Tata Kelola Pembangunan Desa

SDGs DESA GAGAL Gagal Karena Terjebak dalam Teknokratisme Tanpa Aksi Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa diluncurkan sebagai adaptasi lokal dari agenda pembangunan global yang […]

BUMDes GAGAL Antara Cita-Cita Kemandirian dan Realitas Kegagalan Struktural Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) digagas sebagai instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Melalui BUMDes,

DANA DESA DAN KORUPSI Antara Harapan Kesejahteraan dan Realitas Korupsi Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dana desa digulirkan sebagai terobosan besar dalam sejarah pembangunan Indonesia. Sejak tahun 2015, pemerintah telah

SATU DEKADE DANA DESA Mengapa Kesejahteraan Rakyat Tak Juga Terwujud? Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana desa sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan dari

TATA KELOLA TERLUPAKAN Fondasi yang Terlupakan dalam Pembangunan Desa Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam satu dekade terakhir, desa menjadi pusat perhatian pembangunan nasional. Berbagai program digulirkan: SDGs Desa sebagai

SDGs DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA Antara Penyeragaman Tekokratik dan Lokalitas Kontekstual Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa hadir sebagai turunan dari komitmen global untuk pembangunan

SDGs SEBAGAI BANGUNAN TATA KELOLA SEBAGAI FONDASI Analisis Kritis atas Kerapuhan Pembangunan Desa Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pembangunan berkelanjutan melalui SDGs (Sustainable Development Goals) Desa telah menjadi simbol komitmen

SDGs DESA HILANG Program Berkelanjutan Tidak Dilanjutkan? Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa diluncurkan sebagai upaya strategis untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam tata kelola

SOP PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL DESA Oleh: NUR ROZUQI* Berikut adalah cara menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) Perlindungan Kearifan Lokal Desa, yang dapat digunakan oleh pemerintah desa, tim pelestarian, atau komunitas

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL DESA Oleh: NUR ROZUQI* Ruang lingkup pembahasan tentang melindungi kearifan lokal desa mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan nilai, tradisi, pengetahuan, dan praktik

MELINDUNGI KEARIFAN LOKAL DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pengertian Melindungi Kearifan Lokal Desa Melindungi kearifan lokal desa adalah upaya sistematis untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan nilai-nilai, norma, praktik, pengetahuan, dan

KISI-KISI SUBSTANSI PERDES TENTANG REKOGNISI ISTILAH LOKAL Oleh: NUR ROZUQI* kisi-kisi substansi Peraturan Desa (Perdes) tentang Rekognisi Istilah Lokal, yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan regulasi desa berbasis identitas lokal.

STRUKTUR SOSIAL DESA TIDAK TERBENTUK SECARA STATIS Oleh: NUR ROZUQI* Untuk memahami dinamika masyarakat desa secara menyeluruh dalam konteks fasilitasi, perencanaan partisipatif, dan pemberdayaan. Struktur sosial desa tidak terbentuk secara

STRUKTUR SOSIAL DESA Oleh: NUR ROZUQI* Struktur sosial desa adalah susunan atau pola hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat desa yang membentuk sistem sosial, peran, dan fungsi masing-masing dalam kehidupan

REKOGNISI ISTILAH LOKAL Oleh: NUR ROZUQI* Rekognisi istilah lokal adalah proses pengakuan resmi dan sah terhadap istilah-istilah yang berasal dari tradisi, adat, dan sejarah lokal masyarakat desa, yang sebelumnya mungkin

IDENTITAS LOKAL DESA Oleh: NUR ROZUQI* Identitas lokal desa adalah konsep yang mencerminkan jati diri, karakter khas, dan warisan sosial budaya yang melekat pada suatu desa berdasarkan sejarah, adat istiadat,

PROSES REKOGNISI DAN REVITALISASI SEBUTAN LOKAL Oleh: NUR ROZUQI* Proses pengembalian sebutan atau istilah lama yang telah diseragamkan oleh UU No. 5 Tahun 1979 adalah upaya rekognisi identitas lokal yang

REKOGNISI DAN REVITALISASI SEBUTAN LOKAL Oleh: NUR ROZUQI* UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memang telah menyeragamkan struktur dan istilah pemerintahan desa secara nasional, menghapus banyak sebutan lokal

POKOK-POKOK AD DAN ART YAYASAN DESA YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN SOSIAL Oleh: NUR ROZUQI* Berikut contoh sederhana Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk Yayasan Desa

MENDIRIKAN YAYASAN DESA YANG EFEKTIF Oleh: NUR ROZUQI* Mendirikan yayasan desa yang efektif memerlukan pendekatan yang terstruktur, legal, dan berorientasi pada keberlanjutan. Berikut panduan lengkap yang bisa Anda gunakan: 1.

PAUD DAN TK MILIK PEMERINTAH DESA BERNAUNG DI BAWAH YAYASAN MILIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan terstruktur mengenai mengapa sekolah PAUD dan TK milik pemerintah desa sebaiknya bernaung di

TAHAPAN PROSEDUR PENDIRIAN BUMDes (PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes) Ditulis : LODE, S.Si* BUMDes adalah instrumen strategis untuk menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta memperkuat PAD. BUMDes

PENGUATAN SDM MENJADI PRIORITAS UTAMA PEMBANGUNAN DESA Ditulis : LODE, S. Si* Tidak dapat dipungkiri kelemahan utama desa dalam membangun wilayahnya, terletak pada kapabilitas sumber daya manusia (SDM) pengelola yang

KADER POSYANDU DALAM PELAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT DESA Ditulis : LODE, S.Si* Pelatihan Kader pos pelayanan terpadu (posyandu) sangatlah penting dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar di masyarakat Desa.

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDES NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024 Di Tulis : LODE, S.Si* Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk

SASARAN STUNTING (Perpres nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting) Ditulis : LODE, S. Si* Peraturan Presiden yang disebutkan diatas, menyebutkan bahwa Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi: 1.

STUNTING (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting) Ditulis : LODE, S. Si* Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada

BADAN USAHA MILIK DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 23. Di antara Pasal 87

PERENCANAAN DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 21. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi

TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 20. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga