Tata Kelola Pemerintahan Desa
PERANGKAT DESA BERHENTI (SEBUAH TELAAH INTEGRATIF) DATA KESATU UU NONOR 6 TAHUN 2014 Bagian Kelima Perangkat Desa Pasal 53 (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. …
Presiden Harus Tegas Dan Jelas Sikapnya Terhadap Dua Kementerian Yang Saling Merasa Paling Berwenang Urus Desa Rujukan awal bahwa Kementerian dalam Negeri itu yang berwenang dalam pembinaan terhadap Pemerintahan Desa adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BAB XIV, Pasal 112, yang diskripsi utuhnya sebagai berikut: UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 BAB XIV …
POLITIK DINASTI Politik Dinasti tak pernah berakhir baik. Selain menyuburkan praktik nepotisme, itu juga rentan melahirkan perkara rasuah. Nicollo Machiavelli dalam salah satu magnum opus-nya Il Principe (Sang Pangeran) berujar, kekuasaan harus digapai dan dipertahankan, meski harus membuang bab etika ke tong sampah. Jika filsuf era Renaisans itu masih hidup kini, barangkali ia akan tertawa …
IMPEACHMENT atau PEMAHZULAN Istilah impeachment berasal dari kata “to impeach”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah “removal from office”, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata “impeachment” itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan Charles L. Black, “Strictly speaking, …
KALENDER KEGIATAN BPD BULAN AGUSTUS 1. Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52). 2. Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36). 3. Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, …
KALENDER KEGIATAN PEMERINTAH DESA BULAN AGUSTUS 1. Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap 2. Lanjutan Penyusunan RPKDes untuk tahun anggaran berikutnya dengan melengkapi Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). (pasal 42, ayat (1), Permendagri 114-2014) 3. Lanjutan Proses RPKDes Perubahan 4. Lanjutan Proses APBDes Perubahan 5. Pecairan ADD termin II 6. Kegiatan semua bidang …
Kalender Kegiatan Pemerintah Desa Bulan Agustus Selengkapnya »
Kalender Kegiatan BPD Bulan Juli Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52). Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36). Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan …
Kalender Kegiatan Pemerintah Desa Bulan Juli Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester awal atau LRP-APBDes S-1 (pasal 68, Permendagri 20/2018) MUSRENBANGDES menyusun bahan RKPDes tahun anggaran berikutnya, (pasal 30, ayat (2), huruf f, Permendagri 114-2014. Mulai Penyusunan RPKDes untuk tahun anggaran berikutnya (pasal 29, ayat (3), Permendagri 114-2014) Proses RPKDes Perubahan …
DESA SIAGA AKTIF KMK no 1539 th 2010 Saya melihat ada kegagapan dan ada keteledoran terhadap substansi kebijakan di masa lalu yang sebenarnya masih dan ideal berlaku. Sebenarnya tidak perlu membuat rujukan hukum lagi untuk membentuk tim tanggap apa saja yang ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Cukup merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang …
DISKUSI DALAM NGOPI BARENG (part 1) Diundang ikut diskusi dalam kemasan ngopi bareng di sebuah cafe. Temanya sangat menarik, pesertanya mulai dari Ormas, Orpol, OKP dan aktivis mahasiswa. jalannya diskusi juga sangat dinamis, mulai dari sub tema antara lain: 1. Dana refocusing yang tidak jelas. 2. Sikap salah satu fraksi yang wolkout dalam sidang paripurna …
PENDATAAN SDGs DESA VARIAN BARU TUMPANG TINDIH DATA SISTIM INFORMASI DESA Pemutakhiran IDM 2021 berbasis SDGs Desa dimana aktivitas pendataannya mengklaim sebagai upaya pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga. Pendataan Pemutakhiran IDM 2021 berbasis …
Pendataan SDGs Desa Varian Baru Tumpang Tindih Data Sistem Informasi Desa Selengkapnya »
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA BANYAK GAGAL PAHAM TENTANG DESA Kondisi yang semakin menuju Desa Gagal sekarang ini, salah satunya juga akibat dari gagal pahamnya Pemerintah Kabupaten / Kota dalam memahami kedudukan, tugas, dan fungsinya terhadap desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015. Dalam Peraturan Presiden …
Pemkab / Pemkot Banyak Gagal Paham Tentang Desa Selengkapnya »
KEMENTERIAN DESA PDTT MERAMPAS KEWENANGAN KEMENDAGRI Karut-marutnya tata kelola desa sekarang ini, salah satunya adalah akibat dari gagal pahamnya Kemendes kedudukan, tugas, dan fungsinya terhadap desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 atau memang ada kesengajaan untuk merampas kewenangan Kemendagri atau juga karena Kemendagri gagal paham atas kewenangannya terhadap desa yang sudah …
Kementerian Desa PDTT Merampas Kewenangan Kemendagri Selengkapnya »
LAPORAN AKHIR MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Sebelum akhir masa jabatan, Badan Permusyawaratan Desa juga harus membuat laporan Akhir masa jabatan yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: a. LEK Kades AMJ (Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Akhir Masa Jabatan) terkait pelaksanaan LPPDes. Laporan ini dibuat oleh BPD dari hasil Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa Akhir …
Laporan Akhir Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Selengkapnya »
LAPORAN KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN Merujuk pada Permendagri nomor 46 tahun 2016, bahwa laporan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan substansinya melipati: 1. LPPDes selama 5 (lima) tahun dan LPPDes selama 7 (tujuh) bulan terakhir. 2. LPRP-APBDes selama 5 (lima) tahun dan LPRP-APBDes selama 7 (tujuh) bulan terakhir. 3. Rancangan kegiatan 5 (lima) bulan sisa …
LAPORAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Meruju pada UU 6/2014, PP 43/2014 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan, PP 47/2015, Permendagri 114/2014, Permendagri 20/2018, Permendagri 46/2016 dan Permendagri 110/2016, dalam satu tahun anggaran, BPD juga harus membuat empat macam Laporan dari hasil evaluasi BPD terhadap laporan Kades yang dibahas dalam Musdes untuk …
Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Selengkapnya »
LAPORAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN Berdasarkan UU 6/2014, PP 43/204 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Permendagri 46/2016, 114/2014 dan 20/2018, bahwa LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LPRP-APBDes (Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dibuat mulai Januari hingga tanggal 31 Maret sebagai batas akhirnya, dimana Kepala Desa harus menyampaikan dulu kepada …
MUSYAWARAH DI DESA YANG IDEAL Kita berasumsi bahwa tidak ada desa yang tidak melakukan musyawarah desa (Musdes). Apakah dalam pelaksanaanya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat atau hanya melibatkan segelintir orang saja. Itu yang masih diragukan?! Musyawarah Desa yang ideal yaitu musyawarah yang diselenggarakan dan dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan …
MACAM-MACAM MUSYAWARAH DESA Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, Musyawarah Desa itu ada 2 macam, yaitu Musdes Regular dan Musdes Insidensial. Musdes Regular itu ada 2 macam, yaitu: Musdes RPJMDes dan Musdes Evaluasi. Musdes Evaluasi itu ada 2 macam, yaitu: Musdes Evaluasi Kinerja Kades, dan Musdes Evaluasi LKPPDes. Musdes Evaluasi Kinerja Kades itu ada 2 …
KALENDER KEGIATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAN JUNI 1. Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52). 2. Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36). 3. Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal …
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan Juni Selengkapnya »
KALENDER KEGIATAN PEMERINTAH DESA BULAN JUNI 1. Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap 2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes .(pasal 33, ayat (5), Permendagri 114-2014). 3. MUSBANGDES Pelaksanaan Pembangunan Desa. (pasal 81 dan 82, Permendagri 114-2014). 4. Kegiatan semua bidang sesuai RKPDes dan APBDes tahun berjalan 5. Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah …
Sejarah Undang-Undang Desa di Indonesia Dalam sejarah Undang-Undang Desa, ada 8 Undang-Undang yang secara ekslusif maupun inklusif mengatur tentang desa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Setelah Anda membaca seluruh artikel ini, anda dapat mengetahui perkembangan dan sejarah yang panjang di dalamnya, dimulai dari tahun 1948 hingga yang paling akhir saat ini yaitu UU No.6 Tahun …
STRATA LINIER DAN BENTUK SEBANGUN SISTEM PEMERINTAHAN DI NKRI Sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintahan pusat, pemerintahan propinsi, pemerintahan kabupaten/kota, dan pemerintahan desa, bila dicermati strata nya relatif linier dan bentuknya juga relatif sebangun. Sistem Perencanaan: Pemerintahan Pusat. Dalam menyusun perencanaan, Presiden membentuk tim dengan melibatkan seluruh Kementerian, lembaga dan Badan …
Link webset SID KEMENDES https://sid.kemendesa.go.id/ masih bisa dibuka dengan peramban tertentu, misalnya dengan peramban bawaan handphone tertentu. Tetapi konten DANA DESA, APBDES, dan BLTDD tidak bisa dibuka. Tentang 3 (tiga) kontern tersebut dapat diterangkan: Konten DANA DESA berisi informasi tentang besaran nominal Dana Desa yang diterima setiap desa seluruh Indonesi dari tahun ke tahun. Konten ini …
Bedanya Sebutan Ketua Dengan Kepala Dalam Tata Bahasa Indonesia, sebutan Ketua dengan Kepala itu dua hal yang sangat berbeda. Kita mengenal sebutan Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Kepala Cabang, Kepala Negara. Tapi tidak ada Ketua Sekolah, Ketua Dinas, Ketua Negara, tidak ada. Kita juga mengenal sebutan Ketua MA, Ketua MK, Ketua Pengadilan, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua …
Diskresi Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 1 Angka 9 diuraikan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya …
Indonesia Menuju Negara Gagal ? Dalam ilmu tata negara, terdapat ciri-ciri negara dapat dikategorikan gagal, yaitu: 1. Tidak ada jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah. Saat ini teror, kekerasan, terjadi di mana-mana yang menegaskan pemerintah tidak bisa menjamin rasa keamanan. 2. Pemerintah tidak bisa menyediakan kebutuhan secara maksimal, seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya. 3. Korupsi …
Desa Lebih Tua Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI lahir pada 17 Agustus 1945, jauh sebelum itu desa-desa di wilayah NKRI itu sudah ada dan sudah punya pemerintahan yang terbentuk secara adat. Dari sinilah UUD 1945 pada pasal 18B mengisyaratkan adanya pengakuan negara atas pemerintahan desa sebagai strata pemerintahan tersendiri dalan Negara Kesatuan Republik Indonesia. …
Desa Lebih Tua Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia Selengkapnya »
Tugas Dan Fungsi Pendamping Di Desa Perbedaan mendasar model pendampingan paska ditetapkannya Undang Undang Desa adalah ada tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan “kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa” menjadi pendekatan “pemberdayaan masyarakat desa”. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan self goverment community diberdayakan …
Prinsip Prinsip Desa Membangun Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, prinsip-prinsip Desa Membangun dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Desa mempunyai perencanaan mandiri. Artinya bahwa dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa itu dilakukan sendiri oleh desa secara Partisipatif dan Demokratis dengan memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. 2. Berdasarkan pada kearifan lokal dalam pengelolaan …
