Tata Kelola Pembangunan Desa
PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN Sebutan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sekarang ini sudah diganti dengan sebutan LPKA (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran), yaitu laporan setiap item atau titik kegiatan anggaran yang […]
Pengganti Sebutan Dokumen Pembangunan Dan Keuangan Read More »
RPJMDes HARUS BERKERAKYATAN Perencanaan adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi
RPJMDes harus Berkerakyatan Read More »
TANAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA Persoalan tanah di desa yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintahan Desa sering kali dan bahkan sampai sekarang masih banyak yang menjadi polemik di desa. Lalu
Tanah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Desa Read More »
MENEJEMEN PEDAGANG BAKSO Memprihatinkan sekali, kabar dari berbagai daerah, masih banyak perangkat desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutaman sekdes sebagai koordinator PPKD dan Verifikator, serta kaur keuangan sebagai
Menejemen Pedagang Bakso Read More »
MENEJEMEN PEDAGANG SOTO Miris memang, info dari berbagai daerah, masih banyak elemen pemerintahan dan kemasyarakatan di desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutama urusan pengelolaan keuangan dan pelaksana pembangunan.
Menejemen Pedagang Soto Read More »
MUSYAWARAH DI DESA YANG IDEAL Kita berasumsi bahwa tidak ada desa yang tidak melakukan musyawarah desa (Musdes). Apakah dalam pelaksanaanya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat atau hanya
Musyawarah Di Desa Yang Ideal Read More »
MACAM-MACAM MUSYAWARAH DESA Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, Musyawarah Desa itu ada 2 macam, yaitu Musdes Regular dan Musdes Insidensial. Musdes Regular itu ada 2 macam, yaitu: Musdes RPJMDes
Macam Macam Musyawarah Desa Read More »
Link webset SID KEMENDES https://sid.kemendesa.go.id/ masih bisa dibuka dengan peramban tertentu, misalnya dengan peramban bawaan handphone tertentu. Tetapi konten DANA DESA, APBDES, dan BLTDD tidak bisa dibuka. Tentang 3 (tiga) kontern
Rakyat Terluka SID KEMENDES Dicabik Read More »
Pendamping PKH Siapa Bermain? Tulisan ini diunggah sehubungan banyak pertanyaan dan permintaan pencerahan atas Program yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, terkait dengan Pendamping nya. Oleh sebab
Pendamping PKH Siapa Bermain? Read More »
Tugas Dan Fungsi Pendamping Di Desa Perbedaan mendasar model pendampingan paska ditetapkannya Undang Undang Desa adalah ada tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara
Tugas Dan Fungsi Pendamping Di Desa Read More »
Prinsip Prinsip Desa Membangun Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, prinsip-prinsip Desa Membangun dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Desa mempunyai perencanaan mandiri. Artinya bahwa dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa
Prinsip Prinsip Desa Membangun Read More »
Aktor Demokrasi Di Desa Dalam rangka menciptakan, mengembangkan, dan merawat demokrasi di desa, manakala kita merujuk pada substansi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, maka sesungguhnya
Aktor Demokrasi Di Desa Read More »
Anggaran Operasional Dan Rencana Kerja BPD Atau Program Kegiatan LKD Sebenarnya, anggaran Operasional dan Rencana Kerja atau Kegiatan untuk BPD, dan untuk LKD (LPM, PKK, KARTAR, LINMAS, KADER POSYANDU, RT,
Anggaran Operasional Dan Rencana Kerja BPD Atau Program Kegiatan LKD Read More »
Musyawarah Dusun Atau Wilayah Dalam rangka Musdes dan Musrenbangdes, harus dilakukan dulu Musdus atau Muswil. Musdus bagi desa yang terdiri lebih dari 1 perdikan. Muswil / Mus-RW bagi desa yang
Musyawarah Dusun Atau Wilayah Read More »
Performen Pos Pelayanan Terpadu Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat
Performen Pos Pelayanan Terpadu Read More »
AKRONIM DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2018 dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa terdapat banyak sebutan
Akronim Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Permendagri no 20 th 2018) 1. Uang desa harus masuk RKD (Rekening Kas Desa) dulu sebelum dibelanjakan, yang meliputi: a. PAD dari seluruh aset desa, termasuk
Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swadaya (2 Kasi 2 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swadaya (2 Kasi 2 Kaur) Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (3 Kasi 2 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (3 Kasi 2 Kaur) Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (2 Kasi 3 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (2 Kasi 3 Kaur) Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swasembada (3 Kasi 3 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swasembada (3 Kasi 3 Kaur) Read More »
Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Manakala kita mencermati Permendagri nomor 114 tahun 2014 dan nomor 20 tahun 2018, maka dokumen pelaksanaan pembangunan dan dokumen pengelolaan keuangan desa itu
Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
Pemerintah Desa Wajib Mengumumkan Informasi Publik Desa Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018, Pemerintah Desa wajib mengumumkan atau menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat. Hal tersebut diuraikan
Pemerintah Desa Wajib Mengumumkan Informasi Publik Desa Read More »
Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Berdasarkan Permendagri no 20 th 2018, mekanisme pengelolaan keuangan desa dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Uang desa harus masuk RKD (Rekening Kas Desa)
Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Read More »
Spirit Kemandirian Desa Melawan Imposisi dan Mutilasi Manakala ditelaah secara mendalam, semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU 6/2014 atau UU Desa adalah semangat dan prespektif satu desa, satu
Spirit Kemandirian Desa Melawan Imposisi dan Mutilasi Read More »
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019 sebagaimana telah diubah sebagian dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2019 dijelaskan bahwa perubahan Data Terpadu
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Read More »
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Untuk mengetahui efektifitas dan optimasi kinerja pemerintah desa harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah supradesa (Kecamatan dan Kabupaten) dan masyarakat
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Read More »
Data dan dokumen desa (kategori laporan) Sebagai konsekwensi dari kegiatan pemerintahan desa Sesungguhnya aktivitas Pemerintahan Desa yang harus termonitor dan/atau dilaporkan dokumentasinya kepada Bupati melalui Camat dapat diuraikan sebagai berikut:
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan Membicarakan buku administrasi desa atau yang lazim disebut buku regester desa tidak bisa cukup berpedoman pada Permendagri nomor 47 tahun 2016, tetapi harus pula peraturan
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan Read More »
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Apabila kita perhatikan di lingkungan tingkat RW (Rukun Warga) kecenderungan Ketua RW hanya sekedar mengkoordinir para Ketua RT, pengurus RW pun
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Read More »
