Tata Kelola Pembangunan Desa

PERIORITAS PEMBANGUNAN DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 18. Di antara Pasal 72 dan […]

INSTRUMEN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKPDesa (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD) OLEH : LODE, S.Si Ketua BPD Pusuea Kec.

TATA CARA PELAKSANAAN PERDES RKPDESA PERUBAHAN OLEH : LODE, S. Si Ketua BPD Pusuea Kec. Poleang Utara Kab. Bombana Sulawesi Tenggara Berdasarkan pasal 120 peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014

RINCIAN TUGAS PENDAMPING LOKAL DESA, KEPALA DESA, PENDAMPING DESA KECAMATAN, CAMAT, TENAGA AHLI KABUPATEN DAN DINAS PMD KABUPATEN DALAM KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023 OLEH :

ALUR PENYUSUNAN PERDES RKPDesa VERSI PERMEN DESA PDTT NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA OLEH : LODE, S.Si Ketua BPD Pusuea Kec. Poleang

ALUR PENYUSUNAN PERDES RKPDesa VERSI PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA OLEH : LODE, S.Si Ketua BPD Pusuea Kec. Poleang Utara Kab. Bombana Sulawesi Tenggara Rencana Kerja

TAHAPAN DALAM MENYUSUN RPJMDes Perencanaan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun lazim disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana

ANTARA PLD DAN KPMD Berdasarkan Permendesa Pdtt Nomor 18 Tahun 2019, Fungsi, Wilayah Kerja, Dan Tugas PLD dan KPMD diuraikan sebagai berikut: BAB IV Bagian Kesatu Tenaga Pendamping Profesional Pasal

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KASI PELAYANAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KASI KESEJAHTERAAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KAUR PERENCANAAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya

Pendekatan Pembangunan Desa Pembangunan desa itu mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan

Sasaran Pembangunan Desa Pembangunan desa tentunya mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan

Tujuan Pembangunan Desa Pembangunan desa yaitu pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik,

Siklus Pembangunan Desa Pembangunan desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik,

Sasaran Pembangunan Pembangunan adalah sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran

Tujuan Pembangunan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi,

MENGENAL TUGAS PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA BIDANG PEMBINAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Oleh Tata Setiawan Nataatmadja, SE Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki arti, antara lain: Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang

APA SIAPA DAN BAGAIMANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Oleh: Tata Setiawan Nataatadja, SE Bidang ini sangat akrab dengan LKD dan sangat dekat dengan RT dan RW, dan merupakan salah satu tugas penyelenggara

MENATA BUMDes MODEL DESA Oleh Tata Setiawan Nataatadja, SE Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha

KOMUNITAS INDEPENDEN MASYARAKAT Bila membentuk KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) secara partisipatif terganjal Permenkominfo 8/2010, maka bentuklah KIM (Komunitas Independen Masyarakat) secara partisipatif atas prakarsa masyarakat. KIM (Komunitas Independen Masyarakat) bentukan

MUSRENBANGDES RKPD DURKD HANYA ASAL USUL Ketika melaksanakan Musrenbangdes RKPD, banyak usulan yang bila dicermati hanya sekedar membuat usulan. Sehingga DURK yang dibawa ke Musrenbangcam sekedar asal usul, bukan usul

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DESA Oleh ; Kristoni, ST, SH.  Pembangunan. Kata ini beberapa tahun ini menjadi sebuah idiom yang sangat hebat di era pemerintahan presiden Jokowi. Pembangunan dipahami sebagai suatu