Tata Kelola Pembangunan Desa
MENGENAL TUGAS PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA BIDANG PEMBINAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Oleh Tata Setiawan Nataatmadja, SE Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki arti, antara lain: Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang […]
Mengenal Tugas Penyelenggara Pemerintahan Desa Bidang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Read More »
APA SIAPA DAN BAGAIMANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Oleh: Tata Setiawan Nataatadja, SE Bidang ini sangat akrab dengan LKD dan sangat dekat dengan RT dan RW, dan merupakan salah satu tugas penyelenggara
Apa Siapa Dan Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Read More »
MUSDES PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN (berdasarkan Permendagri 114/2014) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pada Pasal 81 dan Pasal 82 terkait dengan Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan Anggaran diuraikan sebagai
Musdes Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Read More »
MENATA BUMDes MODEL DESA Oleh Tata Setiawan Nataatadja, SE Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha
Menata Bumdes Model Desa Read More »
KEDUDUKAN HUKUM LPPDES DAN LPRP APBDES AKHIR MASA JABATAN DALAM PRESPEKTIF PERMENDAGRI 46/2016 DAN 20/2018 Setelah kita mencermati dua permendagri, yaitu Permendagri nomor 46 tahun 2016 dan nomor 20 tahun
KOMUNITAS INDEPENDEN MASYARAKAT Bila membentuk KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) secara partisipatif terganjal Permenkominfo 8/2010, maka bentuklah KIM (Komunitas Independen Masyarakat) secara partisipatif atas prakarsa masyarakat. KIM (Komunitas Independen Masyarakat) bentukan
Komunitas Independen Masyarakat Read More »
HAK-HAK MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan UU no 6 th 2014) Peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa mutlak dilakukan. Hal tersebut penting supaya pembangunan desa dilakukan
Hak-Hak Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Read More »
KEPUTUSAN BPD ATAS LKPPDES DAN LKPRP APBDES LKPPDes dan LKPRP APBDes baik ATA (Akhir Tahun Anggaran) maupun AMJ (Akhir Masa Jabatan) itu dalam bentuk Perdes, maka ketika oleh Kades diajukan
Keputusan BPD Atas LKPPDes Dan LKPRP-APBDes Read More »
KEPEMIMPINAN DALAM MUSYAWARAH DESA Pasal 54 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
Kepemimpinan Dalam Musyawarah Desa Read More »
MUSRENBANGDES RKPD DURKD HANYA ASAL USUL Ketika melaksanakan Musrenbangdes RKPD, banyak usulan yang bila dicermati hanya sekedar membuat usulan. Sehingga DURK yang dibawa ke Musrenbangcam sekedar asal usul, bukan usul
Musrenbangdes RKPD DURKPD Hanya Asal Usul Read More »
PERAN LKD SEBAGAI PENUNJANG KEBERHASILAN PEMERINTAH DESA Oleh: Arohati Bago, S.Th Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga yang resmi dibentuk di desa sesuai dengan rujukan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
Peran Lkd Sebagai Penunjang Keberhasilan Pemerintah Desa Read More »
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DESA Oleh ; Kristoni, ST, SH. Pembangunan. Kata ini beberapa tahun ini menjadi sebuah idiom yang sangat hebat di era pemerintahan presiden Jokowi. Pembangunan dipahami sebagai suatu
Pembangunan Dan Pemberdayaan Desa Read More »
RPJMDES HARUS BERKERAKYATAN Perencanaan adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi
RPJMDes Harus Berkerakyatan Read More »
KLASIFIKASI DESA BERDASARKAN IDM Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa Indeks Desa Membangun itu merupakan indeks komposit yang terdiri dari: 1. Indeks Ketahanan Sosial
Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM Read More »
KLASIFIKASI DESA BERDASARKAN PRODESKEL Berdasarka Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangannya maka klasifikasi desa di Indonesia dapat
Klasifikasi Desa Berdasarkan Prodeskel Read More »
PRINSIP DALAM PERENCANAAN DESA Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa harus melaksanakan sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif. Acuan atau landasan operasional yang dipakai adalah sebagaimana diatur
Prinsip Dalam Perencanaan Desa Read More »
ASET DESA BERDASARKAN UU 6-2014 Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur tentang Aset Desa sebagaimana diuraikan pada pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai berikut: Pasal 76 (1) Aset Desa dapat
Aset Desa Berdasarka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Read More »
Bahan Baku Rencana Kerja Pemerintah Desa Mencermati pelaksanaan UU Desa sampai saat ini kita setidaknya dapat memperoleh gambaran bahwa masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa terkait dengan
Bahan Baku Rencana Kerja Pemerintah Desa Read More »
Bahan Baku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa
Bahan Baku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Read More »
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA DALAM PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA Baik berdasarkan Permendagri 114/2014 maupun Permendes 21/2020, salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Tim penyusun RPJM
Penyelarasan RPJM Desa Read More »
Pengelolaan Dana Desa Perlu Pebaikan Berkaca dari paparan pada bagian sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan Komisi V DPR RI agar pengelolaan dana desa di masa
Pengelolaan Dana Desa Perlu Pebaikan Read More »
Dampak Dari Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Jauh Dengan Harapan Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dari dana desa yang merupakan amanah UU Desa adalah meningkatkan pelayanan publik
Pengelolaan Dana Desa Jauh Dari Standart Dengan besarnya anggaran dana desa yang selalu meningkat tiap tahunnya, diperlukan kesiapan, baik dari sisi regulasi, standar laporan keuangan, maupun pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya
Pengelolaan Dana Desa Jauh Dari Standart Read More »
KOMISI INFORMASI Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 diuraikan sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yangberfungsi menjalankan Undang-Undang ini danperaturan pelaksanaannya, menetapkan
INDIKATOR TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu: 1.Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan dan
Indikator Transparansi Pada Pemerintahan Desa Read More »
FAKTA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA Setelah lebih dari sepuluh tahun program Bumdes digulirkan, yaitu sejak tahun 2008, tetapi keberadaannya masih jauh dari harapan. Para pemangku desa banyak yang mengelola
Fakta Tentang BUMDes Read More »
FAKTA TENTANG PENDAMPING LOKAL DESA Fakta yang termonitor Tetang Pendamping Lokal Desa (PLD) dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Pendamping Lokal Desa dengan ijazah tidak
Fakta Tentang Pendamping Lokal Desa Read More »
TIM PENYUSUN RPJMDES DAN RKPDES Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu
Tim Penyusun RPJMDes Dan RPKDes Read More »
KESEJAHTERAAN APARATUR DESA Saya mengkategorikan aparatur desa menjadi 3 macam, yaitu: 1. Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat Desa). 2. BPD. 3. LKD (RT, RW, LPM, PKK, Kartar, Posyandu, LAD, dan
Kesejahteraan Aparatur Desa Read More »
DASAR HUKUM KEPALA DESA TERLAMBAT DAN/ATAU TIDAK MENYAMPAIKAN LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES, LKPRP-APBDES, DAN IPRP-APBDES SAPAT DIBERHENTIKAN Kepala Desa dapat diberhentikan bila terlambat dan/atau tidak menyampaikan LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES,
Dasar Hukum Kades Diberhentikan Akibat Terlambat Menyampaikan Laporan Read More »
