Regulasi

PANDANGAN LEMBAGA KAJIAN DESA ATAS RENCANA REVISI UU DESA Alibi mendesaknya perubahan atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 setelah menjalani pemberlakuan selama 9 (sembilan) tahun sesungguhnya harus dipertimbangkan, karena yang sebenarnya terjadi di desa yang mendesak adalah persoalan efektifitas pemberlakuannya, optimalisasi pelaksanaannya, dan integritas pelaksananya yang sampai sekarang belum memperlihatkan maksimalitasnya. Hal ini bila dicermati …

PANDANGAN LEMBAGA KAJIAN DESA ATAS RENCANA REVISI UU DESA Selengkapnya »

PERANGKAT DESA DALAM PEMILU (2) Ternyata terhadap tulisan yang berjudul “PERANGKAT DESA DALAM PEMILU” terdapat beberapa komentar yang menunjukkan ketidaksepakatan atas tulisan tersebut, hal ini dapat ditengarai antara lain: 1. Bahwa sang komentator adalah orang yang terlibat dalam kasus tersebut. 2. Bahwa sang komentator adalah orang yang tidak memahami substansi tulisan tersebut. Untuk lebih jelasnya …

PERANGKAT DESA DALAM PEMILU (2) Selengkapnya »

Waspada Dan Laporkan Pungutan Liar di Desa Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”, selama 5 tahun terakhir ini tidak banyak hasilnya, khususnya di desa. Sesungguhnya berdasarkan Peraturan Presiden ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktek PUNGLI di Indonesia. SATGAS SABER …

Waspada Dan Laporkan Pungutan Liar di Desa Selengkapnya »

REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA HARUS MENGUATKAN KEDUDUKAN DESA PADA SISTEM PEMERINTAHAN DAN KETATANEGARAAN DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Gaduh rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diawali beredarnya Draf Revisi dar Dewan Perwakilan Daerah DPR RI, disusul dengan beredarnya Draf dan/atau dokumen usulan dari beberapa organisasi yang berbasis pemangku desa. Mencermati dinamika …

TANTANGAN REVISI UU 6-2014 ADALAH MENGUATKAN KEDUDUKAN DESA Selengkapnya »

MUQODIMAH LKDN ATAS RENCANA REVISI UU 6/2014 Mendesaknya perubahan atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 setelah menjalani pemberlakuan selama 7 (tujuh) tahun sesungguh harus dipertimbangkan, karena yang sebenarnya terjadi di desa yang mendesak adalah persoalan efektifitas pemberlakuannya, optimalisasi pelaksanaannya, dan integritas pelaksananya yang sampai sekarang belum memperlihatkan maksimalitasnya. Hal ini bila dicermati dari dimensi stratifikasi …

Muqodimah LKDN Atas Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Selengkapnya »

BUTIR-BUTIR PANCASILA VERSI TAP MPR NOMOR I TAHUN 2003 NASIBMU Nilai-nilai luhur Pancasila yang terdiri 45 butir sebagai Pedoman bagi bangsa Indonesia dalam Penghayatan dan Pengamalannya terhadap Pancasila yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Tap MPR No 1 Th 2003 praktis 99% rakyat Indonesia belum bahkan tidak mengenalnya. Memperhatikan kondisi seperti ini, ada …

Nasibmu Butir-butir Pancasila Versi Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 Selengkapnya »

PROLOG LKDN ATAS RENCANA REVISI UU 6/2014 Dalam rumah Gerakan Desa Merdeka ini, ada penghuni dari hampir semua Kementerian dan Lembaga, bahkan dari Legeslatif dan Istana. Demikian pula dalam Media Destara dan PusBimtek Palira banyak Pejabat Pusat dan Daerah yang aktif membaca dan/atau memonitor saja. Oleh karena itu, terhadap rencana revisi atas UU 6/2014, LKDN …

Prolog LKDN Atas Rencana Revisi UU 6/2014 Selengkapnya »

PANCASILA LAHIR Yang terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya Ir Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara yang terdiri tiga macam dengan nama-nama istilah sesuai dengan jumlah rumusannya, yaitu: Yang berisi 5 macam rumusan, beliau menyebutnya Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan PeriKemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang …

Pancasila Lahir Selengkapnya »

Tanggal 1 Juni itu usulan istilah dasar negara, yaitu Pancasila. Bukan Substansinya. Istilah tersebut disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI. Tanggal 18 Agustus itu penetapan substansi dasar negara yang berisi sila dan lazim disebut Pancasila. Hal tersebut disampaikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang diskripsi lengkapnya dituangkan …

Pancasila Lahir 1 Juni Atau 18 Agustus ? Selengkapnya »