagai Tambahan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Hingga sekarang ini (2020), masih sangat kecil prosentase Pemerintahan Desa yang menerapkan Ayat (3), Pasal 100,
Tanah Bengkok Dalam Sistem APBDes Semua aset desa (termasuk tanah bengkok) yang bisa diuangkan, itu harus dijadikan uang dulu, masuk APBDes dan Rekening Kas Desa (RKD). Selanjutnya pemanfaatannya ditentukan berdasarkan
Tanah Bengkok Dalam Sistem APBDes Read More »
Azas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas
Azas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
Antara RPJMDes RKPDes APBDes Dan Penjabaran APBDes Berdasarkan Permendagri 114/2014 dan 20/2018, antara RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Penjabaran APBDes, siklus penyusunannya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. RPJMDes a. RPJMDes itu
Antara RPJMDes RKPDes APBDes Dan Penjabaran APBDes Read More »
Postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat diuraikan sebagai berikut: ==1. Pendapatan Desa 1. Pendapatan
Postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Read More »
Info Grafis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018, bahwa Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi pengelolaan keuangan
Info Grafis Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
Perkumpulan Masyarakat Bisa Menyelenggarakan Dialog Publik Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu itu merupakan kemutlakan harus dilaksanakan, kenapa demikian? Sebelum ditemukan jawabannya, mari dibaca dulu aturannya. Dalam
Kemutlakan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Read More »
Perkumpulan Masyarakat Bisa Menyelenggarakan Dialog Publik Calon Kepala Desa Dari seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkades, tidak ada pasal dan ayat yang melarang pihak-pihak lain selain panitia Pilkades bila
Perkumpulan Masyarakat Bisa Menyelenggarakan Dialog Publik Calon Kepala Desa Read More »
Kampanye Dialogis Dalam Pemilihan Kepala Desa Sampai saat ini di banyak daerah masih jarang yang melakukan kampanye dalam bentuk dialogis dalam perhelatan demokrasi pilkades, mengapa demikian? hal ini bila dicermati
Kampanye Dialogis Dalam Pemilihan Kepala Desa Read More »
Kemutlakan Penyampaian Visi Dan Missi Bagi Calon Kepala Desa Bahwa menyampaikan Visi dan Missi bagi calon kepala desa itu adalah kemutlakan yang harus dilakukan. Hal ini disebabkan bagi kepala desa
Kemutlakan Penyampaian Visi Dan Missi Bagi Calon Kepala Desa Read More »
Kampanye Pemilihan Kepala Desa Salah satu tahapan Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kampanye bagi para calon kepala desa, lalu bagaimana aturannya? Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014,
Kampanye Pemilihan Kepala Desa Read More »
Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Desa Demokrasi sebagai sistem politik di desa merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar musyawarah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Desa Read More »
Panitia Pilkades Kewenangan BPD Dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016, pasal 39 diuraikan sbb: Pasal 39 (1) BPD membentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
Panitia Pilkades Kewenangan BPD Read More »
Aib Demokrasi Dalam Pilkades Saudaraku warga desa Indonesia, kita perlu pahami bahwa adanya 2 (dua) calon kades yang masih dalam 1 (satu) keluarga itu sama hal para pemilih nanti seperti
Aib Demokrasi Dalam Pilkades Read More »
Bagaimana Mantan Narapidana Mencalonkan Kepala Desa? Bagaimana mantan narapidana mencalonkan kepala desa, Bila kita memahami pasal 21, huruf i, dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut: “tidak
Bagaimana Mantan Narapidana Mencalonkan Kepala Desa? Read More »
Alur Regulasi Kerjasama Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 tahun 2017, untuk membuat atau melakukan kerjasama desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa 2.
Alur Regulasi Kerjasama Desa Read More »
Waspadai Kampanye Sesat Calon Kepala Desa Manakala saat digelar perhelatan pilkades, para calon kades diberi waktu untuk berkampanye, selain penyampaian visi dan missi, mereka biasanya juga menyampaikan janji-janji tertentu. Janji
Waspadai Kampanye Sesat Calon Kepala Desa Read More »
Menyusun Visi Dan Missi Calon Kepala Desa Manakala kita menyusun rumusan visi dan missi calon kepala desa, maka kita harus memahami kedudukan visi dan missi tersebut dalam stratifikasi sistem perundang-undangan di
Menyusun Visi Dan Missi Calon Kepala Desa Read More »
Netralitas Panitia Pilkades, PJ Kades, Perangkat Desa Dan BPD Dalam Pilkades Dalam peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri tidak ada yang secara
Netralitas Panitia Pilkades, PJ Kades, Perangkat Desa Dan BPD Dalam Pilkades Read More »
Biaya Pilkades Mutlak Harus Dari APBD Kab/Kot Ketika Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 mengatur bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu itu menjadi dengan uraian
Biaya Pilkades Mutlak Harus Dari APBD Kab/Kot Read More »
Pengawasan Pemerintahan Desa Oleh Masyarakat Desa menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan
Pengawasan Pemerintahan Desa Oleh Masyarakat Read More »
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh BPD Pengawasan itu sebagai proses yang menjamin agar maksud dan tujuan dalam organisasi dan manajemen akan dapat tercapai. Pengawasan juga sebagai cara untuk menetapkan patokan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh BPD Read More »
Musyawarah Desa Evaluasi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pasal 81 dan 82, bahwa Musyawarah Desa Evaluasi adalah Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. musyawarah desa
Musyawarah Desa Evaluasi Read More »
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Lantaran masih saja ada yang bertanya bagaimana cara melakukan pemilihan kepala desa antar waktu apabila ada kepala desa yang mengundurkan diri sebelum
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Read More »
