Tata Kelola Pembangunan Desa

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL DESA Oleh: NUR ROZUQI* Ruang lingkup pembahasan tentang melindungi kearifan lokal desa mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan nilai, tradisi, pengetahuan, dan praktik […]

MELINDUNGI KEARIFAN LOKAL DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pengertian Melindungi Kearifan Lokal Desa Melindungi kearifan lokal desa adalah upaya sistematis untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan nilai-nilai, norma, praktik, pengetahuan, dan

KISI-KISI SUBSTANSI PERDES TENTANG REKOGNISI ISTILAH LOKAL Oleh: NUR ROZUQI* kisi-kisi substansi Peraturan Desa (Perdes) tentang Rekognisi Istilah Lokal, yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan regulasi desa berbasis identitas lokal.

STRUKTUR SOSIAL DESA TIDAK TERBENTUK SECARA STATIS Oleh: NUR ROZUQI* Untuk memahami dinamika masyarakat desa secara menyeluruh dalam konteks fasilitasi, perencanaan partisipatif, dan pemberdayaan. Struktur sosial desa tidak terbentuk secara

STRUKTUR SOSIAL DESA Oleh: NUR ROZUQI* Struktur sosial desa adalah susunan atau pola hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat desa yang membentuk sistem sosial, peran, dan fungsi masing-masing dalam kehidupan

REKOGNISI ISTILAH LOKAL Oleh: NUR ROZUQI* Rekognisi istilah lokal adalah proses pengakuan resmi dan sah terhadap istilah-istilah yang berasal dari tradisi, adat, dan sejarah lokal masyarakat desa, yang sebelumnya mungkin

IDENTITAS LOKAL DESA Oleh: NUR ROZUQI* Identitas lokal desa adalah konsep yang mencerminkan jati diri, karakter khas, dan warisan sosial budaya yang melekat pada suatu desa berdasarkan sejarah, adat istiadat,

PROSES REKOGNISI DAN REVITALISASI SEBUTAN LOKAL Oleh: NUR ROZUQI* Proses pengembalian sebutan atau istilah lama yang telah diseragamkan oleh UU No. 5 Tahun 1979 adalah upaya rekognisi identitas lokal yang

REKOGNISI DAN REVITALISASI SEBUTAN LOKAL Oleh: NUR ROZUQI* UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memang telah menyeragamkan struktur dan istilah pemerintahan desa secara nasional, menghapus banyak sebutan lokal

POKOK-POKOK AD DAN ART YAYASAN DESA YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN SOSIAL Oleh: NUR ROZUQI* Berikut contoh sederhana Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk Yayasan Desa

MENDIRIKAN YAYASAN DESA YANG EFEKTIF Oleh: NUR ROZUQI* Mendirikan yayasan desa yang efektif memerlukan pendekatan yang terstruktur, legal, dan berorientasi pada keberlanjutan. Berikut panduan lengkap yang bisa Anda gunakan: 1.

PAUD DAN TK MILIK PEMERINTAH DESA BERNAUNG DI BAWAH YAYASAN MILIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan terstruktur mengenai mengapa sekolah PAUD dan TK milik pemerintah desa sebaiknya bernaung di

TAHAPAN PROSEDUR PENDIRIAN BUMDes (PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes) Ditulis : LODE, S.Si* BUMDes adalah instrumen strategis untuk menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta memperkuat PAD. BUMDes

PENGUATAN SDM MENJADI PRIORITAS UTAMA PEMBANGUNAN DESA Ditulis : LODE, S. Si* Tidak dapat dipungkiri kelemahan utama desa dalam membangun wilayahnya, terletak pada kapabilitas sumber daya manusia (SDM) pengelola yang

KADER POSYANDU DALAM PELAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT DESA Ditulis : LODE, S.Si* Pelatihan Kader pos pelayanan terpadu (posyandu) sangatlah penting dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar di masyarakat Desa.

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDES NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024 Di Tulis : LODE, S.Si* Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk

SASARAN STUNTING (Perpres nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting) Ditulis : LODE, S. Si* Peraturan Presiden yang disebutkan diatas, menyebutkan bahwa Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi: 1.

STUNTING (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting) Ditulis : LODE, S. Si* Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada

BADAN USAHA MILIK DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 23. Di antara Pasal 87

PERENCANAAN DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 21. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi

TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 20. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga

PERIORITAS PEMBANGUNAN DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 18. Di antara Pasal 72 dan

INSTRUMEN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKPDesa (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD) OLEH : LODE, S.Si Ketua BPD Pusuea Kec.

TATA CARA PELAKSANAAN PERDES RKPDESA PERUBAHAN OLEH : LODE, S. Si Ketua BPD Pusuea Kec. Poleang Utara Kab. Bombana Sulawesi Tenggara Berdasarkan pasal 120 peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014

RINCIAN TUGAS PENDAMPING LOKAL DESA, KEPALA DESA, PENDAMPING DESA KECAMATAN, CAMAT, TENAGA AHLI KABUPATEN DAN DINAS PMD KABUPATEN DALAM KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023 OLEH :

ALUR PENYUSUNAN PERDES RKPDesa VERSI PERMEN DESA PDTT NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA OLEH : LODE, S.Si Ketua BPD Pusuea Kec. Poleang

ALUR PENYUSUNAN PERDES RKPDesa VERSI PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA OLEH : LODE, S.Si Ketua BPD Pusuea Kec. Poleang Utara Kab. Bombana Sulawesi Tenggara Rencana Kerja

TAHAPAN DALAM MENYUSUN RPJMDes Perencanaan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun lazim disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana

ANTARA PLD DAN KPMD Berdasarkan Permendesa Pdtt Nomor 18 Tahun 2019, Fungsi, Wilayah Kerja, Dan Tugas PLD dan KPMD diuraikan sebagai berikut: BAB IV Bagian Kesatu Tenaga Pendamping Profesional Pasal

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KASI PELAYANAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya